JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, akhirnya buka suara perihal situasi politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres. Dalam pidato politik bertema Suara Hati Nurani, Mega menyoroti kelembagaan MK, situasi demokrasi, hingga ancaman kecurangan pemilu 2024.
Mega mengawali curahan hatinya dengan menyoroti situasi MK. Meski ada secercah cahaya melalui putusan MKMK, Mega mengaku sangat prihatin dan menyayangkan manuver politik yang dinilai melanggar konstitusi.
Padahal, lanjut dia, konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. “Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun,” ujarnya.
Situasi ini, lantas mengingatkan Mega saat pertama kali membentuk MK sesuai amanat perubahan ketiga UUD 1945. Dari namanya saja, kata dia, MK seharusnya sangat sangat berwibawa. Sebab memiliki tugas yang sangat berat dan penting di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi.
Kala membentuk MK, Mega mengaku mengaku sampai mencarikan sendiri gedungnya. “Saya putuskan berada di dekat Istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu,” imbuhnya.
Presiden RI kelima itu menambahkan, pembentukan MK salah satunya mewakili semangat perlawanan terhadap kultur pemerintahan kala itu yang otoriter dan KKN. Reformasi ditempuh dengan banyak pengorbanan.
“Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi,” tegas Mega. Dia menenggarai sebagai akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani.
Oleh karenanya, jelang Pemilu 2024, dia meminta kader dan rakyat untuk mengawal dengan nurani dan sepenuh hati demi menghasilkan pemimpin terbaik. Juga memastikan Pemilu digelar secara demokratis. “Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” tuturnya.
Mega juga meminta publik untuk terus mengawal dan menggenggam erat semangat reformasi. Sebab itu bagian dari kewajiban semua anak bangsa. “Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat,” terangnya.
Belakangan, isu kecurangan mulai bergulir. Sejumlah kasus muncul seperti kasus partoli aparat ke kantor partai hingga isu dugaan aparat memasang baliho Prabowo-Gibran.
Sementara Sektretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Majus (KIM) Nusron Wahid merespon berbagai tudingan yang menyasar Prabowo-Gibran. Dia menepis jika KIM akan melakukan kecurangan pemilu berupa pengerahan aparat hingga dugaan nepotisme.
Dia menuturkan, bahwa partai-partai dalam KIM selama ini tidak memiliki niat melakukan kecurangan. Niat pun tidak punya, apalagi melakukan kecurangan. “Yang terbiasa melakukan abuse of power itu siapa. Saya tidak mau sebut,” paparnya dalam konferensi pers di kantor Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran kemarin.
Justru sebaliknya, Nusron mengaku mendengar terjadi pengerahan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah (Jateng) oleh Plt bupati. Tujuannya untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wapres yang diusung koalisi sebelah. “Ini saya dengar dan sudah ada beritanya,” paparnya.
Menurutnya, pihaknya menghormati Megawati sebagai Presiden RI ke 5. Namun begitu dalam pemilu, dia meminta Mega bicara fakta. Jangan membuat kabar burung atau hanya berdasar informasi-informasi. “Buktikan kalau memang ada penyelewengan dan kecurangan,” terangnya.
Terkait tudingan nepotisme dalam pemilihan Gibran sebagai cawapres, dia mengatakan bahwa Gibran tidak bisa terpilih hanya dengan satu suara Presiden Jokowi. Tapi, baru bisa terpilih bila rakyat memilihnya. “Ini elected, bukan nepotisme. Nepotisme itu kalau Presiden mengangkat anaknya sebagai menteri,” jelasnya. (far/idr/jpg)
