JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap Akil Mochtar dan Alkes Banten berimplikasi terhadap kondisi Partai Golkar menjelang Pemilu 2014. Kasus ini kian membuat partai beringin ini dihantam prahara yang akan menggembosi suara pemilih pada tahun politik tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ratu Atut secara otomatis akan menggembosi suara Golkar khususnya di Banten pada Pemilu 2014.
“Pasti ada pengaruh, kalau partai bilang tidak ada pengaruhnya itu bohong,” kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12). Dia merasa prihatin atas kasus dugaan korupsi yang menjerat keluarga Atut. Sebab, hal itu akan memengaruhi kondisi partai pimpinann
Aburizal Bakrie alias Ical itu di Banten.
“Saya ketua DPP tentu prihatin, bisa dikatakan itu suatu keadaan kondisi partai di Banten,” tegas Ade. Kendati demikian, kata dia, partainya segera mengambil langkah untuk melakukan evaluasi kerja di Banten guna menghadapi Pemilu 2014. “Tentu kami segera melakukan evalusi. Salah satu langkah kami akan lakukan rakerda,” katanya.
“Ya, yang akan mengumumkan Pak Ketua secara resmi. Informasi umumnya yang tadi dijelaskan memang sudah dijelaskan ekspose minggu yang lalu,” katanya di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/12).
Mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla mendesak Ratu Atut Chosiyah mundur dari kepengurusan Partai Golkar jika ditetapkan sebagai tersangka. Ia khawatir jika tetap menjadi pengurus, maka akan mempengaruhi suara Golkar di Banten.
“Kalau Golkar aturannya, kalau sudah jadi tersangka ya harus berhenti jadi pengurus. Ya diserahkan ke wakil kalau sudah divonis. Selama tersangka tidak, masih bisa memimpin (gubernur),” kata JK seusai acara penghargaan ‘Donor Darah Sukarela 100 kali’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.
Penetapan Ratu Atut sebagai tersangka ini juga mendapat perhatian penting dari para kader partai beringin di Sumut. Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah menyampaikan sebagai sesama pengurus Golkar dirinya cukup prihatin terhadap apa yang menimpa Ratu Atut. Dirinya juga menyampaikan agar para kader Golkar di Banten tetap solid dan tetap optimistis.
“Saya merasa prihatin terhadap kasus yang menimpa Ratu Atut. Untuk itu saya berharap para kader Golkar di Banten tetap solid dan percaya diri didalam mengahadapi permasalahan saat ini,” ujar Ajib kepada Sumut Pos, Selasa (17/12).
Menurut Ajib, dalam menyongsong Pemilu 2014 para kader Golkar harus bersiap-siap mengingat waktu yang sudah tidak banyak lagi. Para kader harus tetap semangat didalam melakukan kerja-kerja partai. Pucuk pimpinan bisa saja sedang bermasalah, namun mesin partai harus tetap bekerja sesuai yang diharapkan.
“Mesin partai harus tetap dijalankan untuk memenangkan partai. Terlebih waktu semakin dekat menjelang pemilu 2014,” kata Ajib. Dia mengingatkan apa yang terjadi di Banten tidak akan berpengaruh di Sumut. Apalagi jika belajar dari pengalaman yang terjadi pada Gubernur Riau Rusli Zainal yang juga pimpinan Golkar Riau dimana Golkar tetap menjadi pemenangnya.
“Coba kita lihat apa yang terjadi di Riau. Ketika Gubernur Rusli Zainal ditetapkan sebagai terdakwa bahakan divonis bersalah. Justru pada Pemilihan Gubernur Riau berikutnya justru calon yang diusung Golkar menjadi pemenang kembali. Tak bisa digenaralisir satu kasus kepada semua elemen partai,” imbuh Ajib.
Saat disinggung kemungkinan Ratu Atut akan digantikan, Ajib mengatakan, internal Golkar akan tetap menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. “Selagi belum berkekuatan hukum tetap tentu dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Banten. Kita lihat seperti kasus yang menimpa pak Syamsul Arifin dimana dia baru digantikan menjadi ketua DPD Golkar Sumut setelah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Senada, Anggota Komisi III dari Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan, partainya tidak akan mempersoalkan bila benar Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai tersangka. Anggota Komisi Hukum itu menyatakan, Golkar akan mendorong penegakan hukum yang dilakukan lembaga antikorupsi itu.
