SUMUTPOS.CO – Terlebih pada saat lebaran, di mana terdapat kegiatan halal bihalal, yakni acara silaturahmi antar tetangga, saudara, dan kerabat, dengan maksud saling memaafkan. Tradisi tahunan ini pun juga menjadi ajang open house untuk datang bersilaturahmi dan makan bersama.
Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak ada kegiatan makan dan minum bersama. Artinya, hanya sekadar bersilaturahmi semata.
“Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan menjelang halal bihalal nanti, diimbau untuk tidak ada makan minum bersama. Harus sesuai dengan jarak dan tempat,” jelas dia secara daring, Senin (18/4).
Airlangga menyebut, imbauan larangan makan dan minum saat Halal Bihalal bersifat fleksibel. Jika memang harus makan dan minum, pemerintah meminta warga untuk selalu menjaga jarak saat membuka masker. “Terutama untuk kegiatan halal bihalal, diselenggarakan dengan protokol kesehatan,” sambungnya.
Selain itu, Airlangga juga menjelaskan, pembukaan tempat hiburan disesuaikan pada pasca lebaran, di mana masyarakat biasanya berwisata. Jangan melebihi kapasitas sehingga menimbulkan kerumunan. “Kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi menteri dalam negeri,” tutup dia.
Airlangga mengatakan, aturan teknis mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan diterbitkan hari ini.
Dilarang Liburan ke Luar Negeri
Selain itu, pemerintah juga telah memberikan pelonggaran kebijakan, yakni terkait mobilitas. Salah satu bentuk kebijakannya adalah memperbolehkan pelaku perjalanan dalam negeri untuk bepergian tanpa menyertakan hasil negatif PCR atau antigen. Mengenai hal ini, Airlangga Hartarto pun menyampaikan arahan Presiden Jokowi, yakni pada saat libur panjang masyarakat tak perlu pergi ke luar negeri. “Dengan adanya libur panjang, masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri,” kata Airlangga.
Sebab, saat ini di negara lain situasinya berbeda dengan Indonesia, di mana pengendalian Covid-19 telah baik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi lonjakan kembali di dalam negeri, diimbau masyarakat berlibur di Indonesia saja. “Karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia sehingga ada potensi penularan dari luar negeri,” imbuhnya.
Kata dia, pemerintah tidak menginginkan kejadian kelam seperti kasus puncak sebelumnya kembali terjadi di Tanah Air. Sebab, hal tersebut akan membuat masyarakat sendiri sengsara. “Oleh karena itu kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara termasuk di Shanghai, Tiongkok itu terjadi kenaikan. Tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri,” tutup Airlangga.
Kasus Covid-19 Turun 99 Persen
Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, kasus Covid-19 harian nasional yang saat ini sudah turun 99% dibandingkan awal April lalu. “Terkait dengan perkembangan kasus secara nasional, ini sudah baik. Kemarin angkanya kasus aktif di angka 60.475 dan kasus hariannya 602 dan ini sudah turun dibandingkan dengan (awal) April yang lalu itu sekitar 99% untuk kasus harian dan 90% untuk kasus aktif. Dan tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata 4%,” kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga melaporkan bahwa reproduction number (Ro) atau jumlah rata-rata satu orang yang terinfeksi dapat menularkan Covid-19 di Indonesia sudah terkendali bahkan di bawah 1. Bahkan, di Sulawesi sudah turun di 0,99. “Kami laporkan terkait dengan hasil ratas dengan Bapak Presiden, yang pertama terkait dengan perkembangan reproduksi efektif ini relatif sudah terkendali. Di mana di berbagai pulau rata-rata sudah 1, bahkan di Sulawesi sudah turun ke 0,99,” katanya.
Airlangga menambahkan, secara keseluruhan kasus Covid-19 di berbagai pulau di Jawa-Bali maupun non Jawa-Bali sudah turun. “Jawa Bali, dan non Jawa Bali sebesar 42%, dan Jawa Bali 57%. Kalau dilihat di luar Jawa-Bali kasus tinggi ada di Papua dan Lampung. Di Papua masih 12.000 kasus aktif dan di Lampung 7.400. Sedangkan Sumatera Barat 2.500, yang lain di bawah 1.000,” katanya. (jpc/snd/adz)
