JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus menyedot porsi besar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, dalam Rancangan APBN 2015, alokasi anggaran subsidi BBM mencapai Rp291,1 triliun. Angka itu naik Rp 44,6 triliun dibandingkan dengan jatah subsidi dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok Rp246,5 triliun.
“Mengapa naiknya tinggi? Sebab, ini termasuk carry over Rp46,3 triliun subsidi 2014,” ujarnya saat konferensi pers RAPBN 2015 di kantor Ditjen Pajak kemarin (15/8). Sebagaimana diwartakan, tahun ini beban subsidi BBM sebenarnya mencapai Rp292,8 triliun. Namun, karena pemerintah tidak mempunyai anggaran yang cukup, pembayaran subsidi Rp46,3 triliun ditunda atau di-carry over ke 2015. Beban itulah yang nanti langsung ditanggung pemerintahan baru.
Menurut Chatib, pemerintah memang tidak memiliki banyak pilihan terkait dengan subsidi BBM. Dia menyebut, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah mencoba mengerem laju konsumsi BBM subsidi agar tidak lebih dari 46 juta kiloliter. “Kalau soal kenaikan harga (BBM subsidi), kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang baru,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menambahkan, pembahasan mengenai subsidi BBM memang sensitif lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia mencontohkan, ketika pemerintah mengendalikan konsumsi dengan menghapus BBM subsidi di SPBU di jalur jalan tol serta di Jakarta Pusat, pro kontra langsung muncul. “Baru dibatasi saja sudah ribut, apalagi dinaikkan,” ujarnya.
Menurut Jero, tanpa pengendalian konsumsi, jatah BBM subsidi 46 juta kiloliter akan habis pada pertengahan Desember 2014. Jika itu terjadi, pemerintahan mendatang mendapat masalah besar karena kelangkaan BBM. “Karena itu, tahun depan kuota BBM subsidi dinaikkan (menjadi) 48 juta kiloliter untuk mencukupi kebutuhan karena bertambahnya jumlah mobil dan motor,” jelasnya.
Sementara itu, presiden terpilih hasil penetapan KPU Joko Widodo sepakat dengan pernyataan Presiden SBY yang menyebut pemotongan subsidi BBM memang harus dilakukan secara gradual. Terkait dengan waktu pemotongan subsidi, kata dia, pihaknya belum bisa menyatakan sekarang. Sebab, hingga saat ini dirinya belum secara resmi ditetapkan sebagai presiden.
“Kalau dulu setelah penetapan KPU tidak diajukan sengketa pilpres, ya bisa disampaikan sekarang,” ujar Jokowi saat ditemui seusai sidang paripurna kemarin. Selain itu, keputusan soal pengurangan subsidi BBM memerlukan pertemuan antara pemerintah sekarang dan pemerintah mendatang. “Ya kalau bisa dilakukan (sekarang), alangkah lebih baik. Tetapi, bertemu saja belum. Bertemu dulu baru nanti dikalkulasi,” ungkap Jokowi.
Di sisi lain, langkah pemerintah yang menaikkan tarif listrik secara bertahap sejak awal tahun ini berhasil menekan beban subsidi sangat signifikan. Chatib menyebut, tahun depan subsidi listrik diperkirakan hanya Rp72,4 triliun alias turun signifikan daripada perkiraan 2014 yang mencapai Rp103,8 triliun. “Ke depan subsidi listrik memang diarahkan khusus untuk pelanggan kecil,” ujarnya. (owi/dyn/c19/oki/jpnn/rbb)