“Kami hargai dan antusias terhadap apa yang dilakukan KPK, karena bagi kami, korupsi, tiada maaf bagimu,” kata Nudirman di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/12).
“Biar dari kader kami atau siapapun harus disikat habis kalau korupsi. Kami tidak peduli kader siapapun.”
Apalagi, kata Nudirman, kalau kader tersebut membuat sebuah dinasti politik. Menurut dia, dinasti tidak masalah bila isinya adalah keluarga yang berlatar belakang pendidikan serta pengalaman yang hebat. Ia mencontohkan keluarga Megawati Soekarnoputri yang masing-masing memiliki keahlian tersendiri.
“Tetapi, kalau mengandalkan anak baru kemarin untuk jadi kepala daerah, itu bagaimana,” ujarnya.
Golkar, kata Nudirman, juga tidak pernah mengajarkan kadernya untuk membuat sebuah dinasti. “Kami partai modern yang mengedepankan demokrasi,” katanya.
Nudirman pun tak khawatir penetapan tersangka Atut bakal berdampak buruk terhadap elektabilitas Golkar pada Pemilu 2014. Ia menyatakan, partainya justru berharap agar kader yang bermasalah itu segera diproses. “Kami tidak akan melindungi mati-matian,” katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai membenarkan penetapan Ratu Atut sebagai tersangka akan berimplikasi terhadap perolehan suara partai berlambang pohon beringin di Jawa khususnya Banten.
“Memengaruhi suara Golkar itu pasti, pasti akan berimplikasi secara luas. Basis kami di Banten, sementara kalau bicara secara politis, Jawa lebih dari 50 persen,” kata Yoris, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Untuk itu, kata Yoris, penetapan tersangka Ratu Atut menjadi prioritas dalam perhatian DPP Partai Golkar. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu akan membuat strategi baru guna mensukseskan Pemilu 2014. “Partai harus segera membuat sikap untuk membuat strategi-strategi baru melaksanakan sukses terakhir ini,” katanya.
Begitupun, menurut Yoris, partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Atut. “Kami di partai juga ada bidang hukum. Kalau memang diperlukan kami akan memberikan bantuan, karena dia kan kader,” kata Yoris, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Namun demikian, kata Yoris, partai pimpinan Aburizal Bakrie alias Ical itu tidak akan melindungi setiap kadernya yang benar terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi. “Tapi di kami juga sejak zaman Jusuf Kalla, Golkar jangan dijadikan lumbung para koruptor,” tegas Yoris.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memahami kekecewaan masyarakat Banten terhadap politik dinasti Ratu Atut. Apalagi ada pertanyaan dari masyarakat mengenai politik dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten.
“Saya mengatakan pandangan masyarakat, mereka kecewa,” kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 11 Agustus 2013. Agus mengatakan, penempatan dan pemilihan seseorang untuk posisi tertentu di Banten tidak memakai ukuran yang jelas. Agus merupakan bekas koordinator wilayah Golkar Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten saat kepengurusan Jusuf Kalla.
Agus mengatakan, pada 2007 dialah yang merekomendasikan Ratu Atut untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Dalam sejumlah survei ketika itu, Ratu Atut selalu berada di posisi teratas. “Tidak ada alasan jika tidak mencalonkan Ratu Atut,” kata dia.
Agus mengingatkan, saat terpilih belum ada politik dinasti di Banten. Namun dalam perjalanannya, ternyata politik dinasti makin berkembang di sana. Agus sendiri tidak sepakat dengan politik dinasti. Menurut dia, seharusnya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan agar kekuasaan memperoleh legitimasi.
Dia mengingatkan, bahwa dia sendiri merupakan putra Ginanjar Kartasasmita, politikus senior Golkar. Hanya saja, pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik seharusnya memperhatikan faktor kompetensi dan kapabilitas. Lalu kenapa dinasti Atut tetap terpilih di Banten? “Golkar merupakan partai kuat di sana,” kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR ini.
Dia menuturkan, kasus Ratu Atut tidak akan menimbulkan tsunami di kalangan internal Partai Golkar. Namun dia mengakui, ada efek dan getaran kepada Golkar atas kasus ini. Agus menilai, wajar masyarakat yang bersimpati terhadap Partai Golkar kaget dan kecewa atas kasus tersebut. “Tapi kan nggak semua kader begitu kok,” kata Agus. (bbs/val)
