Daerah Kompak Target e-KTP Diundur Hingga April 2012
JAKARTA-Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10), dijadikan ajang bagi 197 kabupaten/kota untuk menumpahkan unek-uneknya terkait program pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Sebanyak 197 kabupaten/kota itu menyatakan ketidaksanggupannya jika harus menyelesaikan pembuatan e-KTP akhir 2011, dengan total 59 juta e-KTP.
Pasalnya, hingga kemarin dari 2348 kecamatan, baru 1786 kecamatan yang sudah memulai pelayanan pembuatan e-KTP. Pemprov Sumut termasuk yang minta waktu hingga April 2012. Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen yang hadir di acara itu, mengatakan, hingga saat ini belum seluruh peralatan pembuatan e-KTP tiba di lokasi. Bahkan, lanjutnya, ada blangko yang nomenklaturnya salah tulis. Yakni Kabupaten Labuhan Batu, ditulis Labuan Batu, alias kurang huruf h.
Hasiholan mengaku sudah mengumpulkan 33 kabupaten/kota di Sumut, yang mayoritas mengalami hambatan tersebut. “Kita minta diundur sampai April,” ujar Hasiholan Silaen kepada wartawan di sela-sela Rakornas.
Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, mengaku masalah belum datangnya semua peralatan, juga terjadi di daerahnya. Yang sudah datang pun, datangnya telat. Mestinya 15 Agustus, baru tiba 5 September. “Baru 50 hingga 60 persen yang sampai. Baru cukup untuk satu kecamatan satu alat. Tapi 15 persen wajib KTP sudah terlayani,” ujar Kadis Dukcapil Tapsel, Dalih Harahap, saat mendampingi Syahrul.
Dari Aceh juga mengeluhkan belum lengkapnya alat. Sedang Nunukan, Kaltim, alat baru ada di 7 kecamatan. Pendamping juga sudah dikirim konsorsium PNRI, sebagai rekanan proyek ini. Tapi, blangko belum datang, sehingga petugas tetap tak bisa kerja.
Problem di Pekanbaru, peralatan mengalami kerusakan. Ditunggu 10 hari, tapi belum juga ada perbaikan atau penggantinya. Hal lain yang dikeluhkan, tidak ada charger baterai kamera.
Mendagri Gamawan Fauzi saat memberikan kata sambutan, mengaku sudah menerima keluhan dari daerah, yang minta pengunduran target penyelesaian April 2012. Para bupati/walikota, kata Gamawan, menyatakan sanggup menyelesaikan jika diberi tenggat Maret atau April 2012.
“Tapi dengan catatan, alat juga ditambah. Nah, saya sudah minta ke kemenkeu, karena ini toh proyek multiyear. Saya tak janji, tapi saya terus berusaha maksimal (agar bisa disetujui mundur April 2012, red),” ujar Gamawan.
Gamawan menyimpulkan, sebenarnya sumber persoalan bukan di pemerintah pusat atau di pemda. Tapi, terletak pada konsorsium PNRI yang tidak mampu mengirim peralatan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Gamawan berkali-kali mengingatkan PNRI agar tidak lagi main-main.
“Jangan main-main lagi. Kalau tidak, akhir tahun saya kenakan penalti,” ancam Gamawan. Sebelum Gamawan pidato, Rakornas yang juga dihadiri konsorsium PNRI itu, menyepakati sejumlah hal. Antara lain, sejumlah daerah yang belum banyak membuat e-KTP, menggenjot dengan menambah jam pelayanan dari 10 hingga 14 jam setiap harinya.
Disepakati pula, PNRI harus sudah melengkapi peralatan paling lambat 5 November 2011. PNRI juga harus cepat mengganti alat yang rusak, termasuk mengantisipasi charger kamera yang hanya mampu aktif empat jam. (sam)
