SURABAYA – Merasa tidak didengar, warga korban lapindo yang berdemo di depan kantor Gubernur Jatim berulah. Mereka merusak pagar berduri dan melempari petugas kepolisian yang berjaga dengan air mineral. Beberapa kaca juga pecah terkena lemparan.
Para demonstran ini datang ke kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.00. Ratusan warga korban lumpur ini ingin bertemu dengan Gubernur Jatim Seokarwo. Sayangnya, di saat yang bersamaan Soekarwo sedang berada di acara Musrenbang Pemprov Jatim bersama seluruh Bupati/Walikota se-Jatim dan para menteri yang diundang. Otomatis, ia tidak bisa menemui para demonstran.
Awalnya, pengunjuk rasa ditemui oleh Asisten III Sekdaprov Jatim Edy Purwinarto. Namun mereka merasa masih belum puas jika belum ketemu dengan Soekarwo. Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta bertemu dengan Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabussala. Karena permintaan ini tidak kunjung dituruti, warga yang berada di luar akhirnya memanas.
Korban lumpur yang marah ini akhirnya melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah polisi. Bahkan ada yang melemparkan batu dan kayu ke arah petugas kepolisian. Lemparan warga ini membuat salahsatu kaca gedung yang berada di bagian depan pecah.
Melihat situasi tidak terkendali, polisi kemudian menyiramkan air melalui water cannon. Namun hal tersebut tidak membuat warga berhenti menyerang. Akhirnya polisi menembakkan gas air mata. Warga sempat menyerang balik, namun mereka akhirnya kocar-kacir.
Koordinator aksi Yudho Wintoko menyayangkan apa yang dilakukan polisi.Sebab demonstran yang datang bukan hanya laki-laki. Melainkan juga wanita dan anak-anak. Karena itu tindakan tersebut dianggap tidak manusiawi. Banyak anak-anak kecil yang mengeluh kesakitan dan perih di bagian wajahnya. “Seharusnya tidak perlu menggunakan gas air mata,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan bahwa Pemprov tidak bisa berbuat banyak. Sebab pemprov hanya bersifat sebagai jembatan saja antara warga dan PT MLJ serta pemerintah pusat. “Kami tidak bisa menekan PT MLJ, itu bukan kewenangan kami,” ujarnya. “Yang punya otoritas kan pemerintah pusat,” tambah Soekarwo.
Pemprov sendiri, ujar Soekarwo, sudah mengirimkan surat pada pemerintah pusat. Termasuk diantaranya ke Kementraian Pekerjaan Umum (PU). Saat ini pemprov sedang menunggu balasan dari surat tersebut. Jika nantinya para pengunjuk rasa meminta untuk difasilitasi ke Jakarta, maka akan dituruti. Namun hanya perwakilan saja. “Tapi janganlah merugikan (menutup jalan dan anarki Red),” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa PT MLJ tidak bisa meminjam uang ke Bank Jatim untuk membayar korban lumpur. Sebab ada isu bahwa PT MLJ berjanji membayar dengan menunggu uang pinjaman dari Bank Jatim. Karena itu warga kerap meminta pemprov untuk menyetujui rencana PT MLJ agar uang mereka segera terbayarkan. PT MLJ rencananya meminjam Rp 900 miliar dengan anggunan hanya Rp 200 miliar saja. “Bisnis itu antara jaminan dan pinjaman ada ilmunya sendiri, Bank Jatim sudah pasti tidak akan meminjamkan (uang pada PT MLJ Red). Jadi tidak perlu itu dipertanyakan lagi,” tegasnya. (sha/jpnn)
