Nantinya, secara administrasi, guru tersebut akan menjadi tanggung jawab daerah baru tempat dia dipindahkan. Dia meminta para guru tidak khawatir soal kesejahteraan di daerah baru. ’’Kita atur dengan Mendikbud supaya jangan ketika dia pindah, pendapatannya berkurang. Nanti kita atur bersama pemerintah daerahnya,’’ jelas politikus PAN itu.
Distribusi ASN itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada guru. Perawat maupun bidang profesi ASN lainnya juga akan diistribusikan secara merata. Hanya saja, untuk saat ini yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah distribusi guru.
Perintah Presiden untuk menghitung ulang sebaran PNS di seluruh Indonesia, berpotensi memunculkan kekecewaan. Diantaranya dari peserta seleksi CPNS GGD, bidan pegawai tidak tetap (PTT), dan penyuluh pertanian. Sebab tahun lalu mereka sudah mengikuti seleksi. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan akan diumumkan.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim berharap penghitungan ulang jumlah ASN itu berlangsung cepat. Kemudian pemerintah harus segera menetapkan kelulusan CPNS GGD. ’’Sehingga bisa segera disebar ke daerah-dearah khusus. Sebab sejak awal mendaftar mereka sudah siap ke daerah khusus,’’ jelasnya.
Ramli menuturkan data guru memang tidak akurat. Supaya mudah menghitungnya, guru PNS yang ada di sekolah swasta sebaiknya ditarik kembali ke sekolah negeri. Kemudian dihitung perbandingannya dengan jumlah siswa yang sekolah di sekolahan negeri. Nanti akan ditemukan rasio guru PNS terhadap jumlah siswa sebanding atau kebanyakan.
Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari mengatakan pemerintah jangan menunda pengumuman kelulusan tes CPNS bidan PTT. ’’Sudah dites kok masih ada penghitungan ulang,’’ jelasnya. Dia mengatakan jumlah bidan PTT se-Indonesia ada 42 ribu lebih. Dia berharap status mereka bisa segera menjadi CPNS sesuai dengan komitmen pemerintah saat dibuka seleksi tahun lalu. (byu/wan)
Nantinya, secara administrasi, guru tersebut akan menjadi tanggung jawab daerah baru tempat dia dipindahkan. Dia meminta para guru tidak khawatir soal kesejahteraan di daerah baru. ’’Kita atur dengan Mendikbud supaya jangan ketika dia pindah, pendapatannya berkurang. Nanti kita atur bersama pemerintah daerahnya,’’ jelas politikus PAN itu.
Distribusi ASN itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada guru. Perawat maupun bidang profesi ASN lainnya juga akan diistribusikan secara merata. Hanya saja, untuk saat ini yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah distribusi guru.
Perintah Presiden untuk menghitung ulang sebaran PNS di seluruh Indonesia, berpotensi memunculkan kekecewaan. Diantaranya dari peserta seleksi CPNS GGD, bidan pegawai tidak tetap (PTT), dan penyuluh pertanian. Sebab tahun lalu mereka sudah mengikuti seleksi. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan akan diumumkan.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim berharap penghitungan ulang jumlah ASN itu berlangsung cepat. Kemudian pemerintah harus segera menetapkan kelulusan CPNS GGD. ’’Sehingga bisa segera disebar ke daerah-dearah khusus. Sebab sejak awal mendaftar mereka sudah siap ke daerah khusus,’’ jelasnya.
Ramli menuturkan data guru memang tidak akurat. Supaya mudah menghitungnya, guru PNS yang ada di sekolah swasta sebaiknya ditarik kembali ke sekolah negeri. Kemudian dihitung perbandingannya dengan jumlah siswa yang sekolah di sekolahan negeri. Nanti akan ditemukan rasio guru PNS terhadap jumlah siswa sebanding atau kebanyakan.
Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari mengatakan pemerintah jangan menunda pengumuman kelulusan tes CPNS bidan PTT. ’’Sudah dites kok masih ada penghitungan ulang,’’ jelasnya. Dia mengatakan jumlah bidan PTT se-Indonesia ada 42 ribu lebih. Dia berharap status mereka bisa segera menjadi CPNS sesuai dengan komitmen pemerintah saat dibuka seleksi tahun lalu. (byu/wan)
