Raker, SBY Beri 22 Instruksi
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi jajaran pemerintah di tahun 2012. Salah satunya terkait dengan masih adanya penyimpangan dan korupsi, baik di level pusat maupun daerah.
“Termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN,” kata SBY saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran, kemarin (19/1).
Begitu juga dengan korupsi dan kolusi yang melibatkan anggota DPR dan unsur-unsur pemerintah. Dalam instruksinya, SBY meminta penyimpangan dan korupsi dipastikan berkurang. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak ragu dalam memberikan tindakan. Termasuk pengawasan dari BPK, BPKP, dan KPK. “Pencegahan dan penindakan sama pentingnya,” katanya.
Selain soal penyimpangan anggaran, SBY juga menyoroti masih berkembangnya praktik politik uang. KPU diminta membuat aturan untuk mencegah praktek-praktek tersebut. “Fenomena politik uang nampak berkembang, kalau dibiarkan akan menciderai dan merusak demokrasi yang bermartabat,” tegasnya.
Dua persoalan tersebut merupakan bagian dari 16 instruksi khusus presiden dalam raker tersebut. Selain instruksi khusus, SBY juga memberikan enam instruksi umum. Raker tersebut diikuti seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, gubernur, bupati/ wali kota, komite ekonomi nasional, dan komite inovasi nasional. Saat penutupan, para kapolda dan pangdam juga ikut mendengarkan instruksi presiden.
Dua persoalan itu, tampaknya, juga masih menjadi perhatian serius sejak tahun lalu. Catatan koran ini, saat raker 2011 yang dilangsungkan 10 Januari 2011 di Jakarta Convention Center, SBY juga memberikan perhatian pada penyimpangan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan dan korupsi di sektor pajak.
Dalam bagian instruksinya yang lain, SBY meminta jajaran pemerintah melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan APBN. Presiden juga meminta potensi yang ada pada BUMN lebih dimaksimalkan. Agenda pengurangan angka kemiskinan tak luput dari bagian instruksi SBY.
Bahkan, saat ini tengah disiapkan kebijakan baru, yakni Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang akan pararel dengan Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (fal/wir/jpnn)
