JAKARTA- Untuk menjadikan gagasan pemindahan ibukota negara ke luar Jakarta tidak sebatas wacana, diperlukan dana setidaknya Rp150 triliun. Tanpa komitment serius dari DPR dan Presiden yang tertuang melalui APBN, mustahil ide untuk memindahkan ibukota negara dapat terwujud.
“Sampai tuntas pemindahannya butuh Rp150 triliun,” kata pengamat kebijakan publik UI Andrinof A.Chaniago di Jakarta, kemarin (19/1).
Angka itu hasil perhitungan kasar yang disusun Visi Indonesia 2033, sebuah organisasi yang digagas Andrinof dan secara konsisten telah mewacanakan pemindahan ibukota negara sejak tahun 2008.
Menurut dia, anggaran Rp150 triliun itu tidak akan terlalu berat kalau bersifat multiyears. Bila setiap tahun bisa dianggarkan Rp15 triliun, maka proses pemindahan ibukota akan selesai dalam waktu 10 tahun.
“Rp 15 triliun per tahun itu artinya kurang dari 1 persen APBN per tahun,” kata pria kelahiran Padang, 3 November 1962 itu.
Untuk lokasi ibukota barunya sendiri, Andrinof belum mau membicarakannya terlalu spesifik. Dia hanya menyebut salah satu alternatifnya bisa di Kalimantan.
Andrinof mengatakan, Rp150 triliun dalam sepuluh tahun atau Rp15 triliun per tahun merupakan jumlah yang kecil dibandingkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dengan mendirikan ibukota baru berkelas dunia. “Bandingkan saja dengan kerugian akibat macet di Jakarta yang mencapai Rp45 triliun lebih per tahun itu,” katanya.
Tapi, dia mengaku sudah pesimistis gagasan pemindahan ibukota akan dikonkretkan dalam masa pemerintahan periode sekarang. Dengan nada menyindir, Andrinof menyebut kepemimpinan sekarang masih tidak melihat masalah besar yang menanti di depan mata dengan tidak segera memutuskan kebijakan. “Apa boleh buat. Kita harus menoleh lagi ke penguasa baru di tahun 2014,” ujar Andrinof.
Terpisah, dukungan pemindahan ibukota juga datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. “Dengan sering terjadinya banjir yang melumpuhkan ibukota Jakarta, maka saatnya untuk dipertimbangkan pemindahan ibukota ke tempat lain,” katanya.
Menurut dia, lokasi yang tergolong ideal adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya sudah diproyeksikan oleh Presiden pertama Bung Karno.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan telah dilakukan banyak negara di dunia dan terbukti berhasil karena area baru bisa ditata dengan lebih sempurna.
Menurutnya, tempat baru yang paling ideal di pantai utara Kota Jakarta dengan cara reklamasi. ”Di sana dibangun fasilitas perkantoran pemerintahan dan pegawainya, sehingga tidak perlu lagi berkendaraan ke kantor,” sarannya. (pri/fas/jpnn)
Pusat pemerintahan menurut dia, harus punya akses khusus dengan Jakarta, bandar udara dan lainnya. “Makanya saya lihat yang paling realistis pantai utara Kota Jakarta, disamping Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah,” ujar Marzuki. (pri/fas/jpnn)
