JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sinyal reshuffle kembali bergulir. Gelagat mendadak kali ini justru langsung berasal dari Presiden Joko Widodo sendiri.
Saat membuka sidang kabinet paripurna, di kantornya, Senin (15/6), Jokowi meminta seluruh menterinya untuk membuat laporan tertulis. Laporan tertulis itu dia minta dibagi dua, laporan penyampaian program yang telah dilakukan enam bulan pertama dan laporan program enam bulan ke depan.
“Saya minta dalam dua hari ini bisa diselesaikan,” kata Jokowi, seperti dikutip dari Indopos, Selasa (16/6).
Khusus untuk permintaan laporan enam bulan pertama bahkan sampai diulanginya dua kali. “Sekali lagi, laporan pencapaian program atau yang telah dilakukan selama enam bulan mulai November sampai April,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, presiden juga memberikan instruksi tambahan. Penyusunan laporan, meski harus dilakukan secara terperinci, namun tetap harus disampaikan secara singkat dan padat. “Tidak lebih dari dua halaman,” pesannya.
Permintaan presiden agar para menteri menyusun laporan enam bulanan tersebut tak pelak mengundang pertanyaan. Terutama, apakah evaluasi nantinya akan berujung pada perombakan (reshuffle) kabinet. Pasalnya, jika dihitung sejak November 2014, saat ini pemerintahan sudah berjalan hampir delapan bulan, atau enam bulan lewat.
Terhadap permintaan presiden tersebut, salah satu anggota kabinet, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi enggan menanggapi lebih jauh. Meski menyadari kalau kabinet sedang serius dievaluasi, dia tidak berspekulasi tentang kemungkinan perombakan kabinet sebagai ending-nya.
“Wah, kalau itu, intinya itu kewenangan presiden, saya nggak tahu apakah hingga sejauh itu,” kata Yuddy, usai mengikuti rapat. (dyn)
