JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Kabar baik bagi para honorer kategori dua (K2) yang gagal tes. Indonesia (FHK2I). Pasalnya, pemerintah menjanjikan bahwa nasib para honorer K2 asli namun tidak lulus tes itu akan diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan.
“Kami benar-benar gembira karena sudah ada titik terang penyelesaian honorer K2 ini,” kata Ketua I Forum Honorer K2Â (FHK2I) Nunik Nugroho kepada JPNN di Jakarta, Rabu (24/9).
Menurut Nunik, pemerintah sudah mengutarakan niat baiknya kepada FHK2I. Bahkan, masalah honorer K2 ini akan diselesaikan sebelum masa tugas MenPAN-RB Azwar Abubakar berakhir.
“Pak menteri hanya berpesan agar data base honorer K2 asli harus benar-benar valid dan sudah clear. Artinya yang akan menggantikan kuota honorer bodong hanya honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli,” terangnya.
Ditambahkan Ketua FHK2I Titi Purwaningsih, jumlah honorer K2 yang lulus tapi bodong sangat banyak.
Indikasinya, banyak honorer K2 yang lulus tes belum mendapatkan NIP karena kepala daerahnya menolak menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). (esy/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Kabar baik bagi para honorer kategori dua (K2) yang gagal tes. Indonesia (FHK2I). Pasalnya, pemerintah menjanjikan bahwa nasib para honorer K2 asli namun tidak lulus tes itu akan diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan.
“Kami benar-benar gembira karena sudah ada titik terang penyelesaian honorer K2 ini,” kata Ketua I Forum Honorer K2Â (FHK2I) Nunik Nugroho kepada JPNN di Jakarta, Rabu (24/9).
Menurut Nunik, pemerintah sudah mengutarakan niat baiknya kepada FHK2I. Bahkan, masalah honorer K2 ini akan diselesaikan sebelum masa tugas MenPAN-RB Azwar Abubakar berakhir.
“Pak menteri hanya berpesan agar data base honorer K2 asli harus benar-benar valid dan sudah clear. Artinya yang akan menggantikan kuota honorer bodong hanya honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli,” terangnya.
Ditambahkan Ketua FHK2I Titi Purwaningsih, jumlah honorer K2 yang lulus tapi bodong sangat banyak.
Indikasinya, banyak honorer K2 yang lulus tes belum mendapatkan NIP karena kepala daerahnya menolak menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). (esy/jpnn)
