25 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Bambang Widjojanto Berpeluang Jadi Ketua KPK

JAKARTA – Peluang Busyro Muqoddas menduduki kembali posisi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyempit. Sejumlah fraksi memberikan sinyal negatif akan memilih kembali mantan ketua Komisi Yudisial itu untuk menjadi nahkoda KPK kedepan.

Pernyataannya tentang gaya hidup mewah para anggota dewan, terakhir, bakal mempengaruhi sikap akhir sejumlah fraksi. Beberapa sudah memberi sinyal tak akan memilih Busyro duduk lagi di posisi puncak.
Partai Golkar, misalnya, masih beranggapan bahwa pernyataan Busyro yang memicu pro kontra seharusnya tidak disampaikan sebagai sosok pimpinan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, seharusnya Busyro tidak perlu mengumbar pernyataan untuk menyudutkan pihak lain. Pernyataan bahwa menteri dari parpol berpotensi mengeruk uang negara harus diimplementasikan dalam tindakan hukum. “Tugas penegak hukum adalah mencari data dan fakta dan melakukan langkah konkret,” ujar Idrus di Jakarta, kemarin (20/11).

Menurut Idrus, setiap profesi memiliki etika. Seharusnya secara konsisten Busyro sebagai pimpinan KPK melakukan pencarian fakta. KPK harus membuat rencana yang konkret bagaimana menindaklanjuti indikasi ataupun temuan mereka.

“Tidak ada manfaatnya perang pernyataan. Para penegak hukum nggak perlu banyak bicara, lakukan pemeriksaan, bagaimana men cari data dan fakta hukum,” ujarnya menegaskan.

Sindiran yang disampaikan Busyro, ujar Idrus, tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban. Hal itu berpotensi kontraproduktif, jika pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. “Kita harus saling menghargai, masing-masing profesi ada etikanya. Ada alurnya sendiri,” tandasnya.

Terkait potensi digusurnya Busyro dari Ketua KPK, Partai Bagaimana dengan Partai Demokrat? Meski menilai bahwa pernyataan Busyro terkait sikap hedon politisi parlemen tidak elegan, namun Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa menyatakan, kalau hal tersebut tidak akan dijadikn bahan fraksinya menentukan sosok calon ketua KPK mendatang. “Kami tidak akan mengait-ngaitkan pernyataan Pak Busyro dengan persoalan pemilihan KPK,” ujar Saan, tadi malam.

Dia menyatakan, dari calon-calon yang ada, semua memiliki peluang yang sama untuk terpilih. “Intinya, kami tidak akan mempertimbangkan dan mempersoalkan pernyataan Pak Busyro kemarin, seleksi KPK urusannya beda,” imbuh politisi yang juga anggota Komisi III tersebut. (bay/dyn/jpnn)

JAKARTA – Peluang Busyro Muqoddas menduduki kembali posisi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyempit. Sejumlah fraksi memberikan sinyal negatif akan memilih kembali mantan ketua Komisi Yudisial itu untuk menjadi nahkoda KPK kedepan.

Pernyataannya tentang gaya hidup mewah para anggota dewan, terakhir, bakal mempengaruhi sikap akhir sejumlah fraksi. Beberapa sudah memberi sinyal tak akan memilih Busyro duduk lagi di posisi puncak.
Partai Golkar, misalnya, masih beranggapan bahwa pernyataan Busyro yang memicu pro kontra seharusnya tidak disampaikan sebagai sosok pimpinan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, seharusnya Busyro tidak perlu mengumbar pernyataan untuk menyudutkan pihak lain. Pernyataan bahwa menteri dari parpol berpotensi mengeruk uang negara harus diimplementasikan dalam tindakan hukum. “Tugas penegak hukum adalah mencari data dan fakta dan melakukan langkah konkret,” ujar Idrus di Jakarta, kemarin (20/11).

Menurut Idrus, setiap profesi memiliki etika. Seharusnya secara konsisten Busyro sebagai pimpinan KPK melakukan pencarian fakta. KPK harus membuat rencana yang konkret bagaimana menindaklanjuti indikasi ataupun temuan mereka.

“Tidak ada manfaatnya perang pernyataan. Para penegak hukum nggak perlu banyak bicara, lakukan pemeriksaan, bagaimana men cari data dan fakta hukum,” ujarnya menegaskan.

Sindiran yang disampaikan Busyro, ujar Idrus, tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban. Hal itu berpotensi kontraproduktif, jika pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. “Kita harus saling menghargai, masing-masing profesi ada etikanya. Ada alurnya sendiri,” tandasnya.

Terkait potensi digusurnya Busyro dari Ketua KPK, Partai Bagaimana dengan Partai Demokrat? Meski menilai bahwa pernyataan Busyro terkait sikap hedon politisi parlemen tidak elegan, namun Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa menyatakan, kalau hal tersebut tidak akan dijadikn bahan fraksinya menentukan sosok calon ketua KPK mendatang. “Kami tidak akan mengait-ngaitkan pernyataan Pak Busyro dengan persoalan pemilihan KPK,” ujar Saan, tadi malam.

Dia menyatakan, dari calon-calon yang ada, semua memiliki peluang yang sama untuk terpilih. “Intinya, kami tidak akan mempertimbangkan dan mempersoalkan pernyataan Pak Busyro kemarin, seleksi KPK urusannya beda,” imbuh politisi yang juga anggota Komisi III tersebut. (bay/dyn/jpnn)

Previous article
Next article

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/