JAKARTA-Pembubaran sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang berbandrol mahal oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata hanya berjalan formalitas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya tetap menghalalkan sekolah bekas RSBI memungut biaya pendidikan.
Keputusan jajaran Kemendikbud ini keluar dari hasil pertemuan mereka dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin. Sekilas keputusan Kemendikbud menghalalkan pungutan di sekolah bekas RSBI ini, bertentangan dengan putusan MK. Sebab putusan MK itu berawal dari gugatan masyarakat yang mengeluhkan biaya sekolah di RSBI sangat mahal.
Sejak putusan MK soal penghapusan RSBI ini keluar beberapa pekan lalu, muncul polemik soal pungutan SPP di SDN dan SMPN bekas RSBI. Polemik muncul karena SDN dan SMPN non RSBI tidak boleh memungut SPP kepada siswa, karena masuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas).
Di sela pertemuan Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan, semua pungutan yang dirancang sekolah bekas RSBI dan masuk dalam rancangan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tetap dijalankan. (wan/jpnn)
JAKARTA-Pembubaran sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang berbandrol mahal oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata hanya berjalan formalitas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya tetap menghalalkan sekolah bekas RSBI memungut biaya pendidikan.
Keputusan jajaran Kemendikbud ini keluar dari hasil pertemuan mereka dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin. Sekilas keputusan Kemendikbud menghalalkan pungutan di sekolah bekas RSBI ini, bertentangan dengan putusan MK. Sebab putusan MK itu berawal dari gugatan masyarakat yang mengeluhkan biaya sekolah di RSBI sangat mahal.
Sejak putusan MK soal penghapusan RSBI ini keluar beberapa pekan lalu, muncul polemik soal pungutan SPP di SDN dan SMPN bekas RSBI. Polemik muncul karena SDN dan SMPN non RSBI tidak boleh memungut SPP kepada siswa, karena masuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas).
Di sela pertemuan Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan, semua pungutan yang dirancang sekolah bekas RSBI dan masuk dalam rancangan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tetap dijalankan. (wan/jpnn)
