28 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

PT Inalum Jadi BUMN Baru

JAKARTA- Tak lama lagi pemerintah akan menguasai saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Setelah masa kontrak dengan Nipon Asahan Aluminium Co Ltd (NAA) habis 31 Oktober 2013 mendatang, otomatis Inalum akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru.

NAA saat ini menguasai sekitar 58,87 persen saham Inalum. Sementara pemerintah menguasai sekitar 41,13 persen saham Inalum. “Jadi mulai tanggal 1 November 2013 nanti Inalum 100 persen sudah milik BUMN secara utuh,” ujar Menteri BUMN, Dahlan Iskan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/4).

Setelah Inalum dikelola BUMN, kata Dahlan, nantinya seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan akan dijabat oleh orang Indonesia. “Semua yang menjabat orang Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan rencana induk rigthsizing BUMN tahun 2012-2014, jumlah perusahaan pemerintah pada 2012 berjumlah 114 BUMN dan berkurang menjadi 104 perusahaan pada tahun ini.

Sementara tahun depan, pemerintah menargetkan kembali memangkas jumlah perusahaan pemerintah menjadi 91 BUMN. Dengan adanya penambahan PT Inalum, jumlah BUMN yang semula berjumlah 104 perusahaan pada 2013, akan bertambah satu menjadi 105 perusahaan.

Keinginan pemerintah menjadikan PT Inalum sebagai BUMN didukung penyiapan dana untuk pengambilalihan. Keinginan pemerintah menjadikan PT Inalum sebagai BUMN tinggal menunggu waktu. Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk mengambil alih Inalum pada Oktober nanti. “Sudah disiapkan dana untuk membeli sahamnya Rp7 triliun. Arahnya Inalum akan menjadi BUMN,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Wakil Presiden, Kamis 11 April lalu .Sudah disiapkan dana untuk membeli sahamnya Rp7triliun. ArahnyaInalumakanmenjadiBUMN, ujar Agus di Kantor Wakil Presiden, Kamis (11/4).

Menurut Agus, Inalum akan menjadi contoh komitmen Indonesia untuk meningkatkan program nilai tambah industri dalam negeri atau hilirisasi. Menurut Agus, Inalum akan menjadi contoh komitmen Indonesia untuk meningkatkan program nilai tambah industri dalam negeri atau hilirisasi.

Karena itu, dalam proses menjadikan Inalum menjadi BUMN, Agus bilang akan ada pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan menteri-menteri terkait. Harapannya, pemerintah bisa menyelesaikan negosiasi dengan para pemegang saham Jepang agar nantinya pada bulan Oktober status Inalum sudah beralih menjadi BUMN.Karena itu, dalam proses menjadikan Inalum menjadi BUMN, Agus bilang akan ada pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan menteri-menteri terkait. Harapannya, pemerintah bisa menyelesaikan negosiasi dengan para pemegang saham Jepang agar nantinya pada bulan Oktober status Inalum sudah beralih menjadi BUMN.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat yang juga Ketua Tim Pengambilalihan saham PT Inalum sebelumnya mengatakan, gelontoran dana pengambilalihan Inalum sebesar Rp 7 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 dan APBN 2013. Saat ini dana sebesar Rp 2 triliun sudah disetujui dari APBN 2012. Sedangkan Rp 5 triliun dari APBN 2013 masih dalam proses pembahasan. (chi/jpnn)

JAKARTA- Tak lama lagi pemerintah akan menguasai saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Setelah masa kontrak dengan Nipon Asahan Aluminium Co Ltd (NAA) habis 31 Oktober 2013 mendatang, otomatis Inalum akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru.

NAA saat ini menguasai sekitar 58,87 persen saham Inalum. Sementara pemerintah menguasai sekitar 41,13 persen saham Inalum. “Jadi mulai tanggal 1 November 2013 nanti Inalum 100 persen sudah milik BUMN secara utuh,” ujar Menteri BUMN, Dahlan Iskan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/4).

Setelah Inalum dikelola BUMN, kata Dahlan, nantinya seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan akan dijabat oleh orang Indonesia. “Semua yang menjabat orang Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan rencana induk rigthsizing BUMN tahun 2012-2014, jumlah perusahaan pemerintah pada 2012 berjumlah 114 BUMN dan berkurang menjadi 104 perusahaan pada tahun ini.

Sementara tahun depan, pemerintah menargetkan kembali memangkas jumlah perusahaan pemerintah menjadi 91 BUMN. Dengan adanya penambahan PT Inalum, jumlah BUMN yang semula berjumlah 104 perusahaan pada 2013, akan bertambah satu menjadi 105 perusahaan.

Keinginan pemerintah menjadikan PT Inalum sebagai BUMN didukung penyiapan dana untuk pengambilalihan. Keinginan pemerintah menjadikan PT Inalum sebagai BUMN tinggal menunggu waktu. Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk mengambil alih Inalum pada Oktober nanti. “Sudah disiapkan dana untuk membeli sahamnya Rp7 triliun. Arahnya Inalum akan menjadi BUMN,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Wakil Presiden, Kamis 11 April lalu .Sudah disiapkan dana untuk membeli sahamnya Rp7triliun. ArahnyaInalumakanmenjadiBUMN, ujar Agus di Kantor Wakil Presiden, Kamis (11/4).

Menurut Agus, Inalum akan menjadi contoh komitmen Indonesia untuk meningkatkan program nilai tambah industri dalam negeri atau hilirisasi. Menurut Agus, Inalum akan menjadi contoh komitmen Indonesia untuk meningkatkan program nilai tambah industri dalam negeri atau hilirisasi.

Karena itu, dalam proses menjadikan Inalum menjadi BUMN, Agus bilang akan ada pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan menteri-menteri terkait. Harapannya, pemerintah bisa menyelesaikan negosiasi dengan para pemegang saham Jepang agar nantinya pada bulan Oktober status Inalum sudah beralih menjadi BUMN.Karena itu, dalam proses menjadikan Inalum menjadi BUMN, Agus bilang akan ada pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan menteri-menteri terkait. Harapannya, pemerintah bisa menyelesaikan negosiasi dengan para pemegang saham Jepang agar nantinya pada bulan Oktober status Inalum sudah beralih menjadi BUMN.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat yang juga Ketua Tim Pengambilalihan saham PT Inalum sebelumnya mengatakan, gelontoran dana pengambilalihan Inalum sebesar Rp 7 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 dan APBN 2013. Saat ini dana sebesar Rp 2 triliun sudah disetujui dari APBN 2012. Sedangkan Rp 5 triliun dari APBN 2013 masih dalam proses pembahasan. (chi/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/