Satgas TKI Dihapus

JAKARTA -Satgas penanganan TKI yang terancam hukuman mati sudah dihapus secara permanen oleh pemerintah. Saat ini tugas mereka dilimpahkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kementerian pimpinan Marty Natalegawa itu bakal memanfaatkan peran unit kerja khusus (UKK) untuk membebaskan TKI dari jerat hukuman mati.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Tatang Budie Utama Razak mengatakan, UKK untuk penanganan TKI yang terancam hukuman mati itu ditempatkan di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. UKK itu akan diperlakukan secara khusus di negara-negara kantong WNI. Selain itu, UKK tadi juga memiliki akses ke sejumlah pengacara asing yang telah bekerja sama dengan Satgas TKI.

“Jadi pemerintah prinsipnya tetap melakukan perlindungan kepada WNI yang terjerat hukum. Meskipun satgas TKI sudah tidak ada lagi,” katanya. Tatang menghitung sedikitnya sudah ada seratus TKI yang berhasil diselamatkan. Dia mengatakan memang menghindari publikasi selama mediasi pembebasan, supaya tidak ada tekanan dari pihak korban. Misalnya meminta uang diyat yang tidak wajar dan lain-lainnya.

Selain bertugas menjadi ujung tombak penyelamatan TKI atau WNI dari jerat hukum, UKK ini memiliki fungsi untuk mengevakuasi jika ada keadaan darudat di negara-negara tertentu. Tatang mencontohkan jika kondisi gawat darurat di Korea Utara benar-benar terjadi, UKK ini nanti bertugas mengavakuasi 30-an WNI di negeri tersebut.

Selain itu, Tatang mengatakan UKK telah siaga di negara-negara yang menjadi ancaman langsung Korea Utara. Seperti di Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. “Di Korsel saja ada sekitar 32.500 WNI yang rata-rata bekerja sektor formal, jadi mudah dievakuasi jika ada kondisi darurat,” katanya.
Tatang mengatakan kondisi di Korea Utara sampai saat ini masih landai. Dia mengatakan Kemenlu di Jakarta masih terus berkoordinasi intensif dengan KBRI di Pyongyang. Dia menuturkan pengalaman pemerintah dalam mengungsikan ribuan jiwa WNI di Suriah, Mesir, dan Tunisia berjalan dengan baik. “Jadi nanti jika kondisi di Korut memburuk, dari pengalaman pemerintah kami optimis berjalan lancar,” papar Tatang. (wan/jpnn)

JAKARTA -Satgas penanganan TKI yang terancam hukuman mati sudah dihapus secara permanen oleh pemerintah. Saat ini tugas mereka dilimpahkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kementerian pimpinan Marty Natalegawa itu bakal memanfaatkan peran unit kerja khusus (UKK) untuk membebaskan TKI dari jerat hukuman mati.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Tatang Budie Utama Razak mengatakan, UKK untuk penanganan TKI yang terancam hukuman mati itu ditempatkan di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. UKK itu akan diperlakukan secara khusus di negara-negara kantong WNI. Selain itu, UKK tadi juga memiliki akses ke sejumlah pengacara asing yang telah bekerja sama dengan Satgas TKI.

“Jadi pemerintah prinsipnya tetap melakukan perlindungan kepada WNI yang terjerat hukum. Meskipun satgas TKI sudah tidak ada lagi,” katanya. Tatang menghitung sedikitnya sudah ada seratus TKI yang berhasil diselamatkan. Dia mengatakan memang menghindari publikasi selama mediasi pembebasan, supaya tidak ada tekanan dari pihak korban. Misalnya meminta uang diyat yang tidak wajar dan lain-lainnya.

Selain bertugas menjadi ujung tombak penyelamatan TKI atau WNI dari jerat hukum, UKK ini memiliki fungsi untuk mengevakuasi jika ada keadaan darudat di negara-negara tertentu. Tatang mencontohkan jika kondisi gawat darurat di Korea Utara benar-benar terjadi, UKK ini nanti bertugas mengavakuasi 30-an WNI di negeri tersebut.

Selain itu, Tatang mengatakan UKK telah siaga di negara-negara yang menjadi ancaman langsung Korea Utara. Seperti di Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. “Di Korsel saja ada sekitar 32.500 WNI yang rata-rata bekerja sektor formal, jadi mudah dievakuasi jika ada kondisi darurat,” katanya.
Tatang mengatakan kondisi di Korea Utara sampai saat ini masih landai. Dia mengatakan Kemenlu di Jakarta masih terus berkoordinasi intensif dengan KBRI di Pyongyang. Dia menuturkan pengalaman pemerintah dalam mengungsikan ribuan jiwa WNI di Suriah, Mesir, dan Tunisia berjalan dengan baik. “Jadi nanti jika kondisi di Korut memburuk, dari pengalaman pemerintah kami optimis berjalan lancar,” papar Tatang. (wan/jpnn)