JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widod-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.
Panglima mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya merayakan yang justru bisa membuat suasana menjadi tidak aman dan nyaman.
Panglima menjelaskan, dua hari sebelumnya sudah memanggil Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Komandan Paspampres, dan Kepala Bais untuk memaparkan rencana pengamanan ini.
“Pada intinya mereka sudah menyiapkan dengan baik,” kata Moeldoko saat rapat bersama Kapolri, Kepala BIN dan Pimpinan MPR membahas persiapan pelantikan Jokowi-JK, di Jakarta, Kamis (16/10).
Kamis (16/10) pagi, Moeldoko juga sudah memimpin apel kesiapan pengamanan. Dia memaparkan, sejak putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilu, pengamanan Jokowi-JK sudah beralih dari Kepolisian kepada TNI.
Dia pun menjelaskan, di dalam pasal 7 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang, tugas pokok TNI diamanatkan mengamankan Presiden dan Wapres RI, serta Presiden dan Wapres
“Dengan demikian pengamanan sepenuhnya objek di tangan TNI di-backup sepenuhnya oleh Kepolisian,” tegas mantan Pangdam XII Tanjungpura meliputi Kalbar dan Kalsel ini.
Di samping 4.400 personel yang sudah disiapkan, TNI juga menyiapkan 170 Satuan Setingkat Kompi untuk pengamanan. Setiap SSK kurang lebih 100 personel.
Semua kegiatan dipastikan akan diamankan. Termasuk perayaan pascapelantikan Jokowi yang rencananya akan diarak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.
Dia pun mengingatkan, setelah dari HI agak ribet karena pasti akan dipenuhi masyarakat. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono sudah menunggu di Istana untuk pisah sambut. Karenanya, ia mengingatkan, jangan memaksa untuk bersalaman dengan Jokowi.
“Setelah HI agak ribet, pasti penuh dengan masyarakat sementara Pak SBY sudah menunggu di Istana. Jangan memaksa salaman dan sebagainya, nanti tak sampai ke Istana,” kata Moeldoko. (boy/jpnn)