26 C
Medan
Sunday, October 20, 2024
spot_img

Reshuffle Tandai Setahun Jokowi-JK

Jokowi dan JK Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Dana Desa, Ada Apa? Foto JPNN.com
Jokowi dan JK. Foto JPNN.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO –  Usia satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) menjadi momentum evaluasi kinerja para pembantu presiden. Di momen ini isu reshuffle kian santer terdengar dari istana.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, reshuffle atau tidak, akan segera ditentukan dari hasil evaluasi kabinet kerja yang diagendakan rutin. “Evaluasinya setahun-setahun (setiap tahun, Red),” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (19/10). Terkait munculnya hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi – JK yang turun, serta desakan banyak pihak agar dilakukan reshuffle, JK meminta agar semua bersabar. “Nanti kita lihat sesuai kebutuhan pemerintah,” katanya.

JK mengakui, konsekuensi dari bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintah adalah mengakomodasi masuknya kader partai berlambang matahari itu ke dalam kabinet. Namun, JK masih enggan berbicara terbuka terkait jatah kursi menteri untuk PAN. “Tidak hanya PAN, semua bisa masuk,” ucapnya.

Ditemui di tempat sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil me nyebut, dirinya memang sudah mengetahui adanya rencana reshuffle. “Iya, saya dengar soal itu,” ujarnyan
Namun Sofyan, yang pada Agustus lalu juga kena gelombang reshuffle tahap pertama saat dilengserkan dari kursi menteri koordinator bidang perekonomian dan digeser ke kursi menteri PPN/kepala Bappenas, buru-buru mengelak saat ditanya perihal menteri sektor ekonomi yang bakal kembali dirombak. “Itu hak prerogatif presiden, jangan tanya ke saya,” katanya.

Isu perombakan menteri sektor ekonomi mencuat karena Partai Amanat Nasional (PAN) sudah terang-terangan siap menyetorkan kadernya untuk berkontribusi di sektor ekonomi. Bahkan dari lima nama yang kabarnya sudah disetorkan ke presiden, salah satunya adalah ekonom senior yang juga kader PAN Didik J. Rachbini. Selain Didik, nama lain yang juga disetor PAN adalah Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, serta Hanafi Rais, wakil ketua Komisi I DPR yang juga putra politikus senior Amien Rais.

Politikus PAN Totok Daryanto mengakui jika PAN menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle kepada Presiden Jokowi. Karena itu, dia pun tidak bersedia menyebut berapa jumlah kursi menteri yang diincar PAN, meskipun banyak kabar beredar PAN bakal mendapat jatah dua kursi. “Yang berhak memilih kan Pak Jokowi,” ucapnya.

Di luar posisi di tim ekonomi, barisan menteri dan pejabat setingkat menteri di sektor hukum juga berpeluang besar untuk dirombak. Salah satu peristiwa yang kemarin menandai itu adalah datangnya Jaksa Agung M. Prasetyo secara mendadak ke Istana. Apalagi, setelah bertemu Presiden Jokowi, mantan kader Partai Nasdem itu langsung mengadakan pertemuan Wakil Presiden JK.

Berdasar informasi yang dihimpun, selain sektor ekonomi yang masih menjadi sasaran reshuffle, sektor hukum juga bakal disasar. Dua nama yang masuk radar reshuffle adalah Jaksa Agung M. Prasetyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Nama Prasetyo terus dievaluasi lantaran dinilai kurang berhasil menjaga kinerja aparat kejaksaan. Sehingga, sampai memaksa presiden untuk mengeluarkan aturan untuk melindungi pejabat pengguna anggaran di pusat maupun daerah, dari ancaman kriminalisasi yang berpotensi mengganggu jalannya roda perekonomian.

Rencana besar Jokowi untuk menggenjot kinerja ekonomi melalui percepatan belanja memang terlihat serius. Bahkan, meski tidak disebutkan terang-terangan, langkah Jokowi melengserkan Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim sedikit banyak juga dilatarbelakangi potensi ancaman kriminalisasi.

