JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden terpilih Joko Widodo dan para pendukungnya mestinya tidak meratapi dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR-MPR. Sebab, dominasi KMP di parlemen itu sebenarnya sudah sejalan dengan kemauan atau keinginan awal Jokowi saat dia mulai membangun koalisi partai politik (Parpol) menuju pentas pemilihan presiden tahun ini.
“Saya yakin, semua orang masih ingat dengan pernyataan Jokowi tentang koalisi parpol yang dibutuhkannya untuk maju ke pentas Pilpres. Jokowi waktu itu menegaskan, dia butuh koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk. Nah sekarang keinginan Jokowi sudah tercapai, harusnya seneng dong,” ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (12/10).
Pilihan Jokowi pada koalisi ramping, lanjut politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, otomatis mendorong sebagian besar Parpol bersekutu dan berseberangan dengannya selama proses menuju pelaksanaan Pilpres maupun pasca Pilpres. Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan politik Jokowi.
“Artinya ketika pilihan itu teraktualisasikan, dengan adanya dominasi KMP di DPR-MPR, sudah sepatutnya Jokowi dan para pendukugnya tidak meradang. Sebab, fakta dominasi KMP itu sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi,” tuturnya.
Namun yang terjadi, kata Bamsoet, malah sebaliknya dan sungguh memprihatinkan, karena dominasi KMP itu justru dikecam para pendukung Jokowi. Terlebih lagi, dan cukup menyedihkan karena KMP dicurigai ingin menjegal program pemerintahan Jokowi. Bahkan, lebih konyol lagi, KMP dicurigai punya agenda memakzulkan Jokowi.
“Kecurigaan itu bukan hanya berlebihan, tetapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan. Bayangkan, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana tetapi banyak orang begitu sering menyuarakan kecurigaan tentang kemungkinan pemakzulan. Mereka seakan-akan sudah bisa menebak tindak inkonstitusional apa yang akan dilakukan Jokowi,” paparnya.
Bamsoet beranggapan, kecenderungan ini tentu saja amat menggelikan. Karena KIH sebagai koalisi pendukung Jokowi – JK, seperti lupa bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi akan meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan presiden.
“Melantik itu kerja MPR dan mengawasi kerja pemerintahan itu tugas DPR jadi sudah sesuai dengan rel-nya masing-masing. Lalu kenapa mesti paranoid, seakan-akan KMP bakal berbuat semena-mena dengan dominasinya di parlemen. Saya rasa pikiran itu sangat terlalu jauh,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H.Wibowo menilai ketakutan yang muncul soal mayoritasnya KMP di Parlemen dinilai sebagai hal yang tak terlalu berdasar. Justru, hal itu telah dieskploitasi oleh sejumlah pebisnis untuk memperoleh keuntungan dari naik turunnya harga saham.
