30 C
Medan
Monday, June 24, 2024

Dahlan Iskan Cocok Jadi RI-1

JAKARTA- Prahara ancaman interpelasi dari sebagian anggota DPR di Senayan justru ditangkis dengan panen dukungan terhadap sosok Dahlan Iskan. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Sutan Bhatoegana menolak tegas interpelasi kebijakan Menteri BUMN yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara tersebut.

Bagi Sutan, Dahlan adalah menteri pemberani dan pantas  menjadi capres di pemilu 2014. “Ya, siapa saja kan boleh jadi RI 1 (Presiden, Red). Dahlan Iskan berani dan merakyat tentu saja pantas,” kata Sutan, Sabtu (14/4).

Politisi senior asal Sumut ini menentang keras interpelasi DPR RI terhadap kebijakan Dahlan. Pasalnya langkah menerobos kerumitan birokrasi adalah keberanian khas ala Dahlan dalam melakukan reformasi birokrasi. “Kita harus dukung karena Dahlan Iskan membuat terobosan memecah kebekuan birokrasi selama ini,” jelas Sutan.

Lalu apakah Demokrat yang akan mengusung Dahlan menjadi capres? Ataukah Demokrat sudah membaca langkah Dahlan Iskan di pemilu 2014?n
“Nah, kita tunggu saja tanggal mainnya! Siapa yang mampu maju ke depan,” katanya.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan melihat interpelasi terhadap kebijakan Dahlan Iskan adalah upaya penjegalan langkah sang Menteri BUMN tesebut. Karena Dahlan telah menggelisahkan para elit politisi calon kontestan pilpres 2014.

“Ada yang nggak nyaman dengan Dahlan. Manuver dan kiprah Dahlan Iskan heboh di kalangan kelas menengah. Simpati dan dukungan publik tinggi padanya. Misalnya soal insiden macet di tol, ada gaya hidupnya yang koboi, pekerja dan jauh dari gaya birokrat, karakter populis,” tukas Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (14/4).

Di sisi lain sikap cowboy Dahlan telah memancing kegelisahan politisi. Utamanya yang berminat maju pilpres 2014. “Tapi itu dia, justru menggelisahkan sebagian politisi, soalnya Dahlan Iskan dianggap mereka saingan, rival pilpres 2014, entah capres atau cawapres,” duganya. Para politisi ini pun berupaya menyingkirkan Dahlan. Atau paling tidak merusak citranya.

“Ada indikasi upaya sistematis untuk menstop Dahlan Iskan. Kali ini upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter. Silahkan saja interpelasi, tapi kalau argumentasi lemah, interpelasi hanya tinggal sensasi,” tukas mantan wartawan Jawa Pos di Washington, AS ini.

Sebelumnya, dukungan kuat juga disampaikan Peter Gontha, entrepreneur kawakan yang juga tercatat sebagai salah seorang pendiri stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Gontha menilai sosok Dahlan Iskan cocok untuk menjadi orang nomor satu Republik Indonesia. “Pak Dahlan pas saja jadi presiden,” katanya. Menurut Gontha, Menteri BUMN itu memiliki karakter yang pas untuk menjadi RI 1. “Pak Dahlan itu simpel, pekerja keras, tegas, dan berani,” ujarnya.

Sebelumnya, penggagas Jakarta Internasional Java Jazz Festival ini mengajak masyarakat melalui akun twitter-nya yakni @PeterGontha pada Rabu (21/3) lalu. Di media sosial twitter itu, Peter berkicau cara memberi dukungan kepada Dahlan dengan mengirim surat elektronik dan memindai atau scan kartu tanda penduduk (KTP) ke diforpresident@yahoo.com. Akronim “diforpresident” adalah ‘’Dahlan Iskan untuk menjadi Presiden’’. Dalam waktu sehari saja ada ratusan surat elektronik yang mendukung Dahlan.

Dengan jumlah yang sudah banyak ini, Peter menyimpulkan, masyarakat menginginkan sosok pemimpin seperti Dahlan Iskan. “Ternyata masyarakat maunya pemimpin tipe Pak Dahlan,” ujarnya.

