JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat meminta kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengantisipasi inflasi. Jika dianggap berhasil, pemda akan mendapatkan insentif hingga Rp 10 Miliar. Kemarin (13/9), usai rapat internal di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan untuk mendorong pemda segera melakukan tindakan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi.
“Ada insentif,” ucapnya. Hadiah dari pemerintah pusat ini diberikan pada daerah yang bisa menstabilkan harga. Pemerintah pusat akan melihat data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Nah nanti kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional,” kata Ani. Sekarang inflasi nasional secara year on year 4,69 persen.
Ani menyebut insentif yang diberikan senilai Rp 10 miliar. Pemerintah pusat akan memberikan memberikan insentif dari dana insentif daerah (DID). “Diberikan masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan. Ada top 10 di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucapnya.
Dari kenaikan BBM beberapa waktu lalu diprediksi akan menambah inflasi hingga 1,8 persen. Menko Ekonomi Airlangga ditunjuk sebagai ketua penanggulangan inflasi. “Pengendalian inflasi terutama di daerah merupkan peran dari gubernur, walikota, dan bupati itu menjadi sangat penting,” bebernya. Sebab pemda harus bisa mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan harga di pasar.
Ani mengingatkan bahwa daerah memiliki dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil. Dua sumber ini dapat digunakan sebesar dua persen. Anggaran ini bisa digunakan untuk menambah bantuan sosial atau bantuan bagi transportasi. “Dalam minggu-minggu ke depan ini akan terus dilihat kesigapan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti adanya provinsi, kabupaten, dan kota dengan tingkat nilai inflasi yang tinggi. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta pemerintah pusat dan daerah mencari solusi konkrit untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi tersebut. “Jika kondisi inflasi di daerah tersebut tidak segera diintervensi, maka angka kemiskinan berpotensi kembali naik,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi di daerah masing-masing. Dana-dana tersebut bisa dikucurkan dalam bentuk subsidi imbas kenaikan harga BBM. Kemudian juga bisa dirupakan dalam bentuk bantuan sosial (bansos). Kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Selain itu Bamsoet juga meminta pemerintah terus memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Bantuan bisa berupa kemudahan pembelian bahan baku yang naik mengikuti harga BBM terkini,” paparnya. Bantuan lainnya bisa berupa proses pemasaran produk-produk yang dihasilkan UMKM.
Selain itu pemerintah bisa melakukan pendampingan supaya produk UMKM memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Sehingga bisa kembali memutar daya beli masyarakat. Baginya UMKM memiliki peranan yang besar untuk menggerakkan ekonomi di daerah dan nasional.
Berdasarkan data terkini lima provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk kabupaten dan kota ada Luwu, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, dan Sibolga.
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi akan terus meningkat di semester II 2022. Disebabkan oleh membaiknya permintaan (demand-pull inflation), ditambah dengan kenaikan harga bahan makanan dan energi (cost-push inflation). Selain itu, inflasi indeks harga produsen (IHP) yang berada di atas inflasi IHK, memberikan risiko inflasi sisi penawaran yang diteruskan ke inflasi sisi permintaan.
Tekanan inflasi itu akan bertahan dan meningkat ke depan. Apalagi setelah pemerintah memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), yakni Pertalite dan solar. Dampaknya penyesuaian harga tersebut bakal cukup besar. Sebab, tidak hanya berdampak pada putaran pertama pada inflasi administered price. Tapi juga berdampak pada putaran kedua pada transportasi, barang, dan jasa lainnya. “Ini berarti inflasi inti dapat memanas secara signifikan setelah kenaikan,” ujarnya.
Perhitungannya, jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 persen dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi minus 0,17 persen. Sedangkan, jika harga solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter, akan memberikan kontribusi kenaikan inflasi sekitar 0,33 persen dan berpotensi menurunkan pertumbuhan minus 0,07 persen. “Oleh karena itu, kami melihat BI masih memiliki ruang untuk menaikkan BI7DRR hingga 50 basis poin, maksimal 4,25 persen di sisa tahun 2022,” tandasnya. (wan/lyn/han/jpg)
