JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat sebanyak 11.542 perusahaan telah mendaftar program vaksinasi gotong royong alias vaksin mandiri per 14 Maret. Dari jumlah perusahaan itu, total pekerja yang ditargetkan mendapatkan vaksinasi sebanyak 7.403.356 orang.
Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani, menuturkan jumlah tersebut merupakan gabungan dari pembukaan pendaftaran tahap I pada 28 Januari-28 Februari serta tahap II yang berlangsung dari 10 Maret hingga 24 Maret nanti.
Untuk tahap I sendiri, jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 9.176 perusahaan dengan total karyawan bersama anggota keluarganya sebanyak 6.998.235 orang. “Angka ini masih terus jalan,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Senin (13/5).
Ia memastikan program vaksinasi mandiri tidak terbatas bagi perusahaan besar. Bahkan, kata dia, akhir-akhir ini banyak UMKM yang mendaftarkan pekerjanya dalam program vaksinasi mandiri.
“Saya juga cukup surprise, karena dari asosiasi menyatakan apakah dari UMKM boleh daftar? Kami sampaikan selama entitas itu entitas Indonesia silakan untuk mendaftar dan beberapa UMKM ternyata yang pekerjanya hanya 5-10 orang ikut mendaftar,” katanya.
Menurut Rosan, dunia usaha pun tidak keberatan dalam memberikan vaksin gratis lewat program vaksinasi gotong royong kepada pekerjanya. Sebab, kata Rosan, selama ini dunia usaha juga sudah mengeluarkan uang untuk menjalankan protokol kesehatan.
“Di mana setiap 2 minggu sekali kita mengadakan swab antigen kepada para pekerja kita, kepada para buruh kita. Sekali swab itu kan cost-nya juga kurang lebih Rp 200.000-Rp 250.000, kemudian menjalankan program PCR juga dan protokol-protokol kesehatan lainnya,” ujar dia.
Selain itu, program vaksinasi gotong royong juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena merasa aman dan nyaman setelah disuntikkan vaksin.
Rosan menyatakan proses pendaftaran dilakukan secara transparan. Nantinya, data peserta program vaksinasi mandiri tersebut akan disinkronisasikan dengan data dari Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero).
Gratis untuk Semua Karyawan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong Royong yang akan dilaksanakan sejumlah perusahaan swasta diberikan secara gratis kepada semua karyawan dan karyawati.
“Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat, sasaran penerimanya adalah karyawan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang disiarkan YouTube DPR, Senin (15/3).
Budi mengatakan, tarif vaksin Covid-19 akan ditentukan Kemenkes setelah badan usaha milik negara (BUMN) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendiskusikan harga vaksin. “Jadi harus ada kesepakatan antara mereka (BUMN dan Kadin), jenis vaksinnya berbeda dengan yang digunakan vaksinasi program agar tidak terjadi kebocoran dari vaksin yang gratis ke vaksinnya berbayar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi meminta, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan data base yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan. “Kemudian pasca-vaksinasi dan pengawasan KIPI juga diikuti dengan prosedur yang ada di Kemenkes,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menkes Budi Gunadi menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Permenkes ini ditetapkan mulai 24 Februari 2021. Dalam Permenkes itu diatur bahwa vaksinasi mandiri diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Selain itu, terdapat aturan terkait Vaksinasi Program, yaitu program yang dilakukan pemerintah.
20,2 Dosis Juta Vaksin Disiapkan
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Bio Farma mendapatkan komitmen dua perusahaan farmasi terkait pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong. Kedua perusahaan farmasi itu yakni Farma Sinopharm dari China dan Moderna dari Amerika Serikat. Total komitmen pengadaan vaksin itu mencapai 20,2 juta dosis vaksin Covid-19.
“Kita sudah meminta komitmen dari Sinopharm itu 15 juta dosis, mulai dari akhir Maret atau sampai akhir kuartal II 2021 sebanyak 15 juta dosis,” kata Honesti dalam rapat kerja Komisi IX DPR yang ditayangkan kanal YouTube DPR RI, Senin (15/3).
Jika memang masih dibutuhkan, Honesti menuturkan, Sinopharm bersedia menambah 15 juta dosis vaksin Covid-19 pada tahap berikutnya.
“Proses registrasi akan dilakukan anak perusahaan kami yaitu Kimia Farma dan kita dalam proses rolling submition ke BPOM untuk mendapatkan UEA-nya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Honesti mengatakan, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat yaitu Moderna juga berkomitmen menyiapkan sebanyak 5,2 juta dosis vaksin Covid-19. “Kemungkinannya baru akan bisa dikirim awal kuatal III tahun ini. Registrasi akan dilakukan oleh Bio Farma,” pungkasnya.
Harga Vaksin Tunggu Kesepakatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum menentukan tarif atau harga vaksin gotong royong yang dibebankan kepada perusahaan. Vaksin mandiri untuk kalangan pengusaha dan pekerjanya itu masih menunggu kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Kadin Indonesia.
“Tarifnya memang akan ditentukan oleh kami, tapi kami baru akan menentukan tarifnya sesudah pihak BUMN (Bio Farma) dan Kadin duduk bersama datang ke kami. Jadi, harus ada kesepakatan antar mereka,” ujarnya dalam rapat Komisi IX, Senin (13/5).
Ia menyebutkan ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan vaksin mandiri, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Meski penyelenggaranya bukan Kementerian Kesehatan, Budi memastikan vaksin mandiri tersebut tetap gratis. “Yang penting, prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, vaksin mandiri menyasar karyawan dan karyawati dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.
Sedangkan, distribusi dan penyuntikannya dilakukan oleh Bio Farm dan pihak swasta agar tak membebani fasilitas kesehatan yang melakukan program vaksin gratis oleh pemerintah. (cnn/kps/lp6)
