Kisruh DPD Partai Golkar Sumut
JAKARTA- Kader yang menolak menjalankan amanah yang sesuai dengan mekanisme partai, dipastikan akan dikenakan sanksi partai. Termasuk mereka yang membangkang dengan menyatakan tetap akan menggelar Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub) Partai Golkar Sumut, yang disebut-sebut dilakukan untuk mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sumut, Andi Ahmad Dara.
“Pesan Ketua Umum (Aburizal Bakrie) kan sudah jelas. Pelaksana tugas (Andi Ahmad Dara, Red), harus tetap didukung oleh semua kader Partai Golkar di Sumut. Dan lagi Surat Keputusan (SK) pengangkatannya itu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Leo Nababan di Jakarta, kemarin.
Namun sayangnya, Leo belum bersedia menyebut secara langsung, sanksi apa yang akan diberikan kepada kader yang membangkang. Hanya saja ia pastikan, mereka yang tidak tunduk pada sistem maupun kebijakan yang telah digariskan partai, berarti tidak memahami benar mekanisme dari sebuah organisasi.
“Jadi sekali lagi, atas nama DPP Partai Golkar, saya Wakil Sekjen DPP Golkar, Leo Nababan, kembali mengulang pesan ketua umum. Meminta agar seluruh kekuatan partai, termasuk yang berada di Sumut, untuk tetap menjaga soliditas partai. Kalau ada yang di luar itu, berarti mereka tunduk pada orang lain,” ungkap pria yang tercatat telah lebih dari 25 tahun membangun Partai Golkar ini.
Menariknya, sebagaimana dalam komentar sebelumnya, dalam kesempatan kali ini Leo kembali meyakinkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah di tubuh DPD Partai Golkar Sumut. Namun tidak bisa dipungkiri, beberapa waktu lalu 55 pengurus DPD I Golkar Sumut telah meminta DPP untuk memberi izin digelarnya Musdalub.
Sebelumnya, sejumlah DPD II juga telah menyatakan penolakannya atas Musdalub. Diantaranya Ketua DPD II Golkar Madina, DPD Golkar Samosir dan DPD Golkar Tebingtinggi. Sementara Sekretaris Golkar Dairi sendiri belum menyatakan sikap atas hal ini. Demikian juga dengan Ketua Golkar Sibolga.(gir)
