JAKARTA-Sumatera Utara membutuhkan figur yang tidak hanya terbukti secara track record mampu memimpin dan membawa perubahan besar. Namun lebih dari itu, tokoh tersebut juga harus merupakan figur yang jujur. Selain tentunya juga tegas dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat Sumut yang pada dasarnya terdiri dari beragam suku etnik.
Ciri-ciri ini menurut Ketua Dewan Penasihat Punguan Pomparan Raja Simangunsong, Laksmana Pertama (Purn) Bonar Simangunsong ada pada figur RE Nainggolan. “Kiprahnya sudah jelas mulai dari bupati hingga Sekda Sumut,” katanya.
Artinya dari segi kompetensi administrasi menurut Bonar, RE sudah matang. Selain itu, selama periode kepemimpinannya, belum pernah terdengar sekali pun ada rumor maupun isu-isu yang tidak baik terhadap pria yang dipastikan akan diusung Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagai calon Gubernur Sumut. “Jadi cukup bagus. Karena selain tidak pernah bermasalah hukum, saya tahu persis figurnya memang orang yang suka mendengar, lembut namun sekaligus tegas dalam memimpin,” urai Bonar.
Apalagi dibalik semua itu, RE menurut Bonar sejauh yang ia kenal, merupakan orang yang jujur. “Di samping ketegasan dalam memimpin tadi. Artinya siapapun pemimpin nantinya, dia harus bisa mengarahkan masyarakat Sumut untuk taat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sangat penting,” tambahnya.
Syarat lainnya, Bonar juga yakin RE jika diberi kesempatan untuk memimpin, tentu memiliki konsep yang dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat Sumut secara luas. “Masyarakat Sumut itu kan bisa kita lihat struktur sosialnya. Bahwa memang selain ada mayoritas, tapi kearifan lokal sudah terjalin selama ratusan tahun. Baik itu kearifan lokal dari masyarakat Batak secara umum, Melayu maupun juga Jawa yang sudah merupakan bagian tidak terpisahkan,” jelas Bonar.
Untuk itu meski jujur dan memiliki konsep untuk memajukan masyarakat, itu semua menurut Bonar tidak akan dapat berjalan, tanpa sang pemimpin memperhatikan benar kearifan lokal yang ada. “Jadi jika dapat berbuat adil, maka kotak-kota dan konflik kesenjangan saya yakin akan dapat teratasi. Namun memang sang pemimpin harus dapat merubah sebuah budaya yang jelek selama ini ditengah masyarakat kita. Bahwa memang banyak diantara kita, itu belum bisa melihat orang lain lebih maju daripada kita. Maka itu dalam hal ini tentunya pendidikan yang harus diutamakan.” Pendidikan yang menurut Bonar tidak semata pendidikan formal. Tapi juga pendidikan non formal yang berguna memperkaya khasanah berpikir masyarakat secara luas.(gir)
