DEMO BURUH: Ribuan massa yang tergabung kedalam K-SPSI menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (23/10).
PEKANBARU, SUMUTPOS.CO – Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mendadak macet, Senin (23/10). Ribuan karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)
menggelar demonstrasi di depan pintu gerbang masuk Kantor Gubernur Riau. Para buruh berasal dari Pelalawan, Kuansing, Siak dan Meranti. Mereka datang menggunakan 195 bus ke Kota Bertuah.
Aksi dimulai pukul 08.30 WIB. Gelombang massa merangsek ke titik kumpul. Mulai dari bawah fly over depan kantor Wali Kota Pekanbaru hingga depan gedung DPRD Kota Pekanbaru. Lama berorasi dan dinilai massa sudah terkumpul.
Sekitar pukul 10.45 WIB, lima perwakilan dan pimpinan demo memasuki Kantor Gubernur. Mereka diterima Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang dan unsur pimpinan lainnya. Sementara dari perwakilan demonstran, dipimpin Sekjen DPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rudi Prayitno, Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung dan pimpinan organisasi buruh dari PT RAPP yang tergabung dalam KSPSI Riau.
“Pak Gubernur tadi sangat apresiasi dengan kegiatan ini, responsif betul. Upaya teman-teman melalui aksi beliau menyambut baik,” kata Rudi Prayitno usai pertemuan kurang satu jam itu.
Pertemuan berlangsung tertutup. Berbagai pembahasan khususnya mengenai kebijakan Menteri LHK Siti Nurbaya menjadi hal yang diperbincangkan. Perwakilan massa juga menyampaikan tuntutannya. Salah satunya agar PP 17/2017 dicabut.
Dilanjutkan Rudi Prayitno yang didampingi
Nursal Tanjung dan perwakilan massa lainnya, Gubri menyebut akan meneruskan atas aturan yang ada. Selain itu SPSI meminta agar perusahaan jangan sampai PHK atau merumahkan karyawan.
“Semua buruh sepakat agar Menteri
mencabut Permen. Selain itu tadi (kemarin,
red) salinan MA juga sudah diberikan
karena sudah turun diberikan ke Gubernur
dan diharapkan jadi acuan Gubernur
mengambil sikap,” paparnya.
Setelah pertemuan antara perwakilan pendemo dengan unsur ForkompimdabRiau. Kemudian Gubernur, Kapolda dan Ketua DPRD menuju ke arah massa di tengah terik matahari siang kemarin.
Gubernur sempat berorasi dan memberikan penjelasan kepada ribuan massa yang menanti sikap pemerintah daerah. Usai
memberikan penjelasan, sekitar pukul 12.15
WIB, Gubri kembali ke ruangannya di Kantor Gubernur. Ternyata massa masih bertahan karena meminta agar dukungan pemerintah atas aksi mereka diharapkan bisa dibuat secara tertulis.
“Kami ingin tertulis bukan lisan saja,” kata salah seorang orator melalui pengeras suara.
Sekitar pukul 14:00 WIB, massa yang masih
memadati Jalan Sudirman, dan mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup di pusat kota kemarin. Kembali mengirimkan perwakilan ke Kantor Gubernur menuntut
agar Gubri meneken sebuah pernyataan atas penyampaiannya melalui pengeras suara saat menemui pendemo beberapa jam sebelumnya.
“Kami telah terima aspirasinya. Sudah kami baca, sejalan dengan keinginan kita di
Riau. Bagaimana kita mengurangi pengangguran di Riau ini. Jadi tujuan kita sama. Terima kasih atas aksi yang berjalan
damai ini,” kata Gubernur saat menemui
pendemo.
Gubri berjanji, aspirasi belasan ribu demonstran akan diteruskan. Apa yang
menjadi tuntutan akan diteruskan dan
lanjut Andi Rachman (sapaan akrab Gubri),
memang sebetulnya apa yang dibahas dan
dipikirkan beberapa hari lalu terhadap rencana aksi ini sudah diantisipasi dengan
berbagai pembicaraan-pembicaraan.
Bahkan diungkapkan Gubri, pada 20 Oktober lalu juga sudah dikoordinasi dengan Polda. Sampai pada berkirim surat dengan Kementerian LHK pascamasuknya telegram dari Menteri Siti Nurbaya.
“Menyampaikan aspirasi yang telah
disampaikan teman-teman ini kepada
pemerintah, baik lisan dan apa yang sudah
dilakukan perusahaan melalui surat. Kami
ambil kesimpulan untuk Kementerian LHK
dengan memperhatikan tuntutan hari ini,”
papar Gubri.
Selain itu sambungnya pemberlakuan
terhadap PP 17/2017 jika dilaksanakan dia
berharap agar dilakukan secara bertahap.
Sehingga apa yang dikhawatirkan pekerja
atas kehilangan pekerjaan, bisa diantisipasi
dengan waktu yang tentu lebih baik lagi.
Kemudian juga ada persiapan-persiapan
yang perlu dilakukan oleh dunia usaha dan
Pemda serta kementrian. Karena dari
pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pekerja, dalam usulan diakuinya
ada perkembangan disampaikan terhadap
keputusan MA atas judicial review yang
disampaikan SPSI.
Lebih lanjut kata Gubernur, terhitung kemarin dia berharap PT RAPP dapat mengambil kesimpulan. Karena sebelumnya dalam usulan pertemuan bersama Sekjen dan Dirjen Kementerian LHK sudah bertemu dengan pimpinan RAPP. Dijelaskannya, ada beberapa yang disampaikan perusahaan harus mengambil kesimpulan apa yang disampaikan Sekjen dan Dirjen.
“Kami tunggu komunikasi dengan perusahaan, tentang langkah yang akan
diambil perusahaan. Perusahaan dan
kementerian diharapkan sama-sama bisa
melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Setelah dua kali pertemuan antara
perwakilan massa dengan Gubri dan
jajarannya. Massa yang membubarkan diri
setelah Gubri, Sekjen DPP SPSI, Ketua SPSI
Riau dan Presiden FSP2KI meneken
pernyataan tuntutan aksi damai kemarin.
Bubar dengan tertib dan kembali ke berbagai kabupaten menggunakan bus dikawal vorijder pihak kepolisian.
“Tuntutan pekerja itu yang harus disampaikan ke menteri. Poinnya menerima
tuntutan dan teruskan ke menteri. Nanti
saya antar,” ujar Gubri.
Pimpinan DPRD Riau juga mengapresiasi
positif aksi unjuk rasa kemarin. DPRD sepakat jangan sampai ada PHK besar-
besaran terjadi di Riau akibat kebijakan
pemerintah pusat terkait pengelolaan
lahan gambut itu.(egp/cr1/amn/ali/sol)