Sumber di kalangan Istana menyebut, setelah isu ancaman kriminalisasi meredup, sorotan ke Jaksa Agung kembali menguat akibat kasus suap yang melibatkan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella terkait dugaan pengamanan kasus di Kejaksaan. Namun, posisi Prasetyo yang dulunya kader Nasdem memang menjadi perhitungan tersendiri. Sebab, sebelumnya presiden sudah memangkas jatah Nasdem di kabinet saat melengserkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. (owi/dyn/aph/kim)

Jokowi dan JK Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Dana Desa, Ada Apa? Foto JPNN.com
Jokowi dan JK. Foto JPNN.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO –  Usia satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) menjadi momentum evaluasi kinerja para pembantu presiden. Di momen ini isu reshuffle kian santer terdengar dari istana.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, reshuffle atau tidak, akan segera ditentukan dari hasil evaluasi kabinet kerja yang diagendakan rutin. “Evaluasinya setahun-setahun (setiap tahun, Red),” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (19/10). Terkait munculnya hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi – JK yang turun, serta desakan banyak pihak agar dilakukan reshuffle, JK meminta agar semua bersabar. “Nanti kita lihat sesuai kebutuhan pemerintah,” katanya.

JK mengakui, konsekuensi dari bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintah adalah mengakomodasi masuknya kader partai berlambang matahari itu ke dalam kabinet. Namun, JK masih enggan berbicara terbuka terkait jatah kursi menteri untuk PAN. “Tidak hanya PAN, semua bisa masuk,” ucapnya.

Ditemui di tempat sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil me nyebut, dirinya memang sudah mengetahui adanya rencana reshuffle. “Iya, saya dengar soal itu,” ujarnyan
Namun Sofyan, yang pada Agustus lalu juga kena gelombang reshuffle tahap pertama saat dilengserkan dari kursi menteri koordinator bidang perekonomian dan digeser ke kursi menteri PPN/kepala Bappenas, buru-buru mengelak saat ditanya perihal menteri sektor ekonomi yang bakal kembali dirombak. “Itu hak prerogatif presiden, jangan tanya ke saya,” katanya.

Isu perombakan menteri sektor ekonomi mencuat karena Partai Amanat Nasional (PAN) sudah terang-terangan siap menyetorkan kadernya untuk berkontribusi di sektor ekonomi. Bahkan dari lima nama yang kabarnya sudah disetorkan ke presiden, salah satunya adalah ekonom senior yang juga kader PAN Didik J. Rachbini. Selain Didik, nama lain yang juga disetor PAN adalah Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, serta Hanafi Rais, wakil ketua Komisi I DPR yang juga putra politikus senior Amien Rais.

Politikus PAN Totok Daryanto mengakui jika PAN menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle kepada Presiden Jokowi. Karena itu, dia pun tidak bersedia menyebut berapa jumlah kursi menteri yang diincar PAN, meskipun banyak kabar beredar PAN bakal mendapat jatah dua kursi. “Yang berhak memilih kan Pak Jokowi,” ucapnya.

Di luar posisi di tim ekonomi, barisan menteri dan pejabat setingkat menteri di sektor hukum juga berpeluang besar untuk dirombak. Salah satu peristiwa yang kemarin menandai itu adalah datangnya Jaksa Agung M. Prasetyo secara mendadak ke Istana. Apalagi, setelah bertemu Presiden Jokowi, mantan kader Partai Nasdem itu langsung mengadakan pertemuan Wakil Presiden JK.

Berdasar informasi yang dihimpun, selain sektor ekonomi yang masih menjadi sasaran reshuffle, sektor hukum juga bakal disasar. Dua nama yang masuk radar reshuffle adalah Jaksa Agung M. Prasetyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Nama Prasetyo terus dievaluasi lantaran dinilai kurang berhasil menjaga kinerja aparat kejaksaan. Sehingga, sampai memaksa presiden untuk mengeluarkan aturan untuk melindungi pejabat pengguna anggaran di pusat maupun daerah, dari ancaman kriminalisasi yang berpotensi mengganggu jalannya roda perekonomian.

Rencana besar Jokowi untuk menggenjot kinerja ekonomi melalui percepatan belanja memang terlihat serius. Bahkan, meski tidak disebutkan terang-terangan, langkah Jokowi melengserkan Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim sedikit banyak juga dilatarbelakangi potensi ancaman kriminalisasi.

Sumber di kalangan Istana menyebut, setelah isu ancaman kriminalisasi meredup, sorotan ke Jaksa Agung kembali menguat akibat kasus suap yang melibatkan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella terkait dugaan pengamanan kasus di Kejaksaan. Namun, posisi Prasetyo yang dulunya kader Nasdem memang menjadi perhitungan tersendiri. Sebab, sebelumnya presiden sudah memangkas jatah Nasdem di kabinet saat melengserkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. (owi/dyn/aph/kim)

Previous article
Next article

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru