JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPR RI telah menyetujui Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Sigit dianggap layak setelah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1) siang.
“Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III Herman Hery.
Herman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. “Selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit hari ini berlangsung sekitar empat jam. Sigit memaparkan visi dan misinya sebagai calon kapolri. Listyo mengungkapkan, pihaknya perlu banyak berbenah. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan perlakuan sejumlah oknum.
“Pelayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan, adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat,” ungkap Listyo.
Ke depan, ia berjanji, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah. “Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi. Dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul hukum harus ditegakkan, namun humanis. Di saat ini masyarakat butuh penegakan hukum demi keadilan masyarakat, bukan untuk kepastian hukum,” tegasnya.
Adapun dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Banten ini juga turut memperkenalkan konsep transformasi Polri baru. “Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi,” pungkasnya.
Sementara, Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang diwakili Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan memberi catatan untuk Kapolri terpilih Listyo Sigit Prabowo. Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum. “Kedua, harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi, serta radikalisme di Indonesia dengan cara profesional,” kata Hinca.
Ketiga, tidak hanya di ibukota negara, namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri. Khususnya situasi keamanan serta isu – isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua. Keempat, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan trans-nasional serta extraordinary crime seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia. “Dalam rangka penegakan korupsi polri harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung,” ucap dia.
Kelima, di era 4.0 ini, Polri harus hadir dalam menegakan hukum di ruang digital, siber space dan digital public space. Sebab, permasalahan di ruang digital ini dapat berdampak signifikan pada ketertiban masyarakat.
Keenam, Polri harus dapat berperan aktif untuk menekan laju covid-19 dengan cara yang humanis dan mengayomi. “Ketujuh, Kapolri yang baru harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat,” tandas Hinca.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri terpilih. Pertama, reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (presisi).
Kedua, kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restorative juctice. Sehingga perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dalam pendekatan mediasi dan profesional yang berorientasi pada kepentingan korban.
Ketiga, bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstrimisme dan radikalisme. Serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut. “Perlu ditekankan, ektrimisme dan radikalisme merupakan musuh bersama,” ujar Dimyati.
Keempat, menindaklanjuti rekomendasi komnas HAM atas kasus penembakan 6 orang laskar FPI secara adil, transparan, dan akuntabel. Kelima, mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis khususnya dalam hal penanganan aksi massa.
Keenam, penanganan terhadap pelanggaran UU ITE harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ketujuh, pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 harus ditangani secara adil dan proporsional. “Fraksi PKS berharap institusi Polri semakin solid dibawah kepemimpinan Listyo Sigit dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat,” tutur Dimyati.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menepis isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri karena faktor kedekatan.
Moeldoko menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri karena memiliki kapasitas dan kabalitas. ’’Kriterialah. Semua kan ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas. Bagian dari semua itulah,’’ ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1).
Oleh sebab itu, mantan Panglima TNI ini meminta publik jangan mengartikan macam-macam terkait penujukan Jokowi kepada Listyo Sigit Prabowo ini.‘’’Bukan karena macam-macam. Jangan diartikan macam-macam. Tapi seorang pimpinan puncak itu punya tanggung jawab yang luar biasa,’’ katanya.
Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi memilih Listyo Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri juga sudah mempertimbangkan banyak hal. Seperti melihat dari kapasitas dan kapabilitasnya. ’’Seorang pemimpin harus punya loyalitas pada negara. Itu pasti. Enggak boleh ditawar. Integritas, itu yang selalu dilihat. Tanggung jawab,’’ tegasnya.( mag-1/gus/bbs)
