MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Ketua Umum Surya Dharma Ali (SDA) memecat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumut semakin pemanas. Efek pemecatan Fadly dan tiga ketua DPW lainnya serta waketum PPP memunculkan gerakan penolakan terhadap SDA. Kemarin, 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sumut menuntut SDA agar mundur dari pucuk pimpinan PPP.
Dalam konfrensi pers yang digelar DPW PPP Sumut, Sekretaris DPW Yulizar Parlagutan Lubis atau akrab disapa Puli mengatakan pihaknya akan mengambil langkah untuk membela Fadly yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPW Sumut sekaligus sebagai kader PPP. Sikap perlawanan ini menurut Puli, karena apa yang dilakukan SDA sebagai ketua umum sudah melanggar mekanisme partai.
“Kita kan sudah melihat, beberapa langkah yang diambil Ketum dalam beberapa hari ini kan sudah melanggar. Dalam pandangan kita, aturan yang disepakati dalam mekanisme partai harus dipatuhi. Kita dalam kapasitas mempertanyakan kehadiran SDA saat kampanye Prabowo (Gerindra). Itu pun karena banyak pertanyaan muncul dari masyarakat, alim ulama, tokoh dan konstituen kita,” katanya kepada wartawan di Hotel Patra Mulia Medan, Jumat (18/4).
Ditambahkan Puli, sikap mempertanyakan tindakan SDA tersebut disampaikan seluruh DPW melalui permintaan agar DPP menggelar rapat pleno untuk membahasnya. Namun setelah diagendakan, ternyata tanpa alasan jelas, tiba-tiba agenda tersebut dibatalkan DPP. Inilah yang kemudian dikatakan Puli sebagai dasar 26 DPW PPP se-Indonesia mengajukan mosi tidak percaya kapada Ketum.
“Dari pengajuan mosi tidak percaya itu, bukan jawaban yang diberikan, DPP malah melaksanakan rapat pleno dan yang turun justru pemecatan. Dari 26 DPW yang mempertanyakan itu, yang dipecat cuma empat DPW, termasuk Sumut. Tentu kita mempertanyakan itu, kenapa tiba-tiba seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, disampaikannya Wakil Ketua Umum (Waketum) Suharso Monoarfa dan Sekjend Muhammad Romahurmuziy membantah adanya pemecatan tersebut. Padahal sampai hari ini, dikatakannya surat itu tidak sampai ke DPW Sumut, termasuk kepada Fadly Nurzal.
“Inikan menimbulkan masalah di konstituen kita. Maka mereka menyatakan sampai detik ini, DPC se-Sumut masih tetap mempercayai Fadly Nurzla sebagai ketua DPW PPP Sumut,” sebutnya.
Hal terakhir yang terindikasi penyebab besarnya perlawanan terhadap kubu SDA adalah deklarasi terhadap Prabowo. Padahal dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) lalu, pembicaraan tentang Pilpres dlakukan setelah pileg melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Sementara deklarasi yang disampaikan DPP, menurutnya tidak melalui mekanisme itu. Atas sikap DPP ini, Puli menyatakan seluruh jajaran pengurus PPP di Sumut meminta agar SDA mundur dari jabatannya sebagai Ketum.
“Atas beberapa persoalan yang terjadi dipartai dan agar tidak menimbulkan masalah baru nanti, maka kami sepakat agar Pak SDA turunlah dari ketum dan meminta agar DPP segera melaksanakan Muktamar Luar Biasa,” tegasnya.
Saat ini dijelaskannya PPP di Sumut akan melakukan langkah sesuai mekanisme partai di antaranya menggelar Muskercab yang akan dilaksanakan seluruh DPC. Selanjutnya baru mengajukan agar digelarnya Muktamar Luar Biasa oleh DPP.
Sementara disinggung soal masih banyaknya pengurus DPC termasuk pengurus DPW yang tidak hadir, Wakil Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya menyampaikan saat ini sejumlah pengurus sedang konsentrasi mengawal perolehan suara. Namun untuk dukungan dan pernyataan sikap dari berbagi DPC, termasuk yang tidak hadir seperti Padangsidimpuan dan Tapanulis Selatan mengatakan sepakat menegaskan PPP di Sumut satu suara, meminta SDA mundur.
“Karena memang kondisi kita saat ini di lapangan sedikit sibuk soal rekapitulasi suara,” sebutnya.
Pada pertemuan kemarin, hadir Ketua DPC Padanglawas Utara Zulkifli Rambe, DPC Pematangsiantar Agus Siahaan, DPC Simalungun Wajir Chaniago, DPC Tebingtinggi Syahbuddin Abduh, DPC Asahan Jamyus SIlalahi, DPC Madina Dahler Nasution, DPC Serdang Bedagai Usman Efendi Sitorus, DPC Medan Aja Syahri, dan DPC Deliserdang Waluyo Hadi, serta ketua DPC lainnya yang sedang keluar usai konfrensi pers tersebut.
