PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tak pernah berhenti bermanuver. Meski tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai-partai pendukung pemerintah, PKS mengarungi jalan yang berlawanan dalam menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Bahkan dengan tanpa rasa malu, PKS menebar spanduk-spanduk penolakan terhadap kenaikan harga BBM di berbagai kota. Boleh-boleh saja PKS hendak memosisikan dirinya sebagai partai pro-rakyat dengan menolak kebijakan yang dianggapnya tidak pro-rakyat.
Tapi, janganlah hal itu dilakukan dengan mengaduk-aduk BBM subsidi yang selama ini hanyalah kisah semu bagi rakyat kecil. Ini justru sangat menyesatkan rakyat. Sah-sah saja PKS bermanuver untuk meningkatkan citranya yang tengah terpuruk akibat skandal korupsi sapi impor. Ibarat langkah kuda dalam permainan catur, PKS mungkin perlu zig-zag di depan raja, guna menaikkan pamornya itu. Tapi, janganlah PKS menggerakkan langkah-langkah “kuda liar”, yang justru sangat mengganggu, mengacaukan, dan melelahkan.
Sebagai partai kader, PKS pasti tahu dan sadar sepenuhnya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah masalah vital, yaitu kenaikan BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sayangnya, PKS terlalu sibuk dengan pikiran dan caranya sendiri. Penaikan harga BBM bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju, juga bukan soal siapa yang untung dan siapa yang buntung akibat kebijakan tersebut. Bila memang ingin pamer sebagai parpol pro-rakyat, lebih elegan PKS mencari panggung lain.
Penaikan harga BBM bersubsidi adalah murni kebijakan untuk menyelamatkan anggaran negara, sekaligus dalam rangka terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kita sudah terlalu lama terkecoh. Namanya BBM bersubsidi, dengan rakyat miskin sebagai sasaran utama. Tapi, apa yang sesungguhnya terjadi adalah benar-benar semu. Rakyat miskin ternyata hanya numpang nama, karena si penikmat yang sebenarnya adalah orang-orang kaya, para penyelundup, dan orang-orang asing.
Jadi, soal penting dalam kebijakan harga BBM bersubsidi ini adalah bagaimana orang kaya pemilik mobil tak lagi menikmati subsidi BBM yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Jika tidak dinaikkan, akan makin banyak orang kaya yang membakar uang negara. Subsidi tidak boleh lagi dinikmati para pemilik mobil yang semakin banyak. Uang hasil subsidi harus dipergunakan untuk orang yang membutuhkan, yakni orang-orang miskin.
Selain orang-orang kaya, kebijakan BBM bersubsidi selama ini hanya menguntungkan para penyelundup yang beroperasi di berbagai tempat, terutama di laut-laut lepas kita. Dengan mengambil selisih harga dari BBM subsidi yang mereka jual, para penyelundup mengeduk untung berlipat ganda dari dagangan ini. Akibatnya, negara rugi triliunan rupiah dalam setahun akibat kiprah para penyelundup tadi. Rakyat pun tak memperoleh apa-apa, karena BBM berlabel subsidi habis dilahap oleh penyelundup dengan jaringan mafianya. Di sini, termasuk orang-orang asing yang menggunakan kapal-kapal mereka untuk berjualan dan mendistribusikan BBM bersubsidi.
Dengan melihat fakta yang sudah sangat kasat mata tadi, maka menaikkan harga BBM bersubsidi adalah suatu keniscayaan. Kita tidak boleh lagi membiarkan komoditas bernilai ekonomi tinggi ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Praktik pemakaian BBM subsidi yang salah arah harus dihapuskan sampai akar-akarnya, dengan menaikkan harga.
Bagaimanapun, pada akhirnya, rasionalisasi kenaikan harga BBM bersubsidi adalah demi kepentingan ekonomi nasional dan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PKS harus turut menyukseskan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Berkoalisi berarti harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ini fatsun politik.
Ada etika dan ada tata cara berkoalisi. Apa pun perbedaan pandangan di ranah politik kepartaian, semua parpol yang tergabung dalam Setgab harus kompak, satu bahasa. Apalagi ini menyangkut kepentingan yang lebih besar: bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. (val)
