Reshuffle Kabinet SBY
JAKARTA-Proses reshuffle formasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua menyentuh hingga ke tingkat menteri koordinator (menko). Satu dari tiga pos yang ada, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Kesra, santer disebutkan mengalami pergantian.
Hingga kemarin (13/10), dari tiga pos yang ada, posisi Menko Kesra Agung Laksono adalah paling rawan. Informasi yang dihimpun di lingkungan Istana Kepresidenan menyebutkan, posisi Agung termasuk yang tengah dipertimbangkan untuk dievaluasi.
Namun, hingga tadi malam, masih digodok siapa yang bakal mengisi kursi yang saat ini diduduki kader dari Partai Golkar itu.
Jika benar ada pergantian pada level menko, kocok ulang kali ini berarti mengulang saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menata KIB jilid satu (5 Desember 2005). Kala itu, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), menggeser Aburizal Bakrie dari kursi Menko Perekonomian. Posisinya lantas diisi Boediono yang saat ini menemani SBY sebagai wakil presiden.
Lantas siapa yang akan menggantikan Agung Laksono? Berdasar sumber di internal pimpinan partai anggota koalisi, SBY telah menyiapkan nama Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali alias SDA untuk mengisi pos tersebut. Dalam pembicaraan dengan ketua umum DPP PPP itu di Cikeas, SBY disebutkan telah menyampaikan rencana perubahan posisi tersebut secara langsung. “Jadi, tidak lagi di isi Golkar, tapi diberikan ke PPP, SDA (Suryadharma Ali, Red),” kata sumber tersebut. Sedangkan, posisi Menag nantinya diambilkan dari kader Nahdlatul Ulama (NU).
Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Ketua DPP PPP Arwani Thomafi tidak membantah ataupun membenarkan rencana perubahan komposisi Menko yang kemudian menggeser posisi SDA sebagai Menag. Dia malah mengungkapkan, bahwa selama ini telah banyak pihak yang mengincar posisi menteri yang diisi ketua umumnya tersebut. “Yang jelas, banyak pihak yang kebelet dengan pos menteri agama,” ujar Arwani Thomafi.
Secara tersirat, PPP terkesan tidak sreg dengan rencana perubahan posisi tersebut. “Lebih pas kalau SBY mengganti saja menteri-menteri yang jelas-jelas lebih banyak kebijakannya yang pro asing,” tandas Arwani.
Pihak Partai Golkar yang menempati “incumbent” di Menko Kesra tidak memberi bantahan jika jabatan tersebut berpotensi direshuffle. Saat ditanya terkait nilai merah yang didapat oleh Agung di penilaian UKP4, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak mempermasalahkan jika jabatan tersebut diganti. “Kalau nilainya merah, mau apalagi. Tapi, kami belum tahu menteri mana dari Golkar yang mendapat nilai merah,” ujarnya. Secara terang-terangan, Ical “sapaan akrab Aburizal- mengaku sudah mempersiapkan Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo sebagai calon menteri pengganti.
Meski sudah dipersiapkan, bukan berarti sosok Cicip yang masuk menggantikan Agung sebagai Menko Kesra. Sumber Jawa Pos di internal Golkar menyatakan, bisa jadi sosok Waketum Fadel Muhammad yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan digeser untuk menggantikan Agung. Sementara, Cicip yang baru bergabung di Golkar saat kepemimpinan Ical bisa jadi masuk di pos milik Fadel atau kementerian lain. “Sosok Fadel lebih berpengalaman dibandingkan Cicip,” ujar sumber itu.
Sebagai informasi, Cicip bergabung di Golkar saat menjadi salah satu tim sukses Ical dalam Kongres Golkar. Di luar posisi partai, Cicip adalah sosok pengusaha yang dekat dengan Ical.
Sementara itu, proses tata ulang kabinet kali ini juga menyentuh pada level wakil menteri (wamen). SBY menambah dua pos baru wamen, yakni wamen kesehatan dan wamen kebudayaan dan pariwisata. Wamenkes diisi oleh Ali Gufron Mukti (dekan Fakultas Kedokteran UGM) dan Wamenbudpar diberikan kepada Sapta Nirwandar (dirjen Pemasaran Kemenbudpar).
Kemarin, Gufron dan Sapta sudah memenuhi panggilan SBY di Puri Cikeas, Bogor. Keduanya juga menyatakan kesediannya mendapatkan amanah baru. “Ini suatu amanah dan dengan mengucap bismillah, kami siap melakukan tugas ini sebaik-baiknya,” kata Gufron. “Ini merupakan amanah yang harus saya pikul bersama menteri Jero Wacik di kemenbudpar. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Sapta.
Selain posisi wamenkes dan wamenbudpar, SBY kemarin juga memanggil Wardana, mantan dubes RI untuk Singapura. Dia diproyeksikan untuk mengisi posisi Triono Wibowo sebagai wamenlu. “Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan saya akan mencoba melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Wardana yang sudah berkarir di Kemenlu hampir 30 tahun itu. Dia mengaku mendapat pesan khusus dalam mempromosikan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain.
Dengan bertambahnya dua pos baru wamen tersebut, berarti kini total ada 12 posisi wamen. Sebelumnya sudah ada 10 pos wamen, yakni wamenlu, wamenhan, wamen perindustrian, wamen perdagangan, wamen pertanian, wamen perhubungan, wamen pekerjaan umum, wamen pendidikan nasional, wamen perencanaan pembangunan nasional, dan wamen keuangan.
Penambahan sejumlah pos wamen dengan menunggangi proses perombakan kabinet mendapat sorotan tajam. Pengamat politik Andrinof A.Chaniago menilai keputusan ini justru membuat pemerintahan SBY semakin menjauh dari visi reformasi birokrasi. Secara keseluruhan, tegas Andrinof, tidak ada yang bisa diharapkan dari reshuffle kali ini. “Reshuffle ini sia-sia dan boros. Aneh?aneh saja. Nggak ada sedikitpun semangat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan,” kritik Andrinof di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dinamika ini kembali menunjukkan rentannya karakter pribadi SBY yang selalu ingin tampil toleran dan akomodatif. Alih “alih mengganti menteri yang bermasalah, SBY justru menutupinya dengan menambah orang. Lagi “lagi pertimbangan akomodasi dan representasi golongan dikedepankan. “Contohnya, UGM belum terwakili di kabinet, maka dipanggil Dekan Fakultas Kedokteran jadi Wakil Menteri Kesehatan. Mungkin biar ikut melobi Jogja supaya urusan dengan Jogja semakin lancar,” sindir Andrinof.
Dia menegaskan kalau memang hasil evaluasi terhadap Menkes atau Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dianggap tidak mampu membuktikan kinerja, sebaiknya langsung diganti saja. Penunjukkan Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, imbuh Andrinof, juga terlalu mengada?ada. Soalnya, hanya ada empat dirjen di kementerian itu. Artinya, tugas dan pekerjaannya tidak terlalu banyak. “Jadi, apa maunya SBY ini memang nggak jelas,” ujarnya. (fal/dyn/bay/pri/agm/jpnn)
