Kepres Penonaktifan Syamsul Belum Terbit
JAKARTA-Pada setiap kesempatan bicara di depan para kepala daerah, Mendagri Gamawan Fauzi selalu mengingatkan agar mereka jangan coba-coba korupsi. Sabtu malam (19/3), saat membuka orientasi bupati/wali kota baru yang memenangkan pemilukada, lagi-lagi Gamawan menekankan hal itu.
Kali ini, mantan gubernur Sumbar itu lebih banyak menggunakan pendekatan agama dalam pidatonya lebih dari satu jam itu.
“Tidak mungkin Allah lebih sayang kepada koruptor dibanding kepada yang bukan koruptor. Hidup tidak akan tenang. Hidup itu yang penting tenang. Yang korupsi ada-ada saja, anak bisa sakit enam hari dalam seminggu,” ujar Gamawan serius. Para bupati/walikota baru beserta wakilnya akan menjalani penataran atau orientasi selama 20 hari, dari 19 Maret hingga 9 April 2011, di gedung Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta.
Masih dengan nada serius dan disimak para peserta, Gamawan mengingatkan bahwa Tuhan menyanyangi umatnya yang pandai bersyukur. Jika sudah menang pilkada dan menjadi kepala daerah tidak mensyukuri tapi malah korupsi, Tuhan akan marah.
“Tuhan marah kepada orang yang tidak bersyukur. Jika dulu staf sekarang jadi bupati, ya harus bersyukur,” ujar mantan Kabag Humas Pemprov Sumbar itu.
Selain mengingatkan dengan pendekatan agama, pria yang kemarin berangkat umroh itu juga menekankan pentingnya kepala daerah berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Jika gegabah, bisa terjerat perkara korupsi. Sesibuk apa pun, lanjut Gamawan, kada tidak boleh asal tanda tangan di berkas yang disodorkan staf.
“Hati-hati masalah keuangan karena banyak jebakan, banyak salah tafsir. Kita sibuk, staf sodorkan, langsung tanda tangan. Eh, rupanya penunjukan langsung,” pesannya.
Dia meminta para bupati/wali kota agar membaca semua berkas yang disodorkan staf, sebelum diteken.
Jika sudah dibaca masih ragu, diminta konsultasi dulu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kalau ragu, minta pendapat BPKP,” cetusnya.
Gamawan juga mengingatkan agar para bupati/walikota yang baru, tidak terlena menuruti kepentingan sendiri dan kelompoknya. “Jangan rajin rapat dengan timses, pesta syukuran dengan timses. Saudara-saudara akan menyesal jika lima tahun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat,” tukasnya.
Sementara, terkait dengan nasib draf Kepres penonaktifan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, hingga kemarin belum juga turun. Hanya saja, dipastikan sudah ada di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Belum. Tadi pagi kita kontak Setneg, sudah naik ke presiden. Kita juga minta Setneg untuk memprioritaskan ini,” terang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.
Hari ini, Senin (21/3), Syamsul untuk kedua kalinya akan duduk di kursi terdakwa di pengadilan tipikor. Agenda sidang hari ini adalah meminta keterangan saksi-saksi. (sam)
