JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hasil hitung cepat pemilu presiden (pilpres), tampaknya, sudah tidak menjadi ajang adu klaim lagi bagi dua pasangan calon. Berbekal salinan formulir C1, para pasangan calon kali ini beradu data berdasar penghitungan riil atau real count pilpres.
Meski sudah berbasis real count pilpres, masih saja terdapat perbedaan hasil real count, baik dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo-Hatta mengklaim telah unggul dalam real count dengan margin lebih dari 5 persen. Sebaliknya, pasangan Jokowi-JK mengklaim keunggulan dengan margin yang lebih kurang sama.
Kubu Prabowo-Hatta optimistis dengan tingkat akurasi real count mereka. Pasangan calon nomor urut 1 tersebut memercayakan proses tabulasi nasional mereka kepada pusat tabulasi nasional yang diolah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu anggota Koalisi Merah Putih.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi menyatakan, tabulasi nasional DPP PKS selama ini telah digunakan dalam berbagai pesta demokrasi. Pada pemilu legislatif lalu pusat tabulasi nasional DPP PKS juga dimanfaatkan untuk mengetahui sekaligus menjaga perolehan suara partai. “Kami mengandalkan kekuatan kader yang juga menjadi saksi di setiap daerah,” ujar Mahfudz.
Menurut Mahfudz, data yang dikelola merupakan hasil penghitungan formulir C1 dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). Data itu dikirim langsung oleh ribuan kader PKS dari berbagai daerah, kemudian langsung diolah di pusat tabulasi DPP PKS. Dari DPP PKS, data itu disampaikan ke pusat tabulasi nasional pasangan Prabowo-Hatta. “Disampaikan di suatu tempat, bukan di Rumah Polonia,” ujar Mahfudz yang menolak menyebutkan di mana data yang mereka kumpulkan diolah.
Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menambahkan, keberadaan saksi menjadi hal yang krusial dalam hal rekapitulasi suara pilpres. PKS dalam hal ini ditunjuk pasangan Prabowo-Hatta sebagai penanggung jawab saksi dari Koalisi Merah Putih. “Para saksi dipersiapkan fisik, psikis, dan pengetahuannya mengenai pilpres ini. PKS mempersiapkan saksi dengan semaksimal mungkin. Seluruh TPS dipenuhi kebutuhan saksinya,” kata Jazuli. Tidak kurang 470.000 saksi telah dikerahkan untuk memantau 479.183 TPS yang tersebar di dalam dan luar negeri.
Terkait tabulasi, Jazuli menyatakan bahwa PKS terus memantau tabulasi suara berbasis”real count. Tim di pusat tabulasi suara nasional terus memantau perkembangan suara di seluruh tanah air. “Tabulasi nasional PKS sudah terbukti memiliki akurasi di berbagai pilkada,” ujarnya.
Padahal, dalam pileg 9 Mei 2014, perhitungan real count tim internal PKS memprediksi angka perolehan suara akan mendekati 10 persen. Namun, berdasar hasil rekapitulasi suara KPU, suara PKS ternyata hanya 6,79 persen atau lebih kecil 3 persen daripada real count internal.
Hingga tabulasi dilakukan pada Selasa lalu (15/7), pusat tabulasi nasional Prabowo-Hatta optimistis pasangan calonnya unggul. Pasangan tersebut unggul dengan perolehan 53,52 persen suara. Sebaliknya, pasangan Jokowi-JK memperoleh 46,48 persen suara.
Tidak kalah oleh pasangan Prabowo-Hatta, pemantauan real count pasangan Jokowi-JK juga berlangsung intensif. Djarot Saiful Hidayat, koordinator saksi pemilu presiden pasangan Jokowi-JK, menyatakan bahwa timnya mengandalkan sedikitnya 165 ribu koordinator lapangan (korlap) untuk melakukan pemantauan langsung di setiap TPS.
“Mereka lapor perolehan suara setiap TPS melalui pesan singkat, surat elektronik (e-mail), hingga situs web khusus. Data kemudian masuk ke sistem TI pusat di Jakarta,” ujar Djarot saat menjelaskan sistem tabulasi nasional tim Jokowi-JK yang terpusat di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa.
