Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media, usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Terungkapnya status dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Senin (15/8) kemarin, akhirnya Jokowi secara resmi memberhentikan Arcandra di hari ke-20 dia menjabat menteri. Istana lalai mengecek status kewarganegaraan dia. Sebagai gantinya, Jokowi mengangkat Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Plt Menteri ESDM sampai diangkat menteri defenitif,” kata Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8).
Pratikno menyebut, Presiden mengambil keputusan ini setelah menerima informasi dari banyak pihak terkait isu kewarganegaraan Arcandra. Dalam jumpa pers tersebut, Pratikno didampingi Jubir Presiden, Johan Budi.
Namun, Pratikno menolak menjawab saat disinggung mengenai proses seleksi menteri hingga akhirnya kebobolan. Begitu pula saat dikonfirmai mengenai kebenaran bahwa Arcandra memiliki kewarganegaraan ganda. ’’Nanti akan diklarifikasi pejabat berwenang. Yang berwenang Menkum HAM kan,’’ ucapnya.
Setali tiga uang, Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P juga menolak mengonfirmasi bahwa Presiden kebobolan soal status Arcandra. ’’Melihatnya jangan begitu. Melihatnya, Presiden responsif terhadap persoalan yang muncul,’’ terang mantan Pimpinan KPK itu.
Dia juga membenarkan bahwa Arcandra bertemu Presiden pada siang hari sebelum dia diberhentikan. Informasi justru muncul dari luar Istana. Ekonom Faisal Basri menyebut, awal mula Jokowi mengenal Arcandra tidak lepas dari peran mantan Deputi di Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo. Selama ini, Darmawan punya peran sebagai pemberi second opinion dalam urusan ESDM. Di sisi lain, Darmawan dia sebut sebagai sahabat Arcandra.
Perkenalan Jokowi dengan Arcandra ada kaitannya pula dengan keputusan soal Blok Masela. ’’Rupanya Presiden lebih mempercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Arcandra,’’ ujarnya. Karena itulah, Jokowi memilih mengumumkan sendiri keputusan soal blok Masela.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proses penunjukan menteri Jokowi tidak lepas dari pertimbangan para pembisiknya. Baik dari partai pendukung maupun lingkaran dalam istana. Termasuk juga Wapres Jusuf Kalla. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi. Presiden bisa saja mengubah keputusannya di menit-menit akhir.
Selama ini, sebelum menunjuk menteri, Jokowi selalu meminta track record. Tanpa diminta pun, para pembisiknya juga pasti menyodorkan track record. Haya saja, selama ini track record calon menteri lebih sering berfokus pada integritas dan kemampuan. Seperti aktivitas keuangan, pernah tidaknya diperiksa penegak hukum, seberapa besar kekayaannya, hingga latar belakang kemampuannya.
Alhasil, persoalan lain seperti yang dialami Arcandra tidak sampai termonitor. Informasi yang diperoleh Jawa Pos (grup Sumut Pos), bahkan BIN pun tidak dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak para calon menteri. Contoh hasil keterlibatan intelijen dalam menelusuri rekam jejak secara mudah sudah bisa dilihat, dengan terkuaknya fakta bahwa salah seorang anggota Paskibraka tahun ini memiliki paspor Prancis.
