SUMUTPOS.CO – Pada bagian lain, alasan potensi kerusuhan yang dipakai para pengusung pilkada tidak langsung dimentahkan oleh aparat kepolisian kemarin. Mabes Polri mengklaim jika kekacauan yang terjadi sebagai imbas pilkada hanya terjadi di beberapa daerah. Prosentasenya sangat kecil dibandingkan pilkada langsung yang sukses.
Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, pilkada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, khususnya yang menerapkan sistem coblosan langsung cenderung aman. “Memang ada beberapa daerah yang rusuh, namun itu tidak bisa mewakili bahwa Indonesia rusuh,” tutur Sutarman saat ditemui pada acara perpanjangan kerja sama antara Mabes Polri dengan Lion Air di Jakarta kemarin.
Biasanya, tutur alumnus Akpol 1981 itu, kerusuhan pilkada berawal dari sengketa di MK yang memutuskan menolak atau menerima gugatan pemohon, tapi di lapangan tidak bisa dilaksanakan. “Terjadilah kerusuhan. Namun, hanya sedikit daerah yang rusuh,” tegas jenderal asal Sukoharjo Jawa Tengah tersebut. Lagipula, pihaknya selalu memperbaiki sistem pengamanan pilkada sesuai karakter di setiap daerah.
Disinggung sistem mana yang lebih rawan, Sutarman menolak berkomentar. Bagi dia, kedua sistem tersebut, baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama berpotensi rusuh. “Semuanya kami serahkan kepada keputusan politik DPR dan Pemerintah untuk membuat UU seperti apa. Polri siap amankan apapun putusannya,” lanjutnya. (idr/byu/dyn/owi/kim/jpnn/rbb)
Kapolri, Jenderal Sutarman
SUMUTPOS.CO – Pada bagian lain, alasan potensi kerusuhan yang dipakai para pengusung pilkada tidak langsung dimentahkan oleh aparat kepolisian kemarin. Mabes Polri mengklaim jika kekacauan yang terjadi sebagai imbas pilkada hanya terjadi di beberapa daerah. Prosentasenya sangat kecil dibandingkan pilkada langsung yang sukses.
Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, pilkada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, khususnya yang menerapkan sistem coblosan langsung cenderung aman. “Memang ada beberapa daerah yang rusuh, namun itu tidak bisa mewakili bahwa Indonesia rusuh,” tutur Sutarman saat ditemui pada acara perpanjangan kerja sama antara Mabes Polri dengan Lion Air di Jakarta kemarin.
Biasanya, tutur alumnus Akpol 1981 itu, kerusuhan pilkada berawal dari sengketa di MK yang memutuskan menolak atau menerima gugatan pemohon, tapi di lapangan tidak bisa dilaksanakan. “Terjadilah kerusuhan. Namun, hanya sedikit daerah yang rusuh,” tegas jenderal asal Sukoharjo Jawa Tengah tersebut. Lagipula, pihaknya selalu memperbaiki sistem pengamanan pilkada sesuai karakter di setiap daerah.
Disinggung sistem mana yang lebih rawan, Sutarman menolak berkomentar. Bagi dia, kedua sistem tersebut, baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama berpotensi rusuh. “Semuanya kami serahkan kepada keputusan politik DPR dan Pemerintah untuk membuat UU seperti apa. Polri siap amankan apapun putusannya,” lanjutnya. (idr/byu/dyn/owi/kim/jpnn/rbb)
