32 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Muchdi PR tak Diakui Jadi Ketua DPW Papia

JAKARTA- Manuver Muchdi Purwoprandjono yang akrab disapa Muchdi PR di musyawarah wilayah (muswil) Papua berbuah kepengurusan ganda. Di satu kubu, mantan Danjen Kopasus itu berhasil terpilih sebagai ketua DPW. Namun, di kubu lain yang mendapat backup dari DPP PPP, Bachtiar Ghaffar yang terpilih.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengakui, kalau muswil PPP Papua, akhir pekan lalu, akhirnya terbelah menjadi dua. “Yang sah itu muswil dimana yang terpilih Pak Bachtiar Ghaffar,” ujar Suryadharma, usai rapat kerja dengan DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (18/5).

Menurut dia, DPP menganggap sah muswil tersebut karena dihadiri lebih banyak DPC peserta muswil. Dari 21 DPC yang ada, 13 menjadi pelaksana agenda organisasi tertinggi di tingkat provinsi tersebut. “Sudah sesuai AD/ART karena telah setengah lebih satu, di situ juga komplet hadir ketua dan sekretaris,” imbuh tokoh yang akrab disapa SDA tersebut.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan muswil satunya yang diselenggarakan hanya 9 DPC. “Dari situ saja sudah terlihat, lebih banyak mana yang 13 dan yang 9,” tandas menteri agama tersebut.
Muswil ganda di PPP Papua berawal ketika acara yang dibuka Suryadharma Ali, di Asrama Haji Jayapura, 14 Mei 2011 lalu, itu sampai pada agenda persidangan laporan pertanggungjawaban DPW. Saat itu, sejumlah DPC menolak laporan atas kinerja 5 tahun terakhir DPW tersebut. Kekacauan muncul pasca perbedaan pandangan itu. Puncaknya, beberapa DPC yang menolak LPJ memutuskan walk out dari arena muswil yang persidangan-persidangannya dilaksanakan di Hotel Mustagco, Jayapura, itu.

Mulai dari sini, masing-masing kubu punya klaim masing-masing. Kubu DPP PPP menyatakan, kalau yang memutuskan meninggalkan arena muswil adalah sebanyak 13 pengurus cabang. Mereka ini lah yang menilai kepemimpinan Ketua DPW Reba Pontoh gagal. Selain terjadi kevakuman, DPW juga dianggap gagal membawa kebesaran PPP di Papua.

Mereka lantas melanjutkan muswil di tempat terpisah, di Hotel Sentani. Muswil ini kemudian ikut dihadiri Ketua DPP Bidang  Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPP PPP Emron Pangkapi. Terpilih lah kemudian, Bachtiar Gaffar dan 2 orang formatur H Indar dan Basri Mursyid.

Di sisi lain, kubu Muchdi PR juga punya versi yang lain. Menurut kelompok ini, hanya 9 DPC yang meninggalkan arena muswil. Sisanya, 13 DPC memutuskan tetap melanjutkan muswil di Hotel Mustagco. Terpilih lah kemudian Muchdi PR dengan kemenangan mutlak.

Apakah sikap DPP ini merupakan upaya menjegal Muchdi sejak awal? Hal itu mengingat mantan wakil ketua umum DPP PArtai Gerindra itu termasuk yang sudah menyatakan siap maju sebagai ketua umum dalam muktamar PPP, Juli 2011 mendatang. “Nggak ada itu, karena realitas (muswil)-nya memang begitu,” bantah Suryadharma, kembali.
Secara terpisah, Muchdi PR menolak pernyataan DPP PPP yang menyatakan muswil yang memilih dirinya dianggap tidak sah. “Yang menyatakan tidak sah siapa? Tanya kepada Korwil PPP, Rusdi Hanafi, Somali, Endin S (Endin Soefihara, Red), mereka yang memantau dari awal hingga selesainya Muswil Papua,” tegasnya.
Muchdi, kemarin.

Ditanya terkait adakah hubungan sikap DPP dengan upaya menjegal pencalonan dirinya di Muktamar Juli mendatang, Muchdi enggan menanggapi. “Bisa ditafsirkan sendiri,” jawabnya, pendek.

Muchdi hanya menyatakan, kalau kesediaan dirinya maju dalam pemilihan ketua DPW Papua karena juga merasa punya kaitan dengan wilayah yang berada diujung Timur Indonesia tersebut. “Saya ini tinggal di Papua lebih kurang 8 tahun, sehingga saya punya tanggungjawab moril untuk besarkan PPP Papua,” ujar mantan Dandim Wamena dan Kasrem Korem 173/Biak tersebut.

