JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lebih dari 64 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini, merupakan golongan lanjut usia (Lansia). Mereka umumnya adalah jamaah yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan jamaah lansia pada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya.
Untuk memaksimalkan layanan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) menyusun skema mitigasi layanan jamaah haji lansia. Penyusunan ini melibatkan peneliti sekaligus Executive Secretary Centre for Ageing Studies (CAS) Universitas Indonesia, Vita Priantina Dewi.
Sekretaris Ditjen PHU Kemenag, Ahmad Abdullah mengatakan, tahun ini jamaah haji lansia yang akan diberangkatkan mencapai 30 persen dari total kuota Indonesia. “Dalam situasi dan kondisi pasca pandemi ini, terdapat akumulasi jamaah haji lansia yang pada tahun ini sudah waktunya untuk berangkat. Jadi, ini adalah bagian dari pelayanan masyarakat yang harus menjadi perhatian kita bersama agar permasalahan-permasalahan terkait layanan ini bisa segera kita tuntaskan,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat (17/3).
Sementara, Vita menyampaikan, layanan ramah jamaah haji lansia mengacu pada buku Global Age-friendly Cities: A Guide (Kota Ramah Lansia Dunia: Sebuah Pedoman) yang diterbitkan WHO pada 2007. “Untuk merumuskan layanan ramah jamaah haji lansia, kami mengacu pada buku yang kami anggap masih sangat relevan untuk digunakan saat ini. Di dalamnya dibahas secara mendalam bagaimana seharusnya kita memperlakukan lansia dan membangun hubungan yang baik dengan mereka,” ungkapnya.
Vita menjelaskan, konsep layanan yang ramah lansia dapat dianalogikan dengan sebuah kota yang ramah usia. “Kota yang ramah usia ini diartikan sebagai sebuah kota atau kawasan yang mengakomodir semua fasilitas dan layanan untuk dapat diakses dan melibatkan berbagai kebutuhan dan kapasitas lanjut usia,” jelasnya.
Vita mengusulkan, desain pelayanan jamaah haji yang ramah lansia berdasarkan pada enam dimensi dengan mengacu pada Aging in Place Technology Watch Tahun 2010, yaitu: Pertama, Hotel atau asrama haji, yaitu penginapan jamaah haji yang dapat mengakomodir aktivitas lansia dengan menyediakan ruang terbuka, jalan yang melandai, serta akses evakuasi yang mudah.
Kedua, komunikasi dan informasi. Yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi penglihatan. Ketiga, keamanan dan keselamatan, yaitu menyediakan keamanan umum dan pelayanan gawat darurat bagi lansia, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.
Keempat, Kesehatan dan kesejahteraan, yaitu pendampingan jamaah haji lansia baik untuk aspek kesehatan, mental maupun spiritual. Contohnya, dengan menyediakan makanan yang baik serta menghadirkan perawat, ahli gizi, dokter spesialis geriatri, dokter gigi, psikolog, dan visitasi oleh ketua kloter dan petugas.
Kelima, fasilitas dan program pelibatan jamaah haji, yaitu membangun kedekatan dengan menghadirkan program yang melibatkan jamaah haji lansia secara langsung. Dan keenam, transportasi, yaitu menyediakan aksesibilitas yang ramah lansia pada sarana transportasi beserta fasilitas di dalamnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1). “Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.
“Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” tambah Yaqut.
Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. (jpc)
