JAKARTA – Pada tahun-tahun sebelumnya, pesawat yang digunakan untuk mengangkut calon jamaah haji (calhaj) balik ke Indonesia dalam kondisi kosong. Namun, tahun ini pemerintah memanfaatkan sejumlah pesawat yang sudah menerbangkan calhaj untuk memulangkan tiga ribu TKI yang izin tinggalnya kedaluarsa atau overstay.
Kesepakatan memanfaatkan penerbangan calhaj ini diutarakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono setelah memimpin rakor lintas kementerian di bawah Kemenko Kesra bersama Kementerian Perhubungan dan PT Garuda Indonesia. Pertemuan kemarin (17/10) ini, dipusatkan di Kementerian Agama (Kemenag), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Menteri yang juga kader Partai Golkar itu menuturkan, dalam pertemuan ini juga diikuti oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih, serta Menteri Perhubungan (Menhub) Fredy Numberi. Agung menjelaskan, fokus pembahasan rapat koordinasi ini adalah menindaklanjuti tingginya TKI di Saudi yang telah habis masa izin tinggalnya.
Agung menuturkan, jumlah penerbangan dari bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Indonesia yang digunakan untuk mengangkut ribuan TKI ini diperkirakan mencapai 18 penerbangan Garuda. Pelaksanaannya sendiri, sudah disepakati pada 30 dan 31 Oktober depan. “Mudah-mudahan upaya pemulangan ini bisa berjalan lancar, sekaligus mengurangi persoalan TKI di Arab Saudi,” lanjut Agung.
Upaya pemulangan TKI menggunakan penerbangan haji ini diklaim mampu menghemat biaya. Optimalisasi biaya ini, diharapkan bisa digunakan untuk membantu kepulangan para TKI menuju kampung halamannya. Agung menegaskan, seluruh biaya upaya pemulangan ini ditanggung oleh pemerintah.
Dalam kalkulasi rapat kemarin, hitungan kasar pemerintah mengeluarkan sekitar USD 140 per satu orang TKI yang bakal dipulangkan ke tanah air. Dengan perkiraan total TKI yang mencapai tiga ribu jiwa, ongkos pemulangan ini mencapai USD 420 ribu. Dengan kurs USD 1 setara dengan Rp 8.800-an, anggaran yang dibutuhkan untuk proses kepulangan TKI overstay ini mencapai Rp3,6 miliar.
Untuk pengurusan kelengkapan dokumen keimigrasian, Agung menjelaskan pemerintah sebelumnya sudah mengirim tim advance untuk persiapan teknis. Diantaranya, mengkoordinir perjalanan TKI dari penampungan sementara ke bandara, mempersiapkan paspor dan dokumen lainnya, sampai menggiring masuk ke pesawat. Tim Advance ini diantaranya dari Kemenakertrans, Kemenkes, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). (wan/jpnn)