Dia juga mengakui, kalau kesediaan dirinya maju memang juga untuk terkait dengan pencalonan dirinya sebagai ketua umum PPP mendatang. “Disamping untuk melebarkan jalan menuju PPP-1,” imbuhnya.
Seperti diketahui, upaya Muchdi maju sebagai ketua umum tidak akan mudah. Sebab, AD/ART partai hingga saat ini masih mensyaratkan seorang calon ketum harus setidaknya pernah menjadi pengurus minimal 1 periode atau 5 tahun. “Tapi, muktamar adalah forum tertinggi partai, semua bisa terjadi di sana jika muktamirin menghendaki,” pungkasnya. (dyn/jpnn)

JAKARTA- Manuver Muchdi Purwoprandjono yang akrab disapa Muchdi PR di musyawarah wilayah (muswil) Papua berbuah kepengurusan ganda. Di satu kubu, mantan Danjen Kopasus itu berhasil terpilih sebagai ketua DPW. Namun, di kubu lain yang mendapat backup dari DPP PPP, Bachtiar Ghaffar yang terpilih.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengakui, kalau muswil PPP Papua, akhir pekan lalu, akhirnya terbelah menjadi dua. “Yang sah itu muswil dimana yang terpilih Pak Bachtiar Ghaffar,” ujar Suryadharma, usai rapat kerja dengan DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (18/5).

Menurut dia, DPP menganggap sah muswil tersebut karena dihadiri lebih banyak DPC peserta muswil. Dari 21 DPC yang ada, 13 menjadi pelaksana agenda organisasi tertinggi di tingkat provinsi tersebut. “Sudah sesuai AD/ART karena telah setengah lebih satu, di situ juga komplet hadir ketua dan sekretaris,” imbuh tokoh yang akrab disapa SDA tersebut.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan muswil satunya yang diselenggarakan hanya 9 DPC. “Dari situ saja sudah terlihat, lebih banyak mana yang 13 dan yang 9,” tandas menteri agama tersebut.
Muswil ganda di PPP Papua berawal ketika acara yang dibuka Suryadharma Ali, di Asrama Haji Jayapura, 14 Mei 2011 lalu, itu sampai pada agenda persidangan laporan pertanggungjawaban DPW. Saat itu, sejumlah DPC menolak laporan atas kinerja 5 tahun terakhir DPW tersebut. Kekacauan muncul pasca perbedaan pandangan itu. Puncaknya, beberapa DPC yang menolak LPJ memutuskan walk out dari arena muswil yang persidangan-persidangannya dilaksanakan di Hotel Mustagco, Jayapura, itu.

Mulai dari sini, masing-masing kubu punya klaim masing-masing. Kubu DPP PPP menyatakan, kalau yang memutuskan meninggalkan arena muswil adalah sebanyak 13 pengurus cabang. Mereka ini lah yang menilai kepemimpinan Ketua DPW Reba Pontoh gagal. Selain terjadi kevakuman, DPW juga dianggap gagal membawa kebesaran PPP di Papua.

Mereka lantas melanjutkan muswil di tempat terpisah, di Hotel Sentani. Muswil ini kemudian ikut dihadiri Ketua DPP Bidang  Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPP PPP Emron Pangkapi. Terpilih lah kemudian, Bachtiar Gaffar dan 2 orang formatur H Indar dan Basri Mursyid.

Di sisi lain, kubu Muchdi PR juga punya versi yang lain. Menurut kelompok ini, hanya 9 DPC yang meninggalkan arena muswil. Sisanya, 13 DPC memutuskan tetap melanjutkan muswil di Hotel Mustagco. Terpilih lah kemudian Muchdi PR dengan kemenangan mutlak.

Apakah sikap DPP ini merupakan upaya menjegal Muchdi sejak awal? Hal itu mengingat mantan wakil ketua umum DPP PArtai Gerindra itu termasuk yang sudah menyatakan siap maju sebagai ketua umum dalam muktamar PPP, Juli 2011 mendatang. “Nggak ada itu, karena realitas (muswil)-nya memang begitu,” bantah Suryadharma, kembali.
Secara terpisah, Muchdi PR menolak pernyataan DPP PPP yang menyatakan muswil yang memilih dirinya dianggap tidak sah. “Yang menyatakan tidak sah siapa? Tanya kepada Korwil PPP, Rusdi Hanafi, Somali, Endin S (Endin Soefihara, Red), mereka yang memantau dari awal hingga selesainya Muswil Papua,” tegasnya.
Muchdi, kemarin.

Ditanya terkait adakah hubungan sikap DPP dengan upaya menjegal pencalonan dirinya di Muktamar Juli mendatang, Muchdi enggan menanggapi. “Bisa ditafsirkan sendiri,” jawabnya, pendek.

Muchdi hanya menyatakan, kalau kesediaan dirinya maju dalam pemilihan ketua DPW Papua karena juga merasa punya kaitan dengan wilayah yang berada diujung Timur Indonesia tersebut. “Saya ini tinggal di Papua lebih kurang 8 tahun, sehingga saya punya tanggungjawab moril untuk besarkan PPP Papua,” ujar mantan Dandim Wamena dan Kasrem Korem 173/Biak tersebut.

Dia juga mengakui, kalau kesediaan dirinya maju memang juga untuk terkait dengan pencalonan dirinya sebagai ketua umum PPP mendatang. “Disamping untuk melebarkan jalan menuju PPP-1,” imbuhnya.
Seperti diketahui, upaya Muchdi maju sebagai ketua umum tidak akan mudah. Sebab, AD/ART partai hingga saat ini masih mensyaratkan seorang calon ketum harus setidaknya pernah menjadi pengurus minimal 1 periode atau 5 tahun. “Tapi, muktamar adalah forum tertinggi partai, semua bisa terjadi di sana jika muktamirin menghendaki,” pungkasnya. (dyn/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/