Pusat tabulasi nasional Jokowi-JK berada di lantai 4 kantor DPP Partai Nasdem. Di sana terdapat jajaran layar monitor yang berisi rekapitulasi perolehan suara baik pasangan nomor urut 1 maupun 2. Ada 33 layar monitor yang disesuaikan dengan jumlah provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan Pilpres 2014. Ruang tabulasi itu untuk sementara masih dinyatakan steril dan direncanakan baru dibuka pada hari ini.
Djarot menjelaskan, berbeda dengan pengumpulan data oleh tim Prabowo, korlap yang ditunjuk tim Jokowi-JK di daerah tidak hanya menyampaikan jumlah perolehan suara berdasar C1. Namun, mereka juga wajib menyampaikan salinan formulir rekapitulasi untuk dijadikan satu dokumen besar dalam pusat tabulasi nasional pusat. “Ini yang akan menjadi pegangan kami untuk membandingkan”scan”C1 folio yang ada di KPU nanti,” ujarnya.
Data yang masuk melalui sistem TI, kata Djarot, akan dikomparasi dengan sistem perhitungan manual. Seperti diketahui, setelah penghitungan di tingkat TPS, dilakukan rekapitulasi suara secara manual dan bertahap di setiap kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat pada 22 Juli. “Data yang tercatat kini sudah lebih dari 90 persen,” ujarnya.
Hingga data masuk di dalam real count versi Jokowi-JK per Selasa (15/7), pasangan nomor urut 2 itu mengklaim unggul dengan perolehan suara 53,46 persen. Jokowi-JK unggul 6,92 persen atas Prabowo-Hatta 46,54 persen. Jokowi-JK diklaim unggul di 24 provinsi, sedangkan Prabowo-Hatta hanya di sembilan provinsi.
Di luar tim kedua capres, berbagai upaya dilakukan putra-putri bangsa untuk mengawal hasil Pilpres 2014, termasuk dengan membangun situs kawalpemilu.org. Situs yang dibesut anak-anak muda Indonesia ahli TI tersebut menampilkan hasil real count yang berbasis formulir C1 yang dimuat di website KPU.
Menurut Ainun Najib, penggagas website, situs kawalpemilu.org sejak Minggu (13/7) melakukan tabulasi data untuk menayangkan real count rekapitulasi surat suara. “Data kawal pemilu berpijak pada data scan C1 dari website resmi KPU, sejauh ini data KPU yang paling bisa dipertanggungjawabkan,” ujar pemuda Gresik yang kini berdomisili di Singapura tersebut.
Mengenai motivasi membikin situs penghitungan tersebut, Ainun mengatakan, pihaknya menyambut ajakan KPU dan Presiden SBY untuk mengawal penghitungan suara. “Kedua capres juga menyerukan untuk mengawal. Kita lihat datanya tersedia, dan secara teknologi informasi bisa dioprek ternyata,” kata Ainun dalam interview di stasiun TV kemarin (16/7).
Menanggapi aksi masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi, Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa KPU menyambut baik keterlibatan aktif masyarakat dalam Pilpres 2014. Bukan hanya untuk pemilih, tapi juga membantu penyelenggara pemilu, dari tingkat PPS, PPK, hingga panwaslu. “Ini tentu sangat membantu,” ujarnya. Namun, tentu diharapkan pengawalan proses penghitungan suara dan rekapitulasi itu menegakkan prinsip-prinsip integritas, kualitas, dan profesional. “Tentu harus mengikuti prinsip tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Ida Budhiati menuturkan, pengawalan rekapitulasi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi itu sudah diatur dalam undang-undang, bahkan dilindungi. Dengan demikian, tentu semua itu diharapkan bisa memperbaiki proses Pilpres 2014. Namun, metode yang digunakan tentu harus sesuai aturan. Kalau perlu, lembaga yang ikut mengawal tersebut menjelaskan bagaimana metodenya. “Jadi, semuanya transparan dan bisa dipahami,” tuturnya. (bay/dod/byu/idr/c10/kim)
