JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyebut paham radikalisme menjangkiti beberapa instansi pemerintah. Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), paham radikalisme juga sudah masuk ke tubuh instansi Polri.
Suhardi mengungkapkan hal itu setelah menjalin pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
“Jangankan BUMN, semuanya ada, kok. Polisi aja ada, kok, Polwan. Saya ngomong sama Polri,” kata Suhardi, Senin.
Menurut Suhardi, BNPT melakukan berbagai cara agar paham radikalisme tidak berkembang pesat.
Misalnya, BNPT memberikan ceramah kebangsaan di hadapan 184 pimpinan BUMN. Hal itu dilakukan setelah mendapat restu Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarno.
“Ke depannya kami akan mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk sama -sama berbuat dalam rangka mengurangi (radikalisme),” lanjut Suhardi.
BNPT, lanjut dia, juga memetakan instansi yang kemungkinan terpapar paham radikalisme. Dengan pemetaan, BNPT bisa melakukan upaya antisipasi agar paham radikalisme tidak meluas.
“Tugas kami mereduksi, supaya menjadi aman. Kemudian punya wawasan kebangsaan,” tutur mantan Kabareskrim ini. (jpnn/ala)
Kepala BNPT, Suhardi Alius.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyebut paham radikalisme menjangkiti beberapa instansi pemerintah. Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), paham radikalisme juga sudah masuk ke tubuh instansi Polri.
Suhardi mengungkapkan hal itu setelah menjalin pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
“Jangankan BUMN, semuanya ada, kok. Polisi aja ada, kok, Polwan. Saya ngomong sama Polri,” kata Suhardi, Senin.
Menurut Suhardi, BNPT melakukan berbagai cara agar paham radikalisme tidak berkembang pesat.
Misalnya, BNPT memberikan ceramah kebangsaan di hadapan 184 pimpinan BUMN. Hal itu dilakukan setelah mendapat restu Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarno.
“Ke depannya kami akan mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk sama -sama berbuat dalam rangka mengurangi (radikalisme),” lanjut Suhardi.
BNPT, lanjut dia, juga memetakan instansi yang kemungkinan terpapar paham radikalisme. Dengan pemetaan, BNPT bisa melakukan upaya antisipasi agar paham radikalisme tidak meluas.
“Tugas kami mereduksi, supaya menjadi aman. Kemudian punya wawasan kebangsaan,” tutur mantan Kabareskrim ini. (jpnn/ala)
