JAKARTA- Sikap main hakim sendiri dinilai masih sering dilakukan anggota TNI Angkatan Darat. Misalnya, penyerbuan Lapas Cebongan Sleman, dan yang terbaru perkelahian di kantor DPP PDIP. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru yang akan bertugas bulan depan harus memperbaikinya.
“Pengganti Pramono Edhie harus figur yang bisa tegas dan tidak pandang bulu terhadap kesalahan anggotanya,” ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta kemarin (23/04).
Jenderal Pramono Edhie Wibowo akan pensiun Mei nanti. Penggantinya kini sedang digodog di internal Mabes TNI dan akan diusulkan kepada presiden.”Kami mendesak calon yang nanti menjabat menuntaskan usulan reformasi peradilan militer,” katanya.
Alumnus Magister Pertahanan ITB itu menjelaskan, kasus Cebongan dan kasus perkelahian di kantor DPP PDIP tidak bisa dianggap kasus biasa. Apalagi, dikaitkan dengan jiwa korsa. “Kalau hal-hal semacam itu dimaklumi ya selamanya tidak akan ada reformasi militer di Indonesia,” katanya.
Peneliti Imparsial yang lain Poengky Indarti menilai DPR juga telah gagal menuntaskan agenda reformasi peradilan militer. “Aturan peradilan militer itu dibuat oleh Orde Baru. Ada amanat reformasi yang menugaskan kita mengubahnya,” katanya.
Secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan sudah mengantongi tiga nama calon Kepala Staf Angkatan Darat. Para kandidat itu akan menggantikan KSAD Pramono Edhie Wibowo yang akan segera pensiun. Namun, dia tidak mau menyebutkan siapa saja nama-nama itu. Panglima TNI hanya menyatakan nama-nama ini adalah kandidat terbaik di jajaran TNI AD. “Ada tiga nama sudah saya kantongi, tinggal lapor ke Presiden Mei besok lalu ditetapkan,”katanya.
Di kalangan pengamat beredar dua nama yang menguat yakni Wakasad Letjen Moeldoko dan Komandan Diklat TNI AD Letjen Gatot Nurmantyo. Moeldoko pernah menjadi Panglima Divisi 1 Kostrad sedangkan Gatot pernah menjadi Pangdam Brawijaya Jawa Timur. (rdl/jpnn)
JAKARTA- Sikap main hakim sendiri dinilai masih sering dilakukan anggota TNI Angkatan Darat. Misalnya, penyerbuan Lapas Cebongan Sleman, dan yang terbaru perkelahian di kantor DPP PDIP. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru yang akan bertugas bulan depan harus memperbaikinya.
“Pengganti Pramono Edhie harus figur yang bisa tegas dan tidak pandang bulu terhadap kesalahan anggotanya,” ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta kemarin (23/04).
Jenderal Pramono Edhie Wibowo akan pensiun Mei nanti. Penggantinya kini sedang digodog di internal Mabes TNI dan akan diusulkan kepada presiden.”Kami mendesak calon yang nanti menjabat menuntaskan usulan reformasi peradilan militer,” katanya.
Alumnus Magister Pertahanan ITB itu menjelaskan, kasus Cebongan dan kasus perkelahian di kantor DPP PDIP tidak bisa dianggap kasus biasa. Apalagi, dikaitkan dengan jiwa korsa. “Kalau hal-hal semacam itu dimaklumi ya selamanya tidak akan ada reformasi militer di Indonesia,” katanya.
Peneliti Imparsial yang lain Poengky Indarti menilai DPR juga telah gagal menuntaskan agenda reformasi peradilan militer. “Aturan peradilan militer itu dibuat oleh Orde Baru. Ada amanat reformasi yang menugaskan kita mengubahnya,” katanya.
Secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan sudah mengantongi tiga nama calon Kepala Staf Angkatan Darat. Para kandidat itu akan menggantikan KSAD Pramono Edhie Wibowo yang akan segera pensiun. Namun, dia tidak mau menyebutkan siapa saja nama-nama itu. Panglima TNI hanya menyatakan nama-nama ini adalah kandidat terbaik di jajaran TNI AD. “Ada tiga nama sudah saya kantongi, tinggal lapor ke Presiden Mei besok lalu ditetapkan,”katanya.
Di kalangan pengamat beredar dua nama yang menguat yakni Wakasad Letjen Moeldoko dan Komandan Diklat TNI AD Letjen Gatot Nurmantyo. Moeldoko pernah menjadi Panglima Divisi 1 Kostrad sedangkan Gatot pernah menjadi Pangdam Brawijaya Jawa Timur. (rdl/jpnn)
