JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satu tahun pemerintahan Kabinet Kerja, desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot atau mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno makin menguat. Desakan ini disampaikan Aliansi Gerakan Penyelamat Asset Bangsa pimpinan Syarif Hidayatullah.
Menurut Syarif, desakan untuk mencopot Rini Soemarno sebagai menteri karena diduga terlibat persekongkolan untuk menguasai sendi perekonomian negara, mulai dari penggadaian BUMN untuk kepentingan asing.
“Menteri BUMN Rini Soemarno adalah penggadai negara dan komprador asing. Ia diduga merekayasa proyek dengan jaminan negara serta menempatkan kroni-kroni di pos-pos strategis sebagai politik balas budi dan akomodasi,” ujar Syarif di Jakarta, Kamis (22/10).
Selain itu, Syarif menilai setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi tidak ada prestasi yang dibanggakan. Banyak kebijakan yang hanya sekadar untuk karpet merah para pengusaha.
“Kebijakan ekonomi kementerian BUMN hanya memuluskan para saudagar dan taipan yang berkomplot dengan investor asing untuk merampok melalui berbagai skema proyek yang dibiayai utang luar negeri dengan jaminan aset negara,” tegas Syarif.
Untuk diketahui, sejak awal pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK tahun 2014 lalu, Menteri Rini adalah salah seorang menteri yang mendapat penolakan beberapa pihak.
Terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Menteri Rini juga dinilai sebagai aktor utama dimaa proyek tersebut akan dilakukan investor asal Tiongkok, lewat mekanisme B to B antara BUMN dengan Bank Pembangunan China. Proyek ini akan tetap berjalan meski dikritik banyak kalangan.(fat/jpnn)
Rini Soemarno – Menteri BUMN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satu tahun pemerintahan Kabinet Kerja, desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot atau mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno makin menguat. Desakan ini disampaikan Aliansi Gerakan Penyelamat Asset Bangsa pimpinan Syarif Hidayatullah.
Menurut Syarif, desakan untuk mencopot Rini Soemarno sebagai menteri karena diduga terlibat persekongkolan untuk menguasai sendi perekonomian negara, mulai dari penggadaian BUMN untuk kepentingan asing.
“Menteri BUMN Rini Soemarno adalah penggadai negara dan komprador asing. Ia diduga merekayasa proyek dengan jaminan negara serta menempatkan kroni-kroni di pos-pos strategis sebagai politik balas budi dan akomodasi,” ujar Syarif di Jakarta, Kamis (22/10).
Selain itu, Syarif menilai setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi tidak ada prestasi yang dibanggakan. Banyak kebijakan yang hanya sekadar untuk karpet merah para pengusaha.
“Kebijakan ekonomi kementerian BUMN hanya memuluskan para saudagar dan taipan yang berkomplot dengan investor asing untuk merampok melalui berbagai skema proyek yang dibiayai utang luar negeri dengan jaminan aset negara,” tegas Syarif.
Untuk diketahui, sejak awal pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK tahun 2014 lalu, Menteri Rini adalah salah seorang menteri yang mendapat penolakan beberapa pihak.
Terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Menteri Rini juga dinilai sebagai aktor utama dimaa proyek tersebut akan dilakukan investor asal Tiongkok, lewat mekanisme B to B antara BUMN dengan Bank Pembangunan China. Proyek ini akan tetap berjalan meski dikritik banyak kalangan.(fat/jpnn)
