JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dinilai sudah berada dalam momen yang tepat untuk bersikap tegas pada menteri yang tak becus. Selain itu, Jokowi juga harus lebih garang pada menteri yang membangkang.
“Menteri-menteri itu kan pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden,” ujar Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad), I Gde Pantja Astawa, Kamis (23/4).
Gde menambahkan, menteri harus bisa bekerja maksimal untuk membantu pekerjaan presiden dalam dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara administratif. Tugas itu akhirnya dipertanggungjawabkan kepada presiden.
“Bukan malah sebaliknya, menteri membangkang, tidak mau melakukan apa yang sudah diputuskan presiden, apalagi tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan untuk diimplementasikan. Ini sangat tidak sehat bagi pemerintahan,” tambah Gde.
Gde mengungkapkan pandangannya terkait dugaan sikap Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi (Menkumham) Yasonna H Laoly yang belum juga melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Padahal, Jokowi disebut-sebut sudah mengeluarkan surat keputusan.
“Jelas, bila hal kecil (perintah) saja tidak dilakukan, bagaimana bisa melakukan perubahan-perubahan ke depan. Ini akan berakibat fatal,” tegas Gde. (gir/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dinilai sudah berada dalam momen yang tepat untuk bersikap tegas pada menteri yang tak becus. Selain itu, Jokowi juga harus lebih garang pada menteri yang membangkang.
“Menteri-menteri itu kan pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden,” ujar Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad), I Gde Pantja Astawa, Kamis (23/4).
Gde menambahkan, menteri harus bisa bekerja maksimal untuk membantu pekerjaan presiden dalam dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara administratif. Tugas itu akhirnya dipertanggungjawabkan kepada presiden.
“Bukan malah sebaliknya, menteri membangkang, tidak mau melakukan apa yang sudah diputuskan presiden, apalagi tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan untuk diimplementasikan. Ini sangat tidak sehat bagi pemerintahan,” tambah Gde.
Gde mengungkapkan pandangannya terkait dugaan sikap Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi (Menkumham) Yasonna H Laoly yang belum juga melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Padahal, Jokowi disebut-sebut sudah mengeluarkan surat keputusan.
“Jelas, bila hal kecil (perintah) saja tidak dilakukan, bagaimana bisa melakukan perubahan-perubahan ke depan. Ini akan berakibat fatal,” tegas Gde. (gir/jpnn)
