JAKARTA-Pemerintah pusat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pengembang untuk membangun rumah murah dan sangat murah. Pengembang yang bersedia membangun rumah murah dan sangat murah tidak hanya mendapat kemudahan, tetapi juga insentif.
“Uang pemerintah tidak cukup banyak untuk menutupi backlog (kebutuhan perumahan) di seluruh daerah. Harus ada bantuan dari pemda dan pengusaha juga,” kata Menpera Suharso Monoarfa dalam keterangan persnya, Senin (17/10).
Menurut Suharso, bantuan pemda biasanya terkait dengan penyediaan lahan. Sementara bila hanya fokus ke pusat, dana yang ada tidak bisa mencukupi.
“Paling-paling dananya cuma cukup sampai ke pembelian lahan saja. Kalau pemda sudah ada lahannya, pembangunan rumah akan semakin mudah. Karena bantuan pusat hanya untuk pembangunannya saja, bukan pengadaan tanah,” bebernya.
Sayangnya, terang Suharso, sangat sedikit pengembang yang bersedia membangun rumah murah dan sangat murah. Selain harga yang rendah dari sisi keuntungan, pengembang dibenturkan dengan berbagai macam perizinan yang berbelit-belit.
“Pengembang jadi malas menyediakan rumah murah karena ongkos produksinya tidak sebanding dengan untungnya. Apalagi kalau pemdanya tidak kooperatif, tambah malas lagi mereka. Ujung-ujungnya mereka pilih bangun rumah menengah atas,” tutur politisi PPP yang sebentar lagi mengakhiri jabatan di kursi Menpera itu.
Untuk menarik minat pengembang, pemerintah pun telah mengambil kebijakan dengan memberikan insentif Rp150 juta bagi developer yang mau membangun rumah murah. Di samping meminta kepala daerah untuk memberikan kemudahan dalam hal perizinan mendirikan bangunan (IMB).
“Saya memberikan apresiasi pada pengembang di Kalimantan yang menyediakan 1.000 rumah murah. Yang menggembirakan, minat masyarakat sangat besar hingga antri untuk mendapat rumah murahnya. Dari kejadian ini bisa disimpulkan kalau pasar rumah murah sangat menjanjikan bagi pengembang,” tandasnya. (esy/jpnn)