Terpisah, Wasekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan interpelasi Dahlan Iskan tidak ditujukan untuk menghalangi langkah politik Menteri BUMN tersebut. Lagipula Golkar masih yakin elektabilitas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) melewati popularitas Dahlan.
“Itu terlalu jauh, tidak ada niat menghalangi Pak Dahlan. Kalau dibandingkan Pak Dahlan, masih lebih kuat Pak Ical elektabilitasnya,” kata Tantowi, Sabtu (14/4). Memang Golkar mendorong interpelasi kebijakan Dahlan Iskan. Namun Golkar menegaskan tak bermaksud melawan SBY seperti yang ditudingkan sejumlah politisi Demokrat.

“Kami sepakat interpelasi dalam rangka penguatan BUMN, semuanya harus patuh kepada aturan. Di satu sisi kita menghargai Pak Dahlan memotong mata rantai birokrasi yang berbelit-belit, tapi ada UU dan turunannya yang harus dipatuhi. Kalau dibilang melawan SBY itu terlalu jauh, apalagi rivalitas 2014,” kilah Tantowi.

Sepak-terjang pendiri Jawa Pos Group ini memang hangat dibicarakan di dunia nyata dan maya. Terakhir, sebanyak 38 anggota DPR membubuhkan tanda tangan mengusung hak interpelasi untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dari 38 anggota DPR yang mengusung, 23 diantaranya adalah politisi Partai Golkar.

“Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan No KEP-236/MBU/2011 jelas melanggar aturan,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibnu Munzir. Ibnu menilai Kepmen yang dibuat Dahlan itu melanggar UU. Dahlan dinilai melanggar peraturan yang lebih tinggi di atasnya dengan mendelegasikan sebagian wewenang menteri BUMN, sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham BUMN, kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN, dewan komisaris, maupun direksi BUMN. Langkah pengusulan interpelasi ini, menurut Ibnu, sebagai bagian dari langkah Fraksi Golkar agar Menteri BUMN tidak melanggar rambu. (bbs/jpnn)

JAKARTA- Prahara ancaman interpelasi dari sebagian anggota DPR di Senayan justru ditangkis dengan panen dukungan terhadap sosok Dahlan Iskan. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Sutan Bhatoegana menolak tegas interpelasi kebijakan Menteri BUMN yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara tersebut.

Bagi Sutan, Dahlan adalah menteri pemberani dan pantas  menjadi capres di pemilu 2014. “Ya, siapa saja kan boleh jadi RI 1 (Presiden, Red). Dahlan Iskan berani dan merakyat tentu saja pantas,” kata Sutan, Sabtu (14/4).

Politisi senior asal Sumut ini menentang keras interpelasi DPR RI terhadap kebijakan Dahlan. Pasalnya langkah menerobos kerumitan birokrasi adalah keberanian khas ala Dahlan dalam melakukan reformasi birokrasi. “Kita harus dukung karena Dahlan Iskan membuat terobosan memecah kebekuan birokrasi selama ini,” jelas Sutan.

Lalu apakah Demokrat yang akan mengusung Dahlan menjadi capres? Ataukah Demokrat sudah membaca langkah Dahlan Iskan di pemilu 2014?n
“Nah, kita tunggu saja tanggal mainnya! Siapa yang mampu maju ke depan,” katanya.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan melihat interpelasi terhadap kebijakan Dahlan Iskan adalah upaya penjegalan langkah sang Menteri BUMN tesebut. Karena Dahlan telah menggelisahkan para elit politisi calon kontestan pilpres 2014.

“Ada yang nggak nyaman dengan Dahlan. Manuver dan kiprah Dahlan Iskan heboh di kalangan kelas menengah. Simpati dan dukungan publik tinggi padanya. Misalnya soal insiden macet di tol, ada gaya hidupnya yang koboi, pekerja dan jauh dari gaya birokrat, karakter populis,” tukas Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (14/4).

