JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Intelijen Negara (BIN) memprediksi, masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi pada Mei mendatang. Prediksi tersebut berdasarkan hasil simulasi pemodelan pemerintah terhadap data pasien Covid-19.
“Kalau kami hitung-hitung, masa puncak itu mungkin jatuhnya di bulan Mei, berdasarkan pemodelan ini,” ujar Deputi V BIN Afini Noer, dalam diskusi “Bersama Melawan Corona” di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, hasil simulasi pemodelan menyatakan bahwa masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi dalam 60-80 hari sejak kasus pertama terkonfirmasi.
Kasus positif virus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Maka, berdasarkan simulasi, masa puncak terjadi pada Mei 2020. “Dari pemodelan yang ada, kami memperkirakan bahwa masa puncak di Indonesia itu akan berlaku 60sampai 80 hari sejak infeksi pertama,” kata Afini.
Dia menjelaskan, pemodelan yang dibuat pemerintah ini merujuk pada pemodelan pemerintah China dan Inggris, Afini memaparkan pemodelan dibuat berdasarkan data pasien suspected (terduga), infected (terinfeksi), dan recovered (sembuh).
Menurut Afini, melalui hasil simulasi pemodelan ini, pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar persebaran virus corona tidak meluas. “Kalau langkah-langkah maksimal, bisa tidak mencapai itu dan grafiknya tidak terlalu tinggi,” ujarnya. “Tentu kami berharap dengan model ini bisa membuat langkah-langkah antisipatif,” kata Afini.
Alasan Pemerintah Rahasiakan Informasi
Terpisah, Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan virus corona ( Covid-19). Presiden Jokowi menyebut, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik. Tujuannya, agar tidak menimbulkan kepanikan.
“Saya sampaikan penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat,” kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3).
Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tanpa henti mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam hadapi pandemi ini. Langkah-langkah serius, menurut dia, telah diambil untuk menangani pandemi yang jumlahnya di dalam negeri sudah mencapai 34 kasus.
“Tetapi juga saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan memang kita tidak bersuara,” ujar dia.
Salah satu hal yang tidak dibuka oleh pemerintah adalah riwayat pasien positif corona. Presiden Jokowi menyebut data itu memang tak dibuka untuk menghindari kepanikan. “Sebetulnya kita pinginnya kita sampaikan, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh,” kata dia.
Ia menegaskan, tak akan mengikuti langkah negara lain yang membuka riwayat perjalan pasien. “Setiap negara memiliki policy yang berbeda-beda, tetapi yang jelas setiap ada kasus baru pasti tim reaksi cepat langsung memagari hal itu,” kata dia.
Presiden juga menegaskan bahwa ia tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengumumkan pasien positif Covid-19 atau corona.
Selain itu, Presiden ingin laboratorium di luar milik pemerintah pusat untuk ikut menguji spesimen yang dicurigai terinfeksi virus corona Covid-19. Jokowi mengaku sudah memerintahkan hal ini kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. “Mengenai pengecekan saya sudah perintahkan kepada Menkes agar laboratorium di luar balitbangkes bisa melakukan,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut, ada dua laboratorium yang juga bisa melakukan uji spesimen pasien suspect corona. Keduanya yakni laboratorium milik Universitas Airlangga dan milik lembaga Eijkman. “Kelihatannya mungkin airlangga di surabaya dan eijkman. Secara teknis tanya ke Menkes,” kata dia.
Langkah lainnya, pemerintah berencana membentuk satuan tugas ( satgas) untuk percepatan penanganan penyebaran wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia. “Betul, Menteri Koordinator PMK sedang menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaannya,” ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Jumat (13/3).
Juri enggan merinci apa tugas dan wewenang satgas tersebut. Sebab, hingga saat ini masih dalam tahap penggodokan. Namun, salahsatu tugas umumnya adalah menjadi pusat koordinasi dan pengendalian penanganan penyebaran Covid-19. “Satgas ini nantinya akan lintas kementerian dan lembaga. Kemenkes salah satunya,” lanjut dia.
Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menekankan, pemerintah telah menangani penyebaran virus corona di Indonesia dengan baik. “Saat ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis di dalam menghadapi wabah Covid-19. Kementerian Kesehatan melakukan semua langkah ini secara terukur sejak kasus pneuomonia mulai muncul di Wuhan,” lanjut dia.
Angkie menambahkan, WHO telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global. Artinya, ini merupakan wabah patogen baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang di seluruh dunia dan memiliki persebaran secara global.
“Sangat memungkinkan terjadinya adaptasi atas pola penanganan seiring meningginya potensi ancaman dari virus zoonosis ini di Indonesia,” lanjut dia. (kps/bbs)
