Massa BPLB Demo ke Kantor KPK
JAKARTA-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Barisan Pemuda Labuhanbatu Bersih (BPLB), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (10/9). Mereka mendesak agar Bupati Labuhanbatu, Tigor Pasunan Siregar, segera ditangkap.
Pasalnya, BPLP menilai, Tigor telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan hibah dan bantuan sosial serta dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sehingga akibatnya, negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp6 miliar.
“Kami datang ke KPK untuk memintak KPK memanggil dan memeriksa serta menangkap Tigor dan kroni-kroninya. Karena telah memanfaatkan jabatan untuk melakukan korupsi,”ungkap koordinator aksi, Rendi Harahap.
Menurutnya, Tigor Siregar yang baru dua tahun memimpin Labuhanbatu, telah melakukan kejahatan korupsi yang luarbiasa. Yang nilainya diduga mencapai Rp6 miliar.
“Apa yang mereka kemukakan, menurut Rendy kemudian, bukan hanya sekadar tudingan tanpa berdasar semata. Bahkan itu diperkuat dengan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun anggaran 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
“Disitu terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan yang dinilai memiliki kejanggalan-kejanggalan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan Keuangan negara. Diantaranya, seperti pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp848.050.000,00.
Itu ternyata tidak sesuai peruntukannya dan bantuan hibah kepada instansi vertikal sebesar Rp13.900.000,00, belum dilaporkan kepada kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan,” serunya.
Selain itu masih menurut Rendi, realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan untuk partai politik juga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. Aksi demo yang berlangsung hingga sekitar dua jam ini sendiri berlangsung tertib. Meski massa membentangkan berbagai poster dan spanduk yang mengecam prilaku korupsi Tigor Siregar dan kroninya, namun tidak sampai begitu memacetkan arus lalu linta di Jalan HR.Rasuna Said, Jakarta.
“Bupati Labuhanbatu juga memanipulasi penggunaan selisih dana klaim program jamkesmas sebesar Rp.566.493.898,64 pada RSUD Rantauprapat dengan tidak melalui mekanisme APBD. Sehingga realisasi belanja pada RSUD Rantauprapat sebesar Rp1.835.191.781,00 tidak dapat diuji kebenaran proyeknya.
Dalam melakukan dugaan korupsi, Tigor menurut massa BPLP tidak seorang diri. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, BPLP menyerahkan sejumlah barang bukti yang diharapkan dapat membantu KPK dalam memeriksa sang bupati. Diantaranya bukti rekaman. (gir)
