JAKARTA- Perusahaan-perusahaan pengemplang pajak masih terus berkeliaran. Bahkan KPK mencatat ada 14 perusahaan asing di sektor migas belum membayar pajak. Akibatnya, negara dirugikan hingga triliunan rupiah.
Dalam catatan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) pajak yang tidak dibayar dari perusahaan asing mencapai Rp 1,6 triliun),” kata Wakil Ketua Haryono Umar.
Lebih lanjut Haryono mengungkapkan dari 14 perusahaan asing yang tidak pernah membayar pajak itu, beberapa diantaranya sama sekali tidak pernah membayar sejak menteri keuangannya berganti sampai lima kali. Namun, Haryono mengaku belum saatnya untuk mengungkap perusahaan mana saja yang mengemplang pajak.
Yang jelas, kini pihaknya terus koordinasi dengan BP Migas, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Anggaran untuk membahas permasalah tersebut. Haryono pun yakin, bahwa kerugian negara lebih dari Rp 1,6 triliun seperti dalam catatan BP Migas. Menurutnya, potensi kerugian keuangan negara itu lebih besar lantaran pendataan baru mengacu pada data yang dimiliki BP Migas. (kuh/sof/jpnn)
