SUMUTPOS.CO – Hacker Bjorka benar-benar bikin pusing pemerintah dengan rangkaian aksinya. Setelah beberapa hari tak aktif, Bjorka kembali koar-koar di Telegram. Bjorka pun mencibir penangkapan pemuda Madiun yang diduga sebagai dirinya. Dia menulis sambil melampirkan pemberitaan media daring. Dia menyebut, yang ditangkap di Madiun itu bukan dirinya.
TIM Khusus Kemenkopolhukam yang mendalami terduga Hacker Bjorka di Madiun sepertinya bakal pulang dengan tangan hampa. Pasalnya, Hacker Bjorka justru kembali membuat pernyataan yang meledek langkah pemerintah Indonesia mengamankan seseorang di Madiun. Kondisi itu mengindikasikan bahwa Bjorka bukanlah lelaki yang diamankan di Madiun.
Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Tim Khusus bentukan Menkopolhukam masih bekerja melakukan pendalaman terhadap seorang lelaki di Madiun, Jawa Timur. Memang hingga saat ini belum bisa disimpulkan bahwa yang di Madiun merupakan Bjorka.”Belum bisa jelaskan, tunggu Timsus selesai bekerja,” paparnya.
Yang pasti dari informasi awal yang didapatkan, yang didalami itu satu orang di Madiun. Tidak ada pendalaman terhadap orang di Cirebon. “Hanya di Jatim. Tidak di Cirebon. Tunggu informasi dari Kemenkopolhukam,” paparnya.
Di saat Tim Khusus yang merupakan gabungan Kemenkopolhukam, Polri, BSSN dan BIN mendalami terduga Hacker Bjorka di Madiun, justru Hacker Bjorka kembali membuat pernyataan yang meledek Pemerintah Indonesia. Kini pernyataannya itu bukan dilakukan di Twitter, melainkn situs Breaced.to.
Dalam pernyataan tersebut, Bjorka mengklaim bahwa informasi yang didapatkan Pemerintah Indonesia terkait Bjorka di Madiun adalah palsu. Bahkan, Bjorka menyebut sumber informasi yang didapatkan Pemerintah Indonesia, yakni Dark Tracer. “Informasi dari Dark Tracer itu palsu. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya,” ujarnya.
Bjorka pun meledek Pemerintah Indonesia dengan kata idiot. Karena langkahnya telah memeriksa seorang lelaki di Madiun tersebut. “Untuk Dark Tracer, dosa anda memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot,” jelasnya.
Sementara Pakar Penyadapan dan Keamanan Siber Pratama D Pershada menduga bahwa Pemerintah Indonesia salah mengidentifikasi Bjorka dengan memeriksa seorang lelaki di Madiun. Hal itu dikarenakan di hari yang sama, Bjorka justru merilis pernyataan yang bernada meledek pemerintah Indonesia. “Kemungkinan salah,” ujarnya.
Memang sejak awal Pratama mengakui bahwa Bjorka cukup cerdik dalam menghilangkan jejaknya di dunia maya. Sehingga, cukup menyulitkan untuk mengetahui dengan pasti identitas dan keberadaannya.”hampir tidak meninggalkan jejak,” terangnya.
Dilihat dari kemampuan bahasa, Bjorka ini memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik. Sehingga, menyulitkan memastikan bahwa berasal dari Indonesia atau tidak. “Bisa dari dalam dan luar negeri,” jelasnya.
Kemungkinan karena salah orang itulah, Menkopolhukam Mahfud MD yang telah membuat pernyataan mengetahui identitas dari Bjorka menjadi lebih pendiam. Kemarin Mahfud MD belum juga berkomentar kembali soal Bjorka.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan bahwa perlu dipahami Menkopolhukam Mahfud M.D hanya mendapatkan laporan dari BIN dan Polri. Dengan kemungkinan salah sasaran itu, maka dapat diartikan bahwa anggaran ratusan miliar rupiah untuk keamanan siber Indonesia tidak memberikan dampak maksimal.” Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terkait program keamanan siber pemerintah,” ujarnya.
Karena itu pantaslah masyarakat mempertanyakan apa dan bagaimana kerja dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Untuk apa anggaran yang begitu besar itu. “Tanyakan ke BSSN, anggaran dihabiskan untuk apa?,” jelasnya.
Diketahui anggaran untuk BSSN pada 2022 mencapai Rp 126, 6 miliar. Lalu pada 2023 direncanakan anggarannya mencapai Rp 624,3 miliar dengan perincian keamanan siber dan sandi negara Rp 120,3 miliar dan Dukungan manajemen Ro 504 miliar. “Anggarannya aja segitu,” ujarnya.
Menurutnya, bila dibandingan dengan anggaran Densus 88 AT yang mencapai Rp 1,5 Triliun untuk 2022 tentunya menjadi sayang. Sebab, urgensi keamanan siber di era ini tak bisa terelakkan. “Lebih baik untuk membangun infratruktur keamanan siber,” ujarnya.
Mencari seorang Bjorka itu memang penting. Tapi, jauh lebih penting memastikan keamanan siber Pemerintah Indonesia. Harus benar-benar terlindungi karena Bjorka-Bjorka lainnya pasti muncul bila keamanan siber lemah. “Bila melihat data yang diretas tidak penting-penting amat, artinya Bjorka bukan kejahatan murni,” ujarnya.
Bisa jadi peretasan ini merupakan keisingan. Semacam vandalisme yang bisa dibaca sebagai wijud protes atas kondisi sosial dan berbagai isu terkait situasi Indonesia. “Ini bisa dilihat sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah,” urainya. (Idr/jpg/adz)
