JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengultimatum para kadernya untuk tidak bermanuver di luar kehendak partai. Jika itu dilakukan, Megawati memintanya keluar dari PDI Perjuangan.
Isyarat ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan politik dalam Rakernas PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6). Mega menegaskan, merupakan keputusannya untuk mengusung Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024. “Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar!,” tegasnya.
Presiden RI kelima inipun mengimbau kepada para kadernya untuk tidak bermain dua kaki dalam melakukan manuver politik. Dia mengatakan, PDI Perjuangan sampai saat ini memang belum memutuskan siapa sosok yang akan dicalonkan pada Pilpres 2024. “Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng mengapa PDI Perjuangan diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang,” ujar Megawati.
Dia pun menegaskan, dirinya diberi hak prerogatif oleh partai untuk menentukan siapa calon presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Megawati menyebut, lebih baik memiliki kader pemberontak daripada yang diam-diam main belakang. “Ingat lho, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho,” tegasnya lagi.
Megawati juga mengingatkan kadernya untuk tidak berbicara tentang koalisi Pilpres 2024. Presiden RI kelima pun tak segan mengeluarkan kadernya yang berbicara soal koalisi. “Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, silakan out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” katanya.
Mega juga merasa bingung, ketika para elit politik masih menggunakan istiliah koalisi. Pernyataan ini juga disampaikan Megawati di hadapan Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, istilah koalisi lebih tepat pada negara yang menganut sistem parlementer. Hal itu dilakukan dalam memilih perdana menteri sebuah negara. “Akibatnya kan saya suka bingung. Bapak Presiden, kok bilang koalisi, koalisi, koalisi. Itu tidak ada, kalau kerja sama, yes,” tegasnya lagi.
Dia menyebut, pernyataan ini merupakan kritik yang membangun agar memahami sistem presidential yang dianut Indonesia. “Ini kritik membangun lho, jangan mainin saya diguling-guling, digoreng-goreng, ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia lho, saya udah nggak tahan. Loh kok jadi gini, piye?” tandas Megawati.
Selain itu, Mega juga meminta para kadernya untuk tidak terlena melihat hasil survei yang selalu menempatkan PDI Perjuangan di posisi teratas. Dia mengutarakan, tidak mudah untuk menjaga PDI Perjuangan seperti sekarang ini, hingga menguasai parlemen atau DPR RI sebanyak 128 kursi.
“Jadi tidak bisa hanya muluk-muluk saja, makanya kalau ingat berapa kali dalam webinar, saya selalu menanyakan apa kehendak kalian untuk masuk dalam PDIP, apa satu karena tahu PDIP kalau dilihat dari survei, tapi saya selalu mengatakan jangan selalu lihat survei, survei boleh dilihat, jangan dijadikan pegangan. Karena yang bergerak itu bukan survei, tapi adalah kita sendiri,” bebernya.
Mega juga meminta para kadernya untuk tidak berdiam pada zona nyaman. Menurut Mega, kerja keras membuahkan hasil bagi PDIP yang dahulu dianggap partai kecil, kini memegang peranan kekuasaan. “Kalau kalian lalai dan sudah terpengaruh saya bilangnya zona nyaman, itu kenapa saya selalu bertanya apa maskud kalian masuk dalam partai ini, partai yang dulu benar-benar kecil, selalu diremehkan, partai sandal jepit lah, wong cilik lah, saya bilang selalu, saya bangga berada di dalam. Mereka yang wong cilik dan sandal jepit itu,” beber Megawati.
Oleh karena itu, Megawati menyarankan kepada kader PDIP yang bertahan pada zona nyaman untuk mundur atau keluar dari PDIP. Dia tak menginginkan, kader PDIP tidak bekerja keras untuk bersama-sama membesarkan partai. “Saya masuk PDIP karena saya bisa rasakan nantinya ada zona nyaman di PDIP, maka saya akan selalu mengatakan orang itu harus mundur dari PDIP, tidak ada gunanya. Karena saya membentuk partai ini adalah kita bisa mengorganisir kedaulatan rakyat menjadi solid, bersama kita untuk maju kedepan bagi Indonesia raya. Jadi kalau ada yang tidak setuju silakan mundir,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Rakernas PDIP ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Capres Harus Miliki Prinsip Pancasila
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan sosok potensial calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurut Hasto, Capres PDIP harus memiliki prinsip ideologi Pancasila. “Kalau bagi PDIP, aspek ideologi sangat penting, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar,” kata Hasto di sela-sela Rakernas PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).
Selain itu, kata Hasto, Capres yang akan diusung PDI Perjuangan harus teguh dalam berprinsip. Dia mengutarakan, memimpin negara bukan hal yang mudah, membutuhkan keberanian dalam mengambil sikap dalam setiap permasalahan. “Pemimpin itu harus kokoh dalam prinsip, misalnya pak Jokowi menyampaikan subsidi BBM kita saja itu Rp 567 triliun, bagaimana kita menghadapi tekanan itu? Seorang pemimpin yang tidak berani mengambil sikap, tentu melihat hal itu sebagai beban,” cetusnya.
Hasto menegaskan, penentuan sosok Capres merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Seorang pemimpin yang memperhitungkan keputusan meskipun itu pahit, itu pasti diambil. Nah, inilah yang sedang dipertimbangkan betul oleh ibu ketum,” pungkas Hasto. (jpc/adz)