Di sisi lain sikap cowboy Dahlan telah memancing kegelisahan politisi. Utamanya yang berminat maju pilpres 2014. “Tapi itu dia, justru menggelisahkan sebagian politisi, soalnya Dahlan Iskan dianggap mereka saingan, rival pilpres 2014, entah capres atau cawapres,” duganya. Para politisi ini pun berupaya menyingkirkan Dahlan. Atau paling tidak merusak citranya.

“Ada indikasi upaya sistematis untuk menstop Dahlan Iskan. Kali ini upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter. Silahkan saja interpelasi, tapi kalau argumentasi lemah, interpelasi hanya tinggal sensasi,” tukas mantan wartawan Jawa Pos di Washington, AS ini.

Sebelumnya, dukungan kuat juga disampaikan Peter Gontha, entrepreneur kawakan yang juga tercatat sebagai salah seorang pendiri stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Gontha menilai sosok Dahlan Iskan cocok untuk menjadi orang nomor satu Republik Indonesia. “Pak Dahlan pas saja jadi presiden,” katanya. Menurut Gontha, Menteri BUMN itu memiliki karakter yang pas untuk menjadi RI 1. “Pak Dahlan itu simpel, pekerja keras, tegas, dan berani,” ujarnya.

Sebelumnya, penggagas Jakarta Internasional Java Jazz Festival ini mengajak masyarakat melalui akun twitter-nya yakni @PeterGontha pada Rabu (21/3) lalu. Di media sosial twitter itu, Peter berkicau cara memberi dukungan kepada Dahlan dengan mengirim surat elektronik dan memindai atau scan kartu tanda penduduk (KTP) ke diforpresident@yahoo.com. Akronim “diforpresident” adalah ‘’Dahlan Iskan untuk menjadi Presiden’’. Dalam waktu sehari saja ada ratusan surat elektronik yang mendukung Dahlan.

Dengan jumlah yang sudah banyak ini, Peter menyimpulkan, masyarakat menginginkan sosok pemimpin seperti Dahlan Iskan. “Ternyata masyarakat maunya pemimpin tipe Pak Dahlan,” ujarnya.

Terpisah, Wasekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan interpelasi Dahlan Iskan tidak ditujukan untuk menghalangi langkah politik Menteri BUMN tersebut. Lagipula Golkar masih yakin elektabilitas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) melewati popularitas Dahlan.
“Itu terlalu jauh, tidak ada niat menghalangi Pak Dahlan. Kalau dibandingkan Pak Dahlan, masih lebih kuat Pak Ical elektabilitasnya,” kata Tantowi, Sabtu (14/4). Memang Golkar mendorong interpelasi kebijakan Dahlan Iskan. Namun Golkar menegaskan tak bermaksud melawan SBY seperti yang ditudingkan sejumlah politisi Demokrat.

“Kami sepakat interpelasi dalam rangka penguatan BUMN, semuanya harus patuh kepada aturan. Di satu sisi kita menghargai Pak Dahlan memotong mata rantai birokrasi yang berbelit-belit, tapi ada UU dan turunannya yang harus dipatuhi. Kalau dibilang melawan SBY itu terlalu jauh, apalagi rivalitas 2014,” kilah Tantowi.

Sepak-terjang pendiri Jawa Pos Group ini memang hangat dibicarakan di dunia nyata dan maya. Terakhir, sebanyak 38 anggota DPR membubuhkan tanda tangan mengusung hak interpelasi untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dari 38 anggota DPR yang mengusung, 23 diantaranya adalah politisi Partai Golkar.

“Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan No KEP-236/MBU/2011 jelas melanggar aturan,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibnu Munzir. Ibnu menilai Kepmen yang dibuat Dahlan itu melanggar UU. Dahlan dinilai melanggar peraturan yang lebih tinggi di atasnya dengan mendelegasikan sebagian wewenang menteri BUMN, sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham BUMN, kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN, dewan komisaris, maupun direksi BUMN. Langkah pengusulan interpelasi ini, menurut Ibnu, sebagai bagian dari langkah Fraksi Golkar agar Menteri BUMN tidak melanggar rambu. (bbs/jpnn)

Previous article
Next article

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/