JAKARTA- Gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan sekretaris daerah (sekda) sebagai pejabat pembina pegawai, ditentang para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Alasannya bukan semata para bupati tak mau kewenangannya sebagai pembina pegawai di daerahnya dipreteli. Namun gagasan pemerintah pusat yang akan dituangkan di Undang-Undang (UU) pemda itu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Jika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada.(sam)
JAKARTA- Gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan sekretaris daerah (sekda) sebagai pejabat pembina pegawai, ditentang para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Alasannya bukan semata para bupati tak mau kewenangannya sebagai pembina pegawai di daerahnya dipreteli. Namun gagasan pemerintah pusat yang akan dituangkan di Undang-Undang (UU) pemda itu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Jika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada.(sam)