Resmi Dukung Prabowo
Dari Jakarta, bak tak peduli dengan serangan yang dihadapinya, PPP melalui SDA resmi dukung Prabowo Subianto. Hanya saja, mantan Danjen Kopassus itu harus menggaet partai lain lagi agar syarat tiket pencapresan terpenuhi.
Pasalnya, gabungan perolehan suara Gerindra dan PPP, berdasar hasil quick count hasil pileg, baru sekitar 18,5 persen. Ini gabungan suara Gerindra yang dalam kisaran 11,8 persen dan PPP 6,7 persen. Tambahan diharapkan datang dari partai-partai Islam.
Kemarin (18/4), bertempat di Kantor DPP PPP, SDA resmi menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Prabowo. SDA mengklaim, sikap PPP ini sudah mendapat restu dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair dan para jajaran petinggi partainya.
“Saya telah mendapat restu dari Ketua Majelis Syariah beserta wakil-wakil ketua umum, sejumlah wakil sekretaris jenderal, wakil ketua dan anggota majelis syariah untuk mendukung Pak Prabowo sepenuhnya sebagai capres nanti,” ujar SDA.
Karena itu, SDA meminta seluruh kader PPP hingga tingkat ranting, mendukung pencapresan Prabowo. Dia yakin, tidak akan ada yang membangkang keputusannya ini. “Saya yakin tidak ada yang membangkang karena ini dapat restu KH Maimun Zubair,” klaimnya.
Prabowo, yang hadir ke Kantor PPP didampingi Fadli Zon, mengaku senang mendapat sokongan dari PPP. Prabowo mengaku terharu, lantaran SDA tidak meminta jatah kursi cawapres. Bahkan, SDA juga tidak meminta jatah kursi di kabinet jika koalisi ini memenangkan pilpres nantinya. “Ini tradisi baru. Keikhlasan dan kenegarawanan,” kata Prabowo memuji SDA.
Dia mengatakan, dukungan ini menambah semangatnya untuk maju sebagai capres. “Ini menambah semangat dan optimisme saya,” kata Prabowo.
Terkait masih perlunya koalisi Gerindra-PPP ini menggaet partai lain lagi agar memenuhi syarat pencapresan, SDA berharap ada partai Islam lain yang ikut bergabung. “Kan siapa tahu partai-partai Islam juga gabung,” kata SDA usai konpers.
Dijelaskan, keputusan cepat ini terpaksa diambil lantaran PPP sudah mencoba menjalin komunikasi dengan sejumlah partai Islam lainnya, seperti PKB dan PKs, namun buntu, tak tercapai kesepakatan.
SDA mengatakan, dirinya akan gencar melobi partai-partai Islam agar ikut bergabung mendukung Prabowo. “Dan tentu yang akan saya sampaikan adalah keyakinan saya pada sosok Prabowo. Dengan demikian diharapkan partai-partai Islam juga bisa memberikan dukungan pada Prabowo,” kata SDA.
Sementara itu, Pengamat Politik Juson Jusri Simbolon menegaskan konflik di tubuh partai berlambang kabah ini sudah berlangsung sejak lama. Sebab untuk partai yang cukup pengalaman ini, tidak ada figur yang menjadi pemersatu. Sehingga ketika konflik di tingkat elit partai terjadi, tidak ada yang bisa menyatukan.
“Posisi SDA sendiri sudah lama goyang dan ingin digeser. Ketika muncul persoalan seperti ini, semakin besar alasan untuk segera mengevaluasinya. Ini kemungkinan manuver SDA saat masih berkuasa di PPP untuk meningkatkan suara, meskipun ternyata itu tidak berpengaruh besar. Kalau dilihat dari segi peningkatan persentasenya, tidak signifikan seperti PKB,” terangnya.
Konflik ini juga dikatakannya sebagai konflik kepentingan kekuasaan semata. Sebab tidak ada perdebatan yang ideologis didalamnya. Bahkan Juson menganalisis kedua kubu pro dan kontra SDA ini masing-masing memiliki tokoh yang akan diusung PPP sebagai capres.
“Kalau Ketumnya SDA mendekati Prabowo, bisa saja ini strategi koalisi sebagai jaminan posisi menteri kalau Prabowo jadi presiden. Sedangkan Waketum nya, Suarso Monoarfa diwacanakan lebih condong ke Jusuf Kala yang masih ambisi untuk maju sebagai Capres, tetapi tidak punya kendaraan politik (partai). Sementara pengurus daerah sepertinya terbawa pada wacana politik gagasan, padahal tidak seperti itu. Akhirnya ya partainya yang pecah,” jelasnya.
Di sisi lain, KPU Sumut mengegaskan bahwa sampai saat ini masih mengakui Fadly Nurzal sebagai Ketua DPW PPP Sumut yang sah. Ini dikatakan Komisioner KPU Sumut Yulhasni yang mengaku mendapatkan informasi tersebut melalui media. “Sampai sekarang kan belum dipecat, nggak ada buktinya. Jadi KPU masih menganggap Fadly belum dipecat. Memang kita lihat di media, tetapi kita kan tidak ada urusan soal internal mereka. Makanya kita masih akui dia,” ujar Yul. (bal/rbb)
