JAKARTA – Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “banyak menerima aduan dari masyarakat terkait berbagai hal. Melalui situs pemerintah setkab.go.id, SBY mendapat aduan hingga jutaan laporan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial Sardan Marbun, sejak Juni 2005 saat mulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Ihingga saat ini, jumlah laporan aduan yang masuk sudah mencapai 3.612.351 laporan. “Laporan aduan tersebut berupa SMS dan surat,”jelas Sardan ketika dihubungi, kemarin (12/3).
Sardan memaparkan, rincian dari jumlah laporan tersebut adalah SMS sebanyak 3.431.000, sedangkan surat sejumlah 181.351 buah. Jumlah laporan aduan memang cukup banyak, Sardan meng ungkapkan pada periode 16 hingga 28 Februari lalu, SBY setidaknya menerima 4.615 pengaduan dari masyarakat, baik dalam bentuk SMS maupun surat.
“Dari jumlah pengaduan tersebut, yang sudah kita tindak lanjuti sekitar lima persen, karena hanya menyangkut pengaduan yang bermasalah dan didukung fakta,”jelasnya.
Pengaduan masyarakat tersebut, lanjut Sardan, menyangkut beberapa hal. Antara lain, masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, masalah pelaksanaan program pro rakyat, masalah pertanahan, penyelenggaraan pemerintahan terutama bidang ekonomi, masalah keamanan dan narkoba, hingga pelayanan kesehatan. Khusus masalah kesehatan, masyarakat berharap terdapat peningkatan dalam pelayanan kesehatan.
Menurut Sardan, pengaduan tersebut banyak menyinggung soal Jamkesnas. Padahal, Jamkesmas merupakan salah satu program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masya rakat di bidang kesehatan.
Bahkan, fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan “rumah sakit, telah menjangkau sebagian besar daerah di tanah air. Namun, pada praktiknya, masih ada berbagai keluhan yang muncul terkait kurangnya pelayanan bagi pasien, akibat kurangnya tenaga medis.
“Mereka mengaku sampai harus membeli obat sendiri karena tidak tersedia di rumah sakit. Akhirnya masyarakat merasakan beban berat, karena biaya obat dirasakan cukup mahal,” kata Sardan.
Di samping masalah kesehatan, pada periode 16 “ 28 Februari 2013, surat pengaduan juga didominasi oleh permohonan perlindungan hukum, terutama perkara yang telah menahun dan belum ada kejelasan status hingga saat ini.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mengadukan masalah maraknya kekerasan seks di rumah tangga yang melibatkan orangtua dan anaknya kepada Presiden. “Masyarakat berharap pemerintah menerapkan dan melaksanakan hukum yang tegas,”kata dia.
Terkait ketenagakerjaan, lanjut Sardan, masyarakat mengadukan beberapa aduan. Seperti adanya lembar jawaban komputer yang tidak akurat dalam tes seleksi CPNS di Kemenkumham Kabupaten Bantul, DIY. SBY juga menerima pengaduan tenaga kerja terhadap Disnaker Surakarta yang tidak menanggapi tuntutan pekerja CV Baja Sakti yang tutup karena pemiliknya meninggal dunia.
Dari dunia pendidikan, Sardan menuturkan, masyarakat di Kota Gorontalo, Kota Bekasi dan Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan, mengeluhkan keterlambatan pembayaran Tunjangan “Sertifikasi Guru periode September “ Desember 2012. Hal itu terjadi akibat verifikasi oleh dinas setempat belum rampung. “ Selain itu, juga kurangnya dana yang telah dikirim oleh Kemendikbud,”tuturnya. (ken/jpnn)
