JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dengan iming-iming tambahan kuota CPNS untuk honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes, para calo makin gencar beroperasi. Tak hanya di wilayah Jawa, wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan pun menjadi incaran para calo ini.
Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong mengaku menerima laporan dari berbagai daerah soal tambahan kuota CPNS.
“Mereka tanya ke saya, apakah benar ada tambahan kuota atau tidak. Saya dapat telepon dari kawan-kawan di Kendal, Banyuwangi, Sumsel, Kalteng, Sultra, dan lain-lain,” kata Itong kepada JPNN.com, Rabu (18/2).
Menurut Itong, para calo ini meminta uang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta kepada honorer K2 jika ingin dimasukkan dalam daftar tambahan kuota tersebut.
“Kami imbau kepada rekan-rekan honorer K2 di manapun berada, hati-hati dengan para calo PNS yang makin merajela. Hasil perjuangan gabungan forum honorer harus kita kawal jangan sampai dimanfaatkan oleh para calo PNS,” tutur Itong.
Guru SD di Banyuwangi ini kembali menegaskan, informasi ada tambahan kuota CPNS bagi K2 tidak benar. Apalagi menyebut tiap kecamatan dapat jatah lima orang dengan syarat membayar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per orang.
“Informasi tersebut sangat menyesatkan. Tidak ada tambahan kuota, apalagi harus bayar-bayar. Honorer K2 jangan sampai tertipu muslihat calo CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
CPNS honorer
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dengan iming-iming tambahan kuota CPNS untuk honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes, para calo makin gencar beroperasi. Tak hanya di wilayah Jawa, wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan pun menjadi incaran para calo ini.
Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong mengaku menerima laporan dari berbagai daerah soal tambahan kuota CPNS.
“Mereka tanya ke saya, apakah benar ada tambahan kuota atau tidak. Saya dapat telepon dari kawan-kawan di Kendal, Banyuwangi, Sumsel, Kalteng, Sultra, dan lain-lain,” kata Itong kepada JPNN.com, Rabu (18/2).
Menurut Itong, para calo ini meminta uang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta kepada honorer K2 jika ingin dimasukkan dalam daftar tambahan kuota tersebut.
“Kami imbau kepada rekan-rekan honorer K2 di manapun berada, hati-hati dengan para calo PNS yang makin merajela. Hasil perjuangan gabungan forum honorer harus kita kawal jangan sampai dimanfaatkan oleh para calo PNS,” tutur Itong.
Guru SD di Banyuwangi ini kembali menegaskan, informasi ada tambahan kuota CPNS bagi K2 tidak benar. Apalagi menyebut tiap kecamatan dapat jatah lima orang dengan syarat membayar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per orang.
“Informasi tersebut sangat menyesatkan. Tidak ada tambahan kuota, apalagi harus bayar-bayar. Honorer K2 jangan sampai tertipu muslihat calo CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)
