SUMUTPOS.CO – Malik Mahmud akhirnya dilantik sebagai pemuka masyarakat atau Wali Nanggroe Aceh dalam acara yang diwarnai dengan penyitaan bendera Bulan Bintang dari tangan para pendukungnya.
Malik, 74, dilantik setelah Qanun (peraturan daerah) tentang Wali Nanggroe disahkan DPR Aceh pekan lalu.
Ia dilantik di hadapan sedikitnya 2.500 undangan yang diramaikan pula dengan kehadiran ribuan orang dari berbagai wilayah di Aceh.
“Dalam rapat persiapan Kamis (12/12) lalu sudah dibahas karena bendera masih didiskusikan Klik dengan pemerintah pusat maka kita ingatkan supaya bendera tak dikibarkan,” kata Kepala Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Pol Gustav Leo kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.
Menurut Gustav pelantikan di dua tempat, DPR Aceh dan Pendopo Gubernur, berlangsung aman dengan pengawalan hampir 1.200 personil aparat.
“Kita terjunkan aparat gabungan, ada polisi, TNI dan Satpol PP. Kita tahu Pak Malik dari Partai Aceh juga ada pengawalan tersendiri.”
JAKARTA ‘TOLAK PELANTIKAN’
Bendera bulan-bintang yang masih jadi bahan sengketa antara Banda Aceh dan Jakarta menurut Gustav banyak didapati pada rombongan pendukung yang datang dari wilayah luar Banda Aceh.
“Ada yang ditempel di truk, di mobil, dan sebagainya. Kita minta tak dikibarkan,” tambahnya.
Dari Jakarta muncul pemberitaan bahwa acara pelantikan ini ditentang oleh Kementerian Dalam Negeri karena penyusunan Qanun Wali Nanggroe dianggap belum tuntas menjawab keberatan pemerintah pusat.
Namun menurut pemberitaan berbagai media, selain dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, hadir pula Kapolda Aceh dan Panglima Kodam Iskandar Muda dalam pelantikan tersebut.
Malik Mahmud dinyatakan menjabat sebagai Wali Naggroe ke-9 menggantikan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Tiro yang Klik meninggal dunia pada tahun 2010.
Tradisi pengangkatan seorang Wali Nanggroe menurut sejumlah publikasi di Aceh sudah berumur ratusan tahun sejak masa pendudukan Belanda di Kerajaan Aceh pada akhir abad 18.
Malik adalah salah satu juru runding utama dalamKlik negosiasi perdamaian Helsinki yang berakhir dengan perdamaian bersejarah pada Agustus 2005. (NET)
