JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan atau buruh pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Muhaimin mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah ini bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Konsolidasi itu terkait rencana kenaikan harga BBM dan para pengusaha melalui dua asosiasinya menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terkait dengan recana pemerintah itu,” terang Muhaimin di Gedung Kemenakertrrans, Jakarta, Rabu (21/3).
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, kedua asosiasi pengusaha itu menyetujui bahwa tidak akan ada PHK di masa kenaikan BBM ini. Akan tetapi, jika kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pihak pengusaha mengaku keberatan.
“Karena mungkin mereka punya perhitungan tersendiri mengenai hal ini. Tapi yang terpenting, di masa kenaikan harga BBM ini tidak akan ada PHK yang dilakukan para pengusaha terhadap para karyawan atau buruhnya,” tukasnya.
Muhaimin menambahkan, jika karyawan atau buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM, diimbau untuk tidak bersikap anarkis. Meskipun hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka secara bertahap.
“Jika mau berdemo, jangan bersikap anarkis dan merugikan masyarakat. Jangan seperti kejadian sebelumnya, yang menutup jalan tol sehingga merugikan masyarakat. Kalau sampai itu terulang, maka pihak kepolisian tidak akan berkompromi untuk masalah ini,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengimbau, bila terjadi permasalahan antara pekerja dan pengusaha sebaiknya kedua belah pihak mengedepankan dialog secara bipartit dalam mencari solusi alternatif yang menguntungkan bagi pekerja maupun pengusaha.
“Pemerintah akan berupaya mencari solusi dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk membantu masyarakat dan kalangan pekerja/buruh secara langsung untuk menanggulangi dampak akibat kenaikan BBM,” imbuhnya. (cha/jpnn)